Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum dibentuk hukum yang baru. Penjelasan logis atas dianutkannya pemberlakuan hukum yang telah ada sejak zaman kolonial ini, adalah untuk menghindari teriadinya kekosongan hokum karena terjadinya peralihan tatahukum. Kondisi pada saat prokiamasi memang tidak memungkinkan pendiri republik untuk serta merta membuat dan menetapkan ketentuan hukum baru, selain yang telah berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di samping pusat perhatian masih terkonsentrasi pada masalah-masalah politik yang krusial, pembentukan hukum lebih tertuju pada pembentukan hukum dasar atau konstitusi.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis Finansial Global 2008 bagi berbagai pihak adalah krisis ekonomi terbesar yang melanda perekonomian dunia secara luas, bahkan krisis ini seringkali disandingkan dengan Great Depression yang terjadi pada tahun 1930. Dari seluruh negara yang terkena krisis, India merupakan salah satu negara yang mampu menunjukan performa positif ketika berbagai negara lain termasuk negara maju memasuki pertumbuhan ekonomi negatif. Melalui pendekatan deskriptif analisis dan dengan menggunakan teori globalisasi ekonomi yang dikemukakan oleh David Held, penelitian ini menemukan bahwa pola interaksi yang dimiliki oleh India dalam globalisasi ekonomi merupakan salah satu kekuatan utama India dalam menghadapai Krisis Finansial Global. Penelitian ini menemukan bahwa dengan mengunakan variasi variabel yang dijelaskan oleh Held et. al, India memiliki pola interaksi high extensity, low intensity, high velocity dan low impact. Pola interaksi yang dimiliki oleh India menunjukan kegiatan ekonomi India yang walaupun telah dijalin dengan berbagai Negara di seluruh dunia, namun tidak memiliki integrasi yang besar dalam ekonomi domestiknya. Intensity yang rendah tersebut kemudian berbanding lurus dengan rendahnya perubahan dalam landasan kebijakan dan landasan perilaku serta institusi ekonomi di dalam pemerintah dan masyarakat India akibat Krisis Finansial Global.

---

ABSTRACT
The 2008 Global Financial Crisis for many is the biggest economic crisis that hit the world economy widely, even this crisis is often juxtaposed with the Great Depression that occurred in 1930. Of all the countries hit by the crisis, India is one country that can show a positive performance when various other countries including developed countries entered negative economic growth. Through a descriptive analytical approach and using the theory of economic globalization proposed by David Held, this study found that the pattern of interaction that India has in economic globalization is one of India 39 s major strengths in the face of the Global Financial Crisis. This study found that by using variations of variables described by Held et. al, India has a pattern of interaction of high extensity, low intensity, high velocity and low impact. The pattern of interaction held by India shows the economic activity of India which although has been woven with various countries around the world, but has no great integration in the domestic economy. The low intensity is then directly proportional to the low rate of change in the foundation of policies and the foundations of behavior and economic institutions within Indian government and society due to the Global Financial Crisis.

Abstrak :
Makalah ini mengulas mengenai dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan gender di Republik Rakyat Tiongkok. Dalam ulasan ini, dilakukan analisis perbandingan melalui jurnal-jurnal ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai perubahan dalam indikator ketidaksetaraan gender, termasuk partisipasi dalam angkatan kerja, pendidikan, dan distribusi pendapatan, sebagai respons terhadap proses globalisasi.. Hasil analisis menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak yang beragam terhadap kesetaraan gender di China. Meskipun globalisasi telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan meningkatkan akses mereka ke pendidikan, globalisasi juga memberikan dampak terhadap kesenjangan upah dan jabatan pekerjaan antara gender. Bagian akhir makalah ini menyajikan beberapa rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif globalisasi terhadap ketidaksetaraan gender di Republik Rakyat Tiongkok. ......This study investigates how globalization influenced gender disparities in China. In the review, a comparative analysis is conducted across scholarly journals aimed at a deeper exploration of alterations in gender inequality indicators, encompassing labor force engagement, educational attainment, and income distribution, as reactive outcomes to the globalization process.The findings reveal mixed both positive and negative impact of globalization on gender equity in China. On the positive side, globalization has increased the active involvement of woman in the labor market and improved their access to education. Conversely, it has aggravated the income gap between men and women, also intensified job insecurity among the female workforce. The paper concludes with policy suggestion aimed at mitigating the adverse consequences of globalization on gender disparity in China.

Abstrak :
Most Indonesians would agree that the Indonesian enterprises should definitely play a more efficient role in the global economy. However, the argument that insist on the quality of human resources. Even if the government was willing to commit to a comprehensive programs.

Abstrak :
Ekonomi berlandaskan ilmu Infrastruktur dasar yang lazim dianggap penting untuk perkembangan ekonomi ialah sumber daya tenaga dan transportasi. Pembangkit tenaga listrik, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut dan udara, serta saluran-saluran, memang merupakan infrastruktur dasar yang penting, namun produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin bergantung pada penemuan serta penerapan pengetahuan baru. Kita sudah memasuki zaman ekonomi berdasarkan ilmu (knowledge based economy). Dalam zaman itu laboratorium penelitian merupakan infrastruktur dasar pengembangan ekonomi dan universitas merupakan wahana pengembangan. llmu pengetahuan akan menjadi suatu sumber daya dan keperluan, yang menentukan kelangsungan hidup. masyarakat. Hal itu hanya dapat tercapai, jika semua anggota masyarakat dan pranata dalam masyarakat dapat belajar dan menyesuaikan diri secara terus-menerus. Seperti dikatakan oleh Peter Drucker, keunggulan masa depan sangat ditentukan oleh pemilikan ilmu pengetahuan. Dengan demikian siapa yang lebih cepat belajar, maka ia akan lebih unggul. Peran tradisional dan utama universitas adalah menyediakan sumber daya manusia yang terdidik untuk pembangunan. Lulusan yang bermutu merupakan sumbangan utama yang dapat diberikan suatu universitas kepada masyarakat. Walaupun pada saat ini universitas di Indonesia mungkin belum dapat menyumbangkan banyak temuan dan terapan ilmu pengetahuan baru, namun tidak boleh dilupakan bahwa dalam proses alih ilmu dan teknologi, manusia yang terdidik, yaitu lulusan universitas, memegang peran kunci. Lulusan universitas yang bermutu merupakan kunci keberhasilan untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di kemudian hari.

Abstrak :
Selain Orasi Ilmiah yang kali ini akan disampaikan oleh Dr. Akhir Yani Hamid, Pembantu Dekan Akademik Fakultas Ilmu Keperawatan, juga akan disampaikan penghargaan kepada peneliti muda terbaik, penghargaan untuk penelitian terbaik, dan penghargaan untuk mereka yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam majalah ilmiah internasional. Wisuda kedua semester ini, untuk program-program Sarjana dan Diploma akan diadakan pekan depan, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 1997. Perincian jumlah wisudawan hari ini dapat dilihat pada lampiran. Misi universal universitas ialah:

1. Mengajar profesi-profesi akademik.
2. Mengembangkan suasana yang mendorong kegiatan ilmiah, penelitian, dan kesenian.
3. Melatih generasi pemimpin yang akan datang.
4. Mendidik manusia berbudaya yang dapat melakukan pengembangan intelektual dunia.

Di Indonesia selain misi "mengasah otak" tersebut di atas, universitas juga mempunyai misi "mengasah kalbu" karena universitas juga harus mendidik mahasiswanya menjadi insan pembangunan yang berjiwa Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian universitas di satu pihak mempersiapkan masa depan, tetapi di pihak lain juga menjaga kelestarian budaya bangsa. Universitas didirikan untuk kepentingan masyarakat, sehingga harus membenarkan keberadaannya mengacu kepada kepentingan tersebut. Yang membedakan suatu universitas dari lembaga pendidikan tinggi lain ialah fungsinya sebagai lembaga pengembang.

Abstrak :
Era globalisasi ekonomi telah mendorong berbagai perusahaan besar yang berskala internasional melakukan kegiatan usaha di berbagai negara. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik antar negara karena dengan adanya investasi baik langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan dapat memperkenalkan produk dan kegiataan usaha baru. Selain itu, transaksi internasional tersebut akan memberikan kontribusi penerimaan negara masingmasing melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan perdagangan internasional. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya dan hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT), serta efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di negara tempat kegiatan usaha dilaksanakan (negara sumber). Konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu negara sumber atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Sesuai dengan konsep BUT , penghasilan usaha dari suatu perusahaan yang bertempat kedudukan di suatu negara hanya dapat dikenakan pajak di negara lain apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapanga n melalui wawancara dengan key informan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi BUT di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tidak maksimal karena tidak ada koordinasi yang efektif antar Kator Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT, kesulitan untuk memperoleh data dan keterlambatan pengiriman data,serta kurangnya pemahaman tentang pengertian dan kriteria BUT. Agar pelaksanaaan program ekstensifikasi BUT dapat berjalan efektif, maka perlu dibentuk teamwork ekstensifikasi BUT yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan ekstensifikasi BUT, peningkatan pemahaman mengenai pengertian BUT, dan perluasan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap dengan melibatkan unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

---

The economic globalization era has encouraged various big international companies to conduct their business activities in various countries. The international trade can give reciprocal economic benefits between countries because both direct and indirect investments will be able to improve economic growth, employment opportunities and to introduce new products and business activities. In addition, the international transaction will give contribution to each country through the imposition of tax on the income generated through international commercial activities. The fundamental problems which are examined in this research are the efforts and the obstacles in the implementation of extensification of tax payers from the Permanent Establishments (PE), and the effectiveness of the coordination in implementing the extensification in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1. The objective of this Research is to discover the problems encountered and how effective is the coordination in implementing the extensification of taxpayers from the permanent business establishments. The Permanent Establishments are the business form used by the expatriatetaxpayers to represent their activities or interests in the country where the business activities take place (the source country). The concept of permanent business establishments is introduced to determine the tax entitlement of the source country on the operating profit gained by a company originating from the partner country that signs the agreement. Pursuant to the concept of Permanent Establishments, the operating income of a company having domicile in another country can only be taxed by another country if the company concerned conducts its business or activities through a Permanent Establishment. The method of research used in this thesis is qualitative research method by using the descriptive analysis, with data collecting technique in the form of library study and field study through interviews with key informants.Based on the result of the study, a conclusion is made stating that the implementation of the extensification of Permanent Establishments in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 is not maximal because there is no effective coordination between the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office in implementing the extensification of Permanent Establishments, the difficulty in obtaining data and the delay in data delivery, and the lack of understanding of the definition and the criteria of the Permanent Establishments. In order that the implementation of the extensification of Permanent Establishments program can be effective, it is necessary to establish a team of extensification of Permanent Establishments which involves the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office, and the provision which regulates the implementation of the extensification of Permanent Establishments, improving the understanding of Permanent Establishments, and the extension of the cooperation in implementing the extensification activities of Permanent Establishments by involving the organizations outside the Directorate General of Taxation.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger & akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger & akuisisi lintas negara yang sangat masif yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan d lam penelitian ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger & akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual . Adapun bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan melalui studi kepustakaan atau studi literatur. ......This thesis discusses on how the free trade policy and regulation of cross border merger & acquisition on the system of business competition law. Theoretically, among free trade policy, business competition policy, and regulation of cross border merger & acquisition have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done national government. But, then, the policy developed on the abolishment of ree trade barriers done by enterprises (companies) as blockage toward internation l trading current. One of the business competition barriers is the cross border merger & acquisitions practices, that result on monopoly and unhealthy business competition practic . The purposes of this thesis are to analyze on how the elevancy between the free trade policy and business competition policy in this g lization era, and to analyze those policies with the massively growing phen ena of cross border merger & acquisition practices. Furthermore, the result is to get the description on practices of cross border merger & acquisition in the system of business competition law. This thesis used legal research with conceptual approach. The data for this thesis are research documents, both law non-law research documents which are collected through law document studies and literary studies.