Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dan hubungan Corporate Governance dan Kepemilikan Bank terhadap Kinerja Perbankan periode 2008-2011. Dalam penelitian ini kinerja perbankan diukur menggunakan rasio rentabilitas (profitability) yaitu Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Industri Perbankan merupakan sektor yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan perbankan yang baik dalam mendukung usaha perbankan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan corporate governance dalam industri perbankan. Pelaksanaan good corporate governance pada industri perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional agar dapat berkembang dengan baik dan sehat. Mengiat sektor perbankan yang memiliki ciri khusus dibandingkan dengan sektor lainnya, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang spesifik dalam penerapan good corporate governance (GCG). Dalam penelitian ini, pelaksanaan corporate governance diukur menggunakan self assessment berupa nilai komposit masing-masing bank dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Sesuai dengan data Bank Indonesia, bank di Indonesia dibagi kepemilikannya menjadi kepemilikan swasta, pemerintah, pemerintah daerah dan asing. Dengan adanya kepemilikan yang berbeda pada masing-masing bank maka akan memberikan kinerja yang berbeda pula. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan 37 sampel berupa bank yang diambil dari data Bank Indonesia pada periode penelitian 2008-2011.

---

The objective of this research are to analyze the effects and relations of Corporate Governance and Bank?s Ownership toward bank?s performance period 2008-2011. In this study the performance of banking firms is measured using Ratio of Rentability (Profitability) are Return on Equity, Return on Asset and Operating Expense Operating Income (BOPO). Banking Industry is very impotant sector for national economy growth. Therefore we need a good management of banking institution in support of the banking business. this can be realized through the implementation of corporate governance in the banking industry. The implementation of good corporate governance in the banking industry is needed to establish public trust and the international community in order to develop properly and healthy. Given banking sector has special characteristics compared with other sectors, it would require specific approaches in the implementation of good corporate governance (GCG). In this study, the implementation of corporate governance is measured using a self-assessment form a composite score of each bank and the Capital Adequacy Ratio (CAR). In accordance with data from Bank Indonesia, Bank Indonesia's shared ownership to private ownership, government, and foreign governments. With the different ownership of each bank it will give a different performance. This study uses multiple regression model with 37 samples taken from the bank in the form of data from Bank Indonesia in the study period 2008-2011."

"Merger dan Akuisisi merupakan salah satu strategi perusahaan mengembangkan usahanya. Merger merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas, sedangkan Akuisisi adalah pengambil-alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaaan, perusahaan yang dibeli tetap ada. Agar tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi merger dan akuisisi, maka diperlukan penilain kewajaran yang disebut Opini Kewajaran yang dikeluarkan oleh penasehat keuangan independen dalam bentuk Opini Audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Keuangan, Kualitas Auditor, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Opini Audit. Rasio Keuangan mencakup : Return On Equity, Earning Per Share, Debt to Equity, dan Sales Growth. Kualitas Auditor diukur berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam kategori Big Four atau Non Big Four. Mekanisme Corporate Governance mencakup, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Perusahaan-Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 1999- 2010 maka didapat 51 perusahaan dengan karakteristik memiliki data lengkap sebagai sampel. Analisis Statistik dilakukan dengan menggunakan Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Rasio Keuangan terhadap Opini Audit untuk seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Namun bila dianalisis terpisah antara perusahaan target dan pengakuisisi, maka hanya Return on Equity yang berpengaruh pada perusahaan target terhadap Opini Audit. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Auditor dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Opini Audit.

---

Merger and Acquisition are one of the company's strategies to expand its business. Merger is the unification of two or more separate companies into one entity, whereas Acquisition is a takeover of a company by buying shares or firms? assets, but the bought-shares companies still exist. In order not to lose the parties involved in merger and acquisition transactions, it is needed a fairness assessment called Fairness Opinion issued by the independent financial advisers in the form of Audit Opinion.

This research aims to analyze the effect of Financial Ratios, Auditor Quality, and Corporate Governance Mechanism to Audit Opinion. Financial ratios include: Return On Equity, Earning Per Share, Debt to Equity, and Sales Growth. Auditor Quality is measured based on the Public Accounting Firm included in the category of Non-Big Four or Big Four. Corporate Governance Mechanism includes Institutional Ownership, Managerial Ownership and an Independent Board of Commissioners. By using data sourced from Companies that did mergers and acquisitions in Indonesia Stock Exchange within 1999-2010, it is acquired that 51 companies with characteristics have complete datas as samples. Statistical analysis is performed using Logistic Regression.

The results show that: There is a significant effect of Financial Ratios to Audit Opinion for all companies did the mergers and the acquisitions. However, if it is analyzed separately between target and acquirer companies, only the Return on Equity affects the company's target to Audit Opinion. There was no significant effect between the Auditor Quality and Corporate Governance Mechanism on the Audit Opinion."

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ?Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan.Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized.

The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.

Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau.

While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy.

As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers."