Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sektor ekonomi dijadikan motor penggerak pada setiap negara untuk mengangkat harkat kehidupan bangsa ke arah modernisasi, oleh karena itu, sebagian besar kegiatan transaksi masyarakat banyak membutuhkan jasa bank, jadi tidak mengherankan jika sektor perbankan mempunyai tempat yang penting dalam suatu bangsa. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutakhir ini menyebabkan orangorang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Cara penyelesaian kewajiban pembayaran lain yang dapat digunakan didasari pada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sepanjang cara yang dipilih oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk penyelesaian suatu kewajiban pembayaran tersebut melalui penggunaan suatu warkat yang berkaitan dengan lembaga perbankan, maka salah satu yang dikenal dalam masyarakat adalah dengan jasa bilyet giro. Pada penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat dianalisa beberapa pokok permasalahan dalam pelaksanaan jasa bilyet giro, yaitu Pertama, dalam hal pengaturan pelaksanaan jasa bilyet giro. Pelaksanaan jasa bilyet giro mulai efektif sejak dikeluarkannya SK DIR BI No.28/32/KEP/DIR dan SEBI No.28/32/UPG Tentang Bilyet Giro, sebelumnya pelaksanaan transaksi pembayaran dengan bilyet giro ternyata terdapat banyak penyimpangan karena ketentuan sebelumnya dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum. Kedua, mengenai bentuk perjanjian standar/klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening giro - yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan warkat bilyet giro- apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ketiga, yaitu bagaimana praktek perlindungan konsumen pada Bank "X", yaitu salah satu Bank Umum di Indonesia yang menyelenggarakan jasa bilyet giro. Diharapkan dengan pembahasan ini, bank sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang penting dalam masyarakat, dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya sesuai dengan UUPK khususnya dalam penyelenggaraan jasa bilyet giro sehingga nasabah tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di negara kita.

Abstrak :
Skripsi ini disusun dan membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap ganti kerugian sebagai akibat dari adanya Bilyet Giro kosong. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini untuk menjawab pembahasan mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis kasus terhadap Putusan No. 120/PDT.G/2010/PN.YK Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta yang dikemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam setiap bab. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terhadap teori-teori yang telah dijelaskan. Analisis terhadap pertimbangan Hakim, oleh penulis diberikan beberapa tanggapan terhadap beberapa pertimbangan Hakim yang menurut penulis kurang tepat dalam pengaplikasiannya. ...... This thesis is prepared and addressed the issue of Unlawful Acts against compensation as a result of the Bilyet Giro is empty/blank. This study conducted a juridical-normative research to do library research. The research method that I use here to answer the discussion of, Unlawful acts, in accordance with the Compensation set forth in Civil Law in Indonesia. In conducting this study, the authors analyzed the cases against Verdict No.. 120/PDT.G/2010/PN.YK DIYogyakarta Yogyakarta province which later was associated with the theories that had been the authors explain in each chapter. In addition, the authors also analyzed the consideration of the decision of the judge in the theories that have been described. Analysis on Judge considerations, the authors administered a few responses to some consideration by the judge that the author is right in the application.

Abstrak :
Salah satu dokumen yang digunakan dalam kegiatan operasional PT ABC adalah rekening giro. Rekening giro yang dimiliki oleh PT ABC sangat banyak pada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Sehingga, transaksi yang terdapat pada rekening giro perlu dijurnal ke dalam sistem akuntansi. Laporan magang ini berisikan bahasan mengenai prosedur dan penjurnalan yang terjadi secara nyata di PT ABC. Hal tersebut kemudian dianalisis menggunakan Standar Operasional Prodesur dan pedoman akuntansi serta pedoman transakasi yang berlaku pada PT ABC. Maka dari itu, laporan magang ini menghasilkan temuan bahwa Standar Operasional Prosedur perlu diperbaharui berdasarkan sesuai kenyataan pada masa sekarang. Penjurnalan yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman transaksi. Namun, kode akun yang digunakan perlu dibuat peraturan dalam pembuatan kode akun transaksi yang akan digunakan. ......One of the documents used in PT ABC's operational activities is a checking account. The checking account owned by PT ABC is very many in the receipt and expenditure transaction. Thus, transactions in the checking account need to be journalized into the accounting system. This internship report discusses procedures and journalizing that occurred in real terms at PT ABC. The description then analyzed using the Production Operational Standards and accounting guidelines and transaction guidelines that apply to PT ABC. Therefore, this internship report products findings that the Standard Operating Prosedure needs to be updated based on the current reality. Journaling carried out is in accordance with the transaction guidelines. However, the account code used needs to be made a rule in making the transaction account code that will be used.

Abstrak :
ABSTRACT
Bilyet giro kosong merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia perbankan. Dengan banyak terjadinya penarikan bilyet giro kosong tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan terbaru terkait bilyet giro dan bilyet giro kosong yaitu PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Terdapat perubahan baru di dalam peraturan tersebut, baik dari syarat formal bilyet giro hingga hal-hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis akan menelaah peraturan bilyet giro yang terdahulu hingga yang terbaru, serta melakukan analisis terkait peraturan bilyet giro tersebut. Sistematika penulisan skrispsi ini dibagi menjadi beberapa pada bab pertama merupakan pendahuluan kemudian bab kedua adalah tinjauan umum mengenai bilyet giro dan penggunaannya dalam sistem pembayaran di Indonesia, bab ketiga adalah tinjauan mengenai pengaturan hukum terkait penarikan bilyet giro kosong menurut ketentuan perbankan di Indonesia, bab keempat adalah analisis pengaturan perbankan dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong, dan bab kelima adalah penutup. Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peraturan baru terkait bilyet giro dapat menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro itu sendiri dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penarik bilyet giro kosong.

---

ABSTRACT
Withdrawal of the blank Bilyet Giro is one of the crime in the world of banking. With a lot of the withdrawal of the blank bilyet giro, Bank Indonesia issued the latest regulations related to Bilyet Giro and Blank Bilyet Giro, namely PBI No. 18/41/ PBI / 2016 concerning Bilyet Giro and PBI No. 18/43/PBI/2016 concerning the National Black List of Check Pullers and / or Blank Bilyet Giro. There are new changes in the regulation, both from the formal requirements of the giro account to things that must be fulfilled by the parties. The method used by the author is a normative juridical method. Normative juridical research method is legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be examined by conducting a search of the rules and literature-literature relating to the problems. The author will review the current bilyet giro regulations up to the latest, as well as conduct an analysis related to the bilyet giro regulations. The systematics of writing this questionnaire is divided into several in the first chapter is an introduction, then the second chapter is an overview of the demand deposit and its use in the payment system in Indonesia analysis of banking arrangements in guaranteeing legal protection for holders of empty demand deposits, and the fifth chapter is closing. The results of the study are expected to be able to explain how the new regulations related to the bilyet giro can guarantee legal protection for the bilyet giro holders themselves.

Abstrak :
Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelayanan yang meliputi pengiriman berita berupa surat, warkatpos, dan kartupos, pengiriman uang berupa weselpos dan giropos/cek-pos, pengiriman barang berupa paketpos, serta pelayanan lain-lain. Sebagai perusahaan milik negara Perum Pos dan Giro mempunyai misi ganda, disatu pihak adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, sedangkan difihak lain hams mampu memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Jasa paketpos adalah salah satu jenis pelayanan jasa yang disediakan oleh Perum Pos dan Giro yang tidak dilindungi oleh monopoli pos, yang berarti bahwa perusahaan swasta yang umum disebut perusahaan jasa titipan (perjastip) dapat melakukan usaha pengiriman suratpos jenis teitentu yaitu barang cetakan, suratkabar, sekogram, bungkusan kecil, paketdan uang. SeJakkeluarnyaKeputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.56/HK 207/MPPT-85. tentang Pengusahaan Jasa Titipan, perusahaan jastip berkembang dengan pesat dan pelayanan jasa paket di Indonesia berkembang menjadi industri. Untuk itu Perum Pos dan Giro perlu merumuskan strategi bersaing jasa paketpos yang pada dasarnya adalah mengembangkan formula umum bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan kebijaksanaan apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada tingkat yang luas perumusan strategi bersaing harus mempertimbangkan empat faktor utama yang menentukan batas-batas yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan berhasil, yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan yang dikombinasikan dengan nilai-nilai pribadi organisasi yang menentukan batas intern bagi perusahaan, dan batas-batas ekstern perusahaan yang menentukan peluang dan ancaman industri dalam lingkungan persaingan yang lebih luas. Struktur industri mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan aturan permainan persaingan selain juga strategi-strategi yang secara potensial tersedia bagi perusahaan. Keadaan persaingan dalam industri jasa paketpos tergantung pada lima kekuatan persaingan pokok yaitu ancaman pendatang baru potensial, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar menawar pembeli dan kekuatan tawar menawar pemasok. Jadi dalam hal ini kelima kekutan persaingan itu turut mempengaruhi jalannya persaingan pada perusahaan jasa paketpos. Penempatan posisi persaingan merupakan strategi keunggulan bersaing yang perlu dikembangkan perusahaan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelanggan, karena sasaran yang hams dicapai perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang adalah bagaimana memberi kepuasan kepada pelanggan (customer satisfaction). Hal ini dapat dilakukan melalui strategi bersaing generik yang merupakan tiga pendekatan dalam usaha untuk mencapai suatu posisi penempatan yang tepat yang dapat dipakai mengungguli perusahaan lain dalam industri jasa paket, yaitu keunggulan biaya menyeluruh, diferensiasi dan fokus. Lebih lanjut dapat diterapkan keunggulan bersaing yang merupakan jabaran berbagai ciri khas yang membedakan Perum Pos dan Giro dengan perusahaan lain yang terlibat dalam persaingan industri jasa paket. Pada umumnya, setiap perusahaan mempunyai keandalan produknya (product reliability) yang mungkin merupakan faktor kunci dalam industri jasa paket. Namun jika semua produk pesaing sama-sama andal, tak satupun yang akan unggul dalam persaingan. Dalam hal ini terdapat identifikasi lima belas keunggulan bersaing yang penting dan umum pada industri yang dapat digunakan sebagai evaluasi tiap unsur keunggulan dibandingkan dengan pesaing, dan dapat dipakai sebagai acuan keunggulan bersaing mana yang paling bisa diterapkan dalam bisnis jasa paket yang dijalankan, sehingga menjadi pusat perhatian pada analisis pesaing, terutama pada saat mengkaji para pesaing yang paling kuat dalam tiap bidang tertentu. Kelima belas keunggulan bersaing tersebut adalah diferensiasi, skala ekonomi, keunggulan biaya lainnya, distribusi, mutu produk, teknologi, strategi penetapan harga, integrasi, geografl, penggantian biaya, akses modal, manajemen, organisasi, campur tangan pemerintah dan pelayanan. Setelah melihat identifikasi keunggulan bersaing tersebut diatas, maka perlu segera ditetapkan keunggulan bersaing yang cocok untuk jasa paketpos. Agar jasa paketpos dikenal oleh pelanggan dan untuk meningkatkan citra yang baik atas produk jasa yang dihasilkan oleh Perum Pos dan Giro, perusahaan perlu membangun konsep pemasaran yang merupakan orientasi pengelolaan yang menganut pandangan bahwa tugas kunci perusahaan adalah menetapkan kebutuhan dan keinginan pasar yang menjadi sasaran kepuasan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien daripada yang diberikan oleh para pesaing. Dalam hal ini perusahaan jasa paketpos harus berorientasi kepada pelanggan (customer oriented) dan berusaha lebih cepat menyesuaikan produknya dengan perubahan yang terjadi pada pelanggan. Setelah mempunyai suatu konsep pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, maka diperlukan suatu strategi pemasaran guna menyesuaikan din terhadap perubahan lingkungan. Strategi pemasaran merupakan serangkaian sasaran, kebijaksanaan dan aturan yang memberi arah usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, tingkat, susunan dan alokasinya sebagai tanggapan terhadap Hngkungan yang berubah dan kondisi-kondisi persaingan. Untuk menjalankan strategi pemasaran, perlu adanya variabel-variabel pemasaran yang lebih dikenal sebagai bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran merupakan kontribusi dari empat kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang disebut 4P yaitu kebijaksanaan produk (product), strategi penetapan harga (price), kebijaksanaan promosi (promotion) dan saluran distribusi (place). Disamping keempat variabel strategi pemasaran tersebut diatas, untuk jasa paketpos masih terdapat dua variabel lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pemasaran internal dan pemasaran interaktif. Peluang dan ancaman industri jasa paketpos yang jelas terlihat disamping pertumbuhan perusahaan jastip, adalah pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wisatawan. Melalui strategi bersaing yang tepat Perum Pos dan Giro akan dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman persaingan.

Abstrak :
This study shows that an increase in economic funding that comes from saving fund in the banking sector doesn?t have a full impact on the slower economic growth in the subsequent period as Keynesian believes. Tests result show that a decrease in public saving in banking sector reflects an increase in the confidence of the economic agents on the future economic prospects which then drives the economic growth. This result is supported by the negative and significant relationship of economic growth and public saving in the form of individual rupiah denominated deposit (time deposits?). Using Permanent Income Hypothesis argument the result indicates that we can use individual deposit as one of the leading indicators of future economic growth based on signficant finding until 2 trimester in the future. On the other hand positive and significant relationship of economic growth and public saving which is proposed by the Keynesian only applied to rupiah denominated individual and firm demand deposit and individual saving account.