Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Ekowisata di Suaka Elang. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari United Nation Development Programme (UNDP) yang tertulis dalam buku Sedarmayanti dan menggunakan 8 prinsip good governance sebagai dimensinya. Dimensi tersebut adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Transparansi, (4) Berorientasi pada Konsensus, (5) Responsif, (6) Efektifitas dan Efisiensi, (7) Akuntabilitas dan (8) Visi yang Strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan prinsip good governance yang sudah diterapkan dengan baik adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Akuntabilitas (4) Berorientasi pada Konsensus dan (5) Visi yang strategis. Beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik adalah (1) Transparansi, (2) Responsifitas dan (3) Efektifitas dan efisiensi.

---

This research discusses the analysis of good governance application at the ecotourism management in Suaka Elang. The theory that being used is based on the theory of the United Nations Development Programme (UNDP) which written on the book by Sedarmayanti and use the 8 principles of good governance as the dimensions. The dimensions are: (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Transparency, (4) Consensus Oriented, (5) Responsiveness, (6) Effectiveness and Efficiency, (7) Accountability and (8) Strategic Vision. This study uses descriptive qualitative design. The technique that being used to collect the data are by interviews and observation. The results of the show good governance principles that have been applied are (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Accountability (4) Oriented Consensus and (5) Strategic Vision. Some principles that have not applied properly are (1) Transparency, (2) Responsiveness and (3) Effectiveness and efficiency."

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas, juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance, serta kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan pubtik. Dalarn rangka mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metoda statistik yaitu uji t dan korelasi, sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survey menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen Depdiknas telah balk, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Begitu pula dengan penerapan good governance, prinsip-prinsip yang ada sebagaimana digunakan oleh Bappenas telah diterapkan dengan baik. Ditemukan pula hubungan positif antara kualitas pelayanan publik dengan penerapan good governance. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik adalah kurangnya kualitas SDM pemberi layanan dan pelaksanann prosedur layanan yang belum sesuai dengan yang ditentukan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Sekretariat Jenderal Depdiknas memperbaiki prosedur yang ada, terutama pada tahap pelaksanann, sedangkan untuk SDM pemberi layanan hendaklah proaktif meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam pemberian layanan agar kepuasan pelanggan dapet tercapai."

"Implementing local governance since local autonomy is forced in 1999, needs a comprehensive evaluation system. It is aimed to evaluate the capability of local autonomy implementation and performance of implementing local governance in the framework of supporting in achieving the goal of nation and state. Now , after Law No. 32/ 2004 on Local Governance has been forcing , evaluation instrument on local governance implementation has been arranging in Government Regulation No. 6/2004. Thus, the evaluation result of local governance implementation can give positive contribution to the establishment of good governance."

"Administration reformation is the main changes in a bureaucracy system to change old structure, behavior and existence or habitual. Therefore, a better administration system in the space of governance and good cooperation between administrators and private world in development implementation and public service and professional public supervision, it can motivate the goverment to place itself professionally to overcome serious things deal with public service implementation and should be directed to giving the opportunity to community participation through the openness of governance mechanism , deregulation, decentralization and opportunity distribution and a fair competition as well together with protection to weak parties."

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Perwira, maka dilaksanakan proses seleksi Akpol (Akademi Kepolisian)  bertahap oleh Polri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeligasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Akpol yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Kegiatan seleksi penerimaan perwira Polri merupakan salah satu bagian dari  kegiatan manajemen sumber daya manusia Polri. Hal ini dikarenakan kualitas pelaksanaan kegiatan seleksi tersebut akan berpengaruh kepada kualitas calon-calon perwira Polri yang akan dihasilkan. Agar kualitas pelaksanaan dari kegiatan seleksi menjadi lebih baik dan menghindari berbagai macam bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan seleksi tersebut harus merujuk pada Good Governance. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan rekrutmen Akpol dapat menjaring calon pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kegiatan Rekrutmen Akpol tingkat daerah yaitu di Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu masih ada beberapa prinsip-prinsip good governance yang masih belum diterapkan dalam rekrutmen Akpol tahun anggaran 2017 di Polda Jawa Barat, Sehingga pada pelaksanaanya terjadi kericuhan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang dibuat oleh Kapolda Jawa Barat mengenai kebijakan persentase kelulusan Akpol dibagi menjadi kuota khusus putra daerah dan kuota non putra daerah. Kebijakan itulah yang membuat adanya polemik dalam pelaksanaan Rekrutmen akpol di Polda Jawa Barat, sehingga Rekrutmen akpol di Polda Jawa Barat akhirnya diambil alih oleh Mabes polri.

---

The Indonesian National Police (Polri) in an effort to meet the needs of Polri personnel, especially those with the rank of Officers, a gradual selection process for the Police Academy (Police Academy) by the National Police. In the implementation of the selection, the Chief of Police delegated authority to the Regional Police Chief and ranks through the selection of the Police Academy that was carried out by each Regional Police. This was done to meet the standard ratio of the number of Polri personnel in accordance with the DSP (List of Personnel Arrangements) of the Indonesian National Police as stated in the National Police regulation. Polri officers' recruitment selection activities are part of the National Human Resources management activities. This is because the quality of the implementation of the selection activities will affect the quality of the candidates for the Police officers who will be produced. In order for the quality of the implementation of the selection activities to be better and avoid various forms of deviations from the stipulated provisions, the selection activities must refer to Good Governance. This is so that the Police Academy recruitment activities can recruit qualified leaders. The study aims to determine how the principles of good governance are applied in the Regional Police Academy Recruitment activities at the West Java Regional Police. This study uses a qualitative approach with the method of description. Based on its benefits, this study included descriptive research. The final result of Police Academy recruitment in the West Java Regional Police is that there are still some principles of good governance that are still not applied in the 2017, so there is chaos in the implementation. This is because the West Java Regional Police Chief made the policy about percentage of the Police Academy graduation is divided into special quota for male regions and non-male regional quota. That policy made the polemic in the implementation of the Police Academy recruitment in the West Java Regional Police, so that the recruitment of the AKPOL in the West Java Regional Police was finally taken over by the National Police Headquarters."