"
ABSTRAKPerkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan pada kedudukan Kecamatan dan Desa. Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada berubahnya pola hubungan antara pemerintah Kecamatan dan Desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pemerintahan Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan pemerintah Kecamatan Ciawi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini hubungan antara Pemerintah Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan Pemerintah Kecamatan Ciawi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar pemerintahan yaitu human relations, kompetensi SDM, struktur politik lokal dan perubahan sosial.
ABSTRACTThe development of decentralization in Indonesia has brought a change in
the position of subdistrict and village government. The position change has
implications for the changing pattern of the intergovernmental relations between
the subdistrict and village government. The purpose of this study was to analyzes
the intergovernmental relations between the village government of Bendungan,
Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government and analyzes the
factors that influence it. This study uses a post-positivist approach and descriptive
type of research. Selection locus of research done to see some consideration
(purposive sampling). The research results showed that during this time the
intergovernmental relationship between the village government of Bendungan,
Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government has not run
optimally. It is caused by several factors that affect the intergovernmental relations
such as human relations, human resource competencies, local political structures
and social change."
