Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial secara aktif. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang bagaimana pemanfaataan media sosial dapat mendukung kinerja birokrasi di institusi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang akan dilihat adalah dari sisi: internal dan eksternal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa media sosial yang dimanfaatkan secara aktif untuk kepentingan komunikasi pemerintahan mampu mendorong terjadinya komunikasi partipatif baik secara internal di organisasi pemerintahan maupun eksternal dengan masyarakat.

---

ABSTRACT
This research aims to determine governmental communication that uses social media actively. Using qualitative research approach with case study strategy, this research seeks to obtain in-depth overview of how the use of social media can support the performance of the bureaucracy in government institutions. Governmental communication that will be discussed are from the side of: internal and external. The survey results revealed that social media is used actively for the benefit of government communications were able to encourage communication in the organization both internally and externally with the public, This research aims to determine governmental communication that uses social media actively. Using qualitative research approach with case study strategy, this research seeks to obtain in-depth overview of how the use of social media can support the performance of the bureaucracy in government institutions. Governmental communication that will be discussed are from the side of: internal and external. The survey results revealed that social media is used actively for the benefit of government communications were able to encourage communication in the organization both internally and externally with the public]

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik. ......The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party.

Abstrak :
ABSTRACT
The fast-paced development of internet technology and the infiltration of mobile communication devices have produced the ?always on? society phenomenon. At the same time, the concept of ?smart city? considered to be relevant to overcoming plenty of challenges that 21st century urban areas face. The utilization of technology by means of ?mobile government? (?m-government?) is believed to be competent to bridge public needs with public service that government provided. One form of the ?m-government? is the usage of mobile application (mobile app) as a medium of government communication. This research is undertaken with a case study of Qlue mobile app organized by the Provincial Government of DKI Jakarta. The qualitative methods used are interviews and observations to validate this research. The vital discovery of this research is that Qlue comes up as the tool for public-oriented government communication. Qlue has been operated not only for running the communication function of government, which becomes the media for government socialization; but also to become the channel of public needs aspiration delivery. In the context of good governance, the use of mobile apps has been contributing to implement the principles of participation, equality, and accountability.

Abstrak :
Tesis ini membahas penelitian mengenai tingkat keterbukaan dan kolaborasi public dalam menciptakan open government maturity di LinkedIn milik Kementerian Investasi/BKPM. Penyusunan strategi komunikasi di Kementerian Investasi/BKPM berlandaskan government communication decision wheel dan praktik penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis konten LinkedIn pada Februari 2021 hingga Januari 2022 dan wawancara mendalam. Penelitian ini membuktikan kegiatan humas pemerintahan secara umum telah dilaksanakan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan humas pemerintahan promotive telah terlaksana pada Direktorat Pameran. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan media sosial LinkedIn oleh Kementerian Investasi/BKPM RI telah mencapai keterlibatan dimana-mana menurut open government maturity model yang dipengaruhi faktor – faktor pendukung dari internal serta eksternal organisasi. ......This thesis discusses the level of information disclosure which is analyzed using the open government maturity model on LinkedIn owned by the Ministry of Investment/BKPM. The existence of a communication strategy formulation at the Ministry of Investment/BKPM is influenced by the concept of the government communication decision wheel and the use of social media by public sector organization. This research uses qualitative methods with LinkedIn content analysis techniques from February 2021 to January 2022 and in-depth interviews. It was found that the public relations function of the government is generally in the Bureau of Communications and Information Services and has carried out government public relations activities with a broad target audience. In addition, the Directorate of Exhibitions and Promotional Facilities carries out promotive government public relations activities. The Ministry of Investment/BKPM RI has achieved ubiquitous involvement according to the open government maturity model which is influenced by supporting factors from internal and external organizations.

Abstrak :
Pemulihan perekonomian Indonesia setelah dilanda krisis pada tahun 1997 - 1998 ternyata tidak secepat yang dialami oleh Korea Selatan, Thailand dan Malaysia yang juga dilanda kriris yang sama. Berlarut-larutnya pemulihan ekonomi tersebut antara lain karena Iambatnya penyelesaian masalah BLBI akibat macetnya komunikasi politik antara elit pemerintahan baik mengenai pengertian BLBI maupun tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dana triliunan yang telah disalurkan tersebut. Fenomena seperti itulah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terutama untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara elit pemerintahan mengenai pengertian BLBI, mengapa komunikasi politik antara Presiden dengan Gubemur Bank Indonesia tidak lancar, dan bagaimana sikap media di dalam memberitakan masalah tersebut. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, maka analisis dalam tesis ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Media yang diteliti adalah surat kabar Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Jurnal, majalah Gatra dan Tempo serta tabloid Kontan, yang memuat berita serta editorial mengenai BLBI. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian BLBI terutama disebabkan karena kebijakan publik tersebut sejak awal tidak terkomunikasikan secara terbuka. Selain daripada itu, adanya pergantian rezim dari orde baru ke orde reformasi, menyebabkan masalah BLBI telah berkembang ke arah penyelesaian politic. Komunikasi politik yang seharusnya dapat mempercepat penuntasan masalah BLBI, ternyata penyelesaiannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Melihat pada kenyataan, tingkat kesadaran warga masyarakat Jakarta mengenai kebersihan lingkungan dan sikap perilaku untuk tidak membuang sampah disembarang tempat belum sepenuhnya menjadi budaya kehidupan sehari-hari dan Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1988. Maka perlu upaya-upaya memasyarakatkannya, dengan tujuan agar terbentuk perilaku kehidupan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Pendekatan yang telah dilaksanakan melalui pemasaran sosial. Sebab pemasaran sosial sebagai bagian dari ilmu komunikasi menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran untuk menyampaikan ide atau perilaku tertentu. Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survey lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui media-media yang digunakan Dinas Kebersihan untuk mengkampanyekan Peraturan Daerah tersebut. Penulis juga meneliti sejauh mana tanggapan masyarakat atas pemasaran yang telah dilakukan Dinas Kebersihan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini merupakan bagian dari pengumpulan data primer. Sedangkan pengumpulan data sekundemya dilaksanakan melalui studi kepustakaan.

Dari hasil pengumpulan data dan analisisnya disimpulkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pemasaran sosial yang dilakukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta selama ini lebih menitik beratkan pada penyuluhan tatap muka. Sehingga cakupan masyarakat yang dapat dijangkaunya sangat terbatas. Disamping itu kompetensi komunikasi penyuluhnya juga terbatas, keadaan ini sudah barang tentu berdampak pada tingkat kesempurnaan penerimaan pesan dari para peserta penyuluhan. Pemanfaatan media massa seperti Televisi, Radio, terbatas sekali terbentur pada pembiayaan.

Dengan melihat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi komunikasi pemasaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 agar dapat meningkatkan kesadaran dan adanya perubahan perilaku di masyarakat antara lain : lebih mengoptimalkan media masa, meningkatkan kompetensi komunikasi para penyuluh. Perlunya perencanaan strategi komunikasi pemasaran yang diawali penelitian tentang khalayak sasaran, media dan isi pesan. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Mengingat peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah ini sangat penting dalam menunjang citra kota Jakarta maka anggaran yang lebih proporsional perlu dialokasikan untuk kegiatan strategi komunikasi, memasyarakatkan Perda Nomor 5 tahun 1988 ini.

Abstrak :
Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. ......The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance. Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service.