Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh variabel efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Pengujian dilakukan atas 82 perusahaan yang terdaftar di BEI yang terdiri dari 41 perusahaan yang mengalami financial distress dan 41 perusahaan yang tidak mengalami financial distress, untuk periode pengamatan tahun 2011. Hasil pengujian regresi logit menunjukan bahwa variabel efektivitas dewan komisaris dan variabel efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Sedangkan variabel proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan dengan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Hasil pengujian tambahan yang dilakukan atas komponen-komponen dalam skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit menunjukkan bahwa dari seluruh komponen efektivitas dewan komisaris dan komite audit hanya komponen aktivitas dewan komisaris dan komite audit yang berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan. ......This study was conducted to examine the effect of board effectiveness, audit committee effectiveness, and the proportion of institutional ownership on the possibility of financial distress. Tests conducted on 82 companies listed on the IDX consists of 41 companies that experienced financial distress and 41 companies that are not experiencing financial distress, for the year 2011. Logit regression testing results shows that the variable of board of commissioners effectiveness and audit committee effectiveness has negative effect on the probability of companies experiencing financial distress. Proportion of institutional ownership has no effect on the probability of companies experiencing financial distress. Additional regression testing conducted on the components of the boards of commissioners and committee audit effectiveness showed that out of all the components, only activities of boards of commissioners and audit committees that negatively affect the probability of financial distress at the company.

Abstrak :
Contents : Who makes the rules? -- The board’s role -- Director independence -- Executive compensation -- Internal controls -- The gatekeepers -- Shareholder empowerment

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance dan Sharia Governance terhadap kinerja perusahaan takaful jiwa dan umum baik yang beroperasi penuh secara syariah maupun yang masih berupa unit usaha syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran yaitu menggunakan analisis metode campuran sekuensial eksplanatori dengan melakukan analisis kuantitatif terlebih dahulu menggunakan STATA dan melakukan analisis kuantitatif dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel Dewan Pengawas Syariah, rasio komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui Return on Asset. Selain itu, komponen variabel lainnya yaitu rasio board of director, board composition dan usia perusahaan menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. ......This study aims to analyze the effect of corporate governance and sharia governance on the performance of life and general takaful companies both fully operating in sharia and those that are still in the form of sharia business units. The method used in this research is a mixed method, namely using explanatory sequential mixed method analysis by conducting quantitative analysis first using STATA and conducting quantitative analysis by conducting interviews. The results showed that there are a significant influence on the variables of Sharia Supervisory Board, independent commissioner ratio and size on company performance through Return on Asset. In addition, other variable components, namely board of directors ratio, board composition and company age, show insignificant results on company performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politically connected directors terhadap financial firm performance dengan proksi ROE dan ROA. Direksi yang memiliki hubungan politik, atau lebih lanjut disebut politically connected directors, merupakan direksi yang adalah a bagian dari parlemen, b menteri atau kepala pemerintahan, dan c berhubungan erat dengan partai politik. Hubungan politik didefinisikan sebagai rasio jumlah direksi yang memiliki hubungan politik terhadap jumlah keseluruhan direksi. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh yang diberikan pada kinerja keuangan perusahaan dengan turut sertanya para direksi perusahaan dalam jabatan politik suatu negara. Terdapat perbedaan nilai leverage pada financial firm dengan non-financial firm sehingga penelitian ini hanya meneliti pada non-financial firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Observasi dilakukan terhadap 404 non-financial firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang memiliki laporan keuangan lengkap. Data yang digunakan adalah data panel dan dengan menggunakan Ordinary Least Square OLS , diperoleh hasil bahwa besarnya proporsi politically connected directors tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

---

ABSTRACT
This research examines the effect of politically connected directors on financial firm performance measured by ROE and ROA . This research defines a politically connected director as director who is a part of parliament, b minister or head of government, or c closely related to political parties. Political relations are defined as the ratio of the number of directors who have political relations to the total number of directors. This research will discuss how the effect given to the financial firm performance with the participation of directors in the political office of a country. There is a difference of leverage value in financial firm with non financial firm, so this research only examines the non financial firm. Four hundred four firms listed on Indonesia Stock Exchange are observed within period 2011 2015 and have complete annual report. By using Ordinary Least Square OLS estimation model, regression results from politically connected directors to firm performance showed insignificant results therefore research finds that the proportion of politically connected directors has no effect on financial firm performance.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh corporate governance dan financial performance terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia pada periode 2014 hingga 2021. Sampel terdiri atas 15 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan metode estimasi fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance berupa foreign director dan government ownership serta financial performance berupa liquidity memengaruhi pengungkapan CSR perusahaan perbankan di Indonesia secara signifikan. Selain itu, corporate governance berupa board size dan female director serta financial performance berupa Return on Equity (ROE) tidak memiliki kemampuan dalam memengaruhi pengungkapan CSR perusahaan perbankan di Indonesia. ......This study aims to analyze the effect of corporate governance and financial performance on Corporate Social Responsibility disclosure of banking companies in Indonesia for the period of 2014 to 2021. The sample used in this study includes 15 banking companies that are listed in the Indonesia Stock Exchange. This study uses panel data which is processed using fixed effect panel data regression. The results imply that corporate governance as foreign directors and government ownership and also financial performance as liquidity is significant towards CSR disclosure. Moreover, the results indicate that corporate governance, such as board size and female directors and also financial performance, such as Return on Equity (ROE) does not have the ability to affect CSR disclosure of banking companies in Indonesia.

Abstrak :
Untuk mewujudkan good public and corporate governance (GCG) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mencakup perubahan format lembaga dan penyempurnaan alat-alat yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti sistem anggaran dan sistem akuntansi. Sebagaimana diketahui kondisi regular APBN yang lalu meniliki banyak kelemahan, diantaranya adalah penggunaan basis anggaran tradisional, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran oleh penyedia layanan publik, hambatan birokrasi yang mengurangi otonomi dalam pelayanan publik, dan banyaknya dana yang bersifat off budget. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor bare bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai badan layanan umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada basil (kinerja). Konsep tersebut didasari oleh konsep agencifrcation yang telah meluas di berbagai negara dan sukses dalam memenuhi kebutuhan akan pentingnya good governance. Buktibukti di negara-negara OECD menunjukkan bahwa penerapan agencif cation telah membuat adanya perbaikan pecan dan kualitas dalam pelayanan publik (Rob Laking-2002). Yang dimaksud dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dart mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisms yang sehat. Termasuk dalam tujuan ini adalah perwujudan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait. Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengelola badan penyedia jasa layanan publik atas konsep pembentukan BLU dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan juga untuk mengetahui pemahaman dan kesiapannya, serta kesulitan-kesulitan, hambatan dan harapan mereka terhadap BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan kelompok BLU. Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Materi Kuesioner mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 68 dan 69. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi BLU memiliki score terendah yakni 2.84 (dibawah nilai median 3.00) yang berarti bahwa sosialisasi masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kesiapannya untuk menjadi BLU yang ditunjukkan dengan score sebesar 3.62. Sedangkan tingkat keyakinan responden terhadap konsep BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berturutturut adalah 3.45, 3.68, dan 3.53. Hal ini menunjukkan responden menyatakan yakin bahwa konsep BLU dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Abstrak :
Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan. ......ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

Abstrak :
ABSTRAK
This study examines the differencCorporate Governance mechanisms are believed to have strong impact on the companies' performance. The implementation of Corporate Governance in one company might be different to the implementation of Corporate Governance in other company due to the characteristics of the company. This study examines the difference of Corporate Governance mechanisms in financially distressed firms and non financially distressedfirms. Corporate Governance mechanisms examined in this study are board size, independency of board, institutional ownership and director ownership. The result of this study shows that board size has a significant negative impact on the probability of firm experienced financial distressed after controlling for firms asset and leverage. This result is also confirmed by test using lag one year. This study fails to document the evidence of the relationship of board independency and ownership structure with the probability of firm experienced financial distressed.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dewan, transparansi, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari Return on Equity ROE dan Tobis Q. Total sampel yang digunakan yaitu sebanyak 175 yang terdiri dari 35 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014 hingga 2018. Peneliti menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan tersebut. Peneliti membuat indikator untuk masing masing variabel independen sehingga setiap perusahaan akan mendapatkan nilai masing masing untuk setiap indikator tersebut. Setelah perusahaan memiliki nilai setiap indikator, peneliti melakukan regresi hasil tersebut dengan variabel dependennya. Cara pengolahan data yang dilakukan yaitu data panel. Dari hasil olah data yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa akuntabilitas dewan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROE dan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Tobins Q. Transparansi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE dan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Tobins Q. Komite Audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROE dan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Tobins Q.