Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax has a significant role on the state existence, especially for country development, the tax becomes dominant source of income for the state expenditures including the development expences. The government has effort to optimizing retribution from tax income sector in order to support various expenses of development. In case of state general revenue and expenditure budget of Indonesia, the tax has a top ranking on state revenue. Until year 2000 tax has contributed arround 60%, but after 2009 tax contribution has increased up 70% of total state revenue. Withholding tax has been used by state to finance all development programs caried out at central and local government. Tax benefit may be return to public in form of public facilities and social facilities. The question: How come if the government does not allocated fund from withholding tax as what the community needs? Bad government in management of control has caused a leaking budget on various sector which generating a bad image of tax usage as has been corrupted by irresponsible hands."

"Implementasi kebijakan keuangan dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Kota Depok merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cermin kebijakan publik tetapi sekaligus juga menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Strategis Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas alokasi anggaran pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok; serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok.Penelitian menggunakan Teori Anggaran dari Syamsi, Suparmoko, Mardiasmo, Salomo, dan Schick; Teori Anggaran Belanja Daerah dan Muluk, Bird dan Jantscher, Musgrave & Musgrave, Sukirno; Teori Perencanaan Anggaran Belanja dari Abe, teori prencanaan Pembangunan Daerah dari Sitanggang, Meyer, Sigian, Tjokrowinoto Bryan &. White, Miranda, dan Arsyad.Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Alokasi anggaran pembangunan dalann pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok kurang optimal untuk merealisasikan Visi dan Misi Kota Depok, yaitu Kota Depok sebagai Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan. Alokasi untuk sektor pendidikan masih dibawah 5 persen, alokasi untuk sektor permukiman sekitar 3 persen dan alokasi untuk sektor perindustrian dan perdagangan belum dapat mendapat pnioritas yang maksimal.Faktor pendukung implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain kondisi demografis, letak geografis, kondisi dinamis perekonomian masyarakat, sumber daya aparatur, kebijakan keuangan Pemerintah Pusat serta situasi perekonomian nasional.Faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain faktor budaya kerja birokrasi yang inefisien dan sarat KKN, faktor kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang kurang memperhatikan tuntutan moral dan etika, serta faktor keterbatasan sumber daya alam.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah Kota Depok perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan meiibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional.Pemerintah Kota Depok bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok perlu segera merumuskan dan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan nisi dan mini Kota Depok, yaitu sektor pendidikan, permukiman, perdagangan dan jasa perlu menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan Daerah Kota Depok di masa mendatang tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lain."

"Sejak diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang. Perubahan yang mendasar itu antara lain teridentifikasi dari tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kota Tangerang sebagai Daerah Otonom; dan tersusunnya kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Tangerang untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang, dengan merumuskan permasalahan penelitian, yakni : bagaimana mekanisme penjabaran Rencana Strategis Kota Tangerang di dalam perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan; dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan tersebut. Penelitian menggunakan teori Anggaran, teori manajemen keuangan Daerah dan teori Penyusunan Rencana Anggaran.Sumber data : Informan Penelitian serta buku dan dokumen. Jenis data yang dikumpulkan : data primer kualitatif dan data sekunder. Teknik pengumpulan data : teknik wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Teknik penentuan Informan : Teknik snow ball. Pembahasan menggunakan metode analisis kualitatif.Dari pembahasan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan :Pencanangan Visi dan Misi Kota Tangerang telah menimbulkan perubahan organisasi dan manajemen kepemerintahan yang tercermin dari perubahan kebijakan pengeluaran Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan sumber daya manusia, Kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Kota Tangerang adalah bahwa pada satu sisi perubahan struktur perekonomian, dari Daerah agraris menjadi Daerah industri dan perdagangan memerlukan dukungan kualitas sumber daya manusia yang seimbang dengan perubahan struktur perekonomian tersebut. Namun di sisi lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi kemiskinan dan pengangguran serta belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur masih menjadi kendala pembangunan.Visi dan Misi Kota Tangerang terbentuk dari karateristik wilayah yang secara alami terpengaruh oleh situasi dari kondisi dinamis kehidupan sosial ekonomi Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena kuatnya korelasi faktor kependudukan, faktor perkembangan industri dan perdagangan serta faktor kehidupan sosial masyarakat, diantara wilayah Kota Tangerang dengan wilayah Propinsi DKI Jakarta.Dan arah kebijakan umum yang bersifat strategis, diketahui bahwa arah kebijakan pembangunan di Kota Tangerang lebih terfokus pada peningkatan sarana dan prasarana fisik yang dapat memperlancar roda perekonomian, peningkatan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan industrialisasi dan perdagangan yang semakin berkembang, termasuk pengembangan fungsi lembaga-lembaga perekonomian mikro yang berbasis pada sistem perekonomian rakyat.Mekanisme penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan merupakan suatu serangkaian tahapan aktivitas administrasi yang meliputi penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penyusunan Strategi dan Prioritas APBD, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, penerbitan Surat Edaran, penyusunan Pernyataan Anggaran, dan penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Rangkaian aktivitas ini terjadi dalam dinamika hubungan antar lembaga, yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif. Dan hasil perubahan kebijakan alokasi anggaran pembangunan tahun 2002 diketahui terdapat kebijakan alokasi anggaran pembangunan yang tidak rasional, yaitu alokasi anggaran untuk Sektor Aparatur dan Pengawasan.Faktor sumber daya aparatur Pemerintahan dan anggota Legislatif Daerah, merupakan faktor determinan dalam proses penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi proses penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan adalah kebutuhan dan permasalahan Daerah, terutama kebutuhan dan permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian dan sumber daya apartur; potensi sosial dan potensi perekonomian masyarakat; strategi dan arah kebijakan pembangunan; program strategis pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang; pelaku-pelaku ekonomi Daerah; dan lembaga swadaya masyarakat.Saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan perlu didasarkan pada analisis kebutuhan fungsional secara transparan.Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk Sektor Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi perlu didasarkan pada hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah serta analisis potensi, kendala dan perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi di Kota Tangerang.Perumusan kebijakan Alokasi Anggaran Pembangunan perlu diperkuat oleh Tim Analisis Kebijakan Keuangan Daerah yang terdiri atas unsur konsultan keuangan dan konsultan ekonomi pembangunan dari berbagai perguruan tinggi.Perlu dilakukan survey terhadap potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai perguruan tinggi, dan hasilnya disosialisasikan ke seluruh pihak yang berkepentingan."

"The existence of college in the country is very strategic. college has provided contributive role to the development and sustainable government. the future generation will be born from there. the generation which is capable of moving wheels of government and development. therefore, policy for development will be very important, besides the consistency of policy implementation and continous evaluation"

"Motivasi kerja merupakan proses psikologik dalam diri orang bekerja yang menentukan pilihan tindakan yang dapat mempengaruhi prestasi kerjanya dalam organisasi. Dengan mendasarkan pada teori Expectancy tentang motivasi dilakukan penelitian empirik tentang motivasi kerja peneliti yang bekerja pada organisasi penelitian dan pengembangan pemerintah di Indonesia pada tahun 1986. Peneliti yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 orang. Teknik pemilihannya menggunakan Stratified random sampling dengan jenis kelamin dan jabatan penelitian sebagai dasar stratifikasi. Dalam penelitian ini dibentuk 5 hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan 3 (tiga) teknik analisis. yaitu Analisis varians factorial dengan 2 variabel bebas, Analisis varians satu jalan serta Uji t. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 1. Pada umumnya motivasi kerja peneliti yang bekerja pada organisasi penelitian dan pengembangan pemerintah ada pada tingkat yang lebih daripada cukup. 2. Dua faktor perorangan, yaitu masa kerja dan bidang penelitian mempunyai pengaruh terhadap variasi dari motivasi kerja dari para peneliti ; 2.1. Peneliti dengan masa kerja yang berbeda mempunyai tingkat keinginan yang berbeda untuk memperoleh 4 hasil dalam pekerjaan yang meliputi: · Pendidikan formal yang lebih tinggi; · Tugas yang menantang kreativitas; · Promosi pada jabatan struktural · Dikenal sebagai orang yang berhasil. 2.2. Peneliti sosial mempunyai tingkat keinginan yang lebih tinggi daripada peneliti teknologi /non-sosial untuk memperaleh 9 hasil yang meliputi; · Pengembangan bakat dan kemampuan; · Peluang mempelajari hal-hal baru; · Pendidikan formal yang lebih tinggi; · Perasaan yang menyenangkan; · Pengakuan atas reputasi dan keahlian; · Perasaan menyelesaikan sesuatu yang bernilai : · Teman atau sahabat dalam pekerjaan · Kebebasan memilih cara kerja dan tugas ; · Tugas dengan tanggung-jawab yang besar. 2.3. Peneliti dengan masa kerja berbeda mempunyai keyakinan yang berbeda tentang kemungkinan diperolehnya 6 hasil dalam pekerjaan yang meliputi : · Peluang mempelajari hal-hal baru; · Pendidikan formal yang lebih tinggi; · Tugas yang menantang kreativitas; · Jaminan kerja; · Kebebasan dalam memilih cara kerja dan tugas; · Tugas dengan tanggung-jawab yang besar. 2.4. Peneliti sosial mempunyai keyakinan yang lebih tinggi daripada peneliti teknologi/non-sosial tentang kemungkinan diperolehnya tugas yang menantang kreativitas dalam pekerjaan. 3. Para peneliti lebih cenderung mengharapkan hasil-hasil yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik daripada hasil-hasil yang dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik, hasil-hasil ini meliputi : · Pengembangan bakat dan kemampuan; · Peluang mempelajari hal-hal baru; · Tugas yang menantang kreativitas; · Perasaan yang menyenangkan; · Pengakuan atas reputasi dan keahlian; · Perasaan menyelesaikan sesuatu yang bernilai · Kebebasan memilih cara kerja dan tugas; · Dikenal sebagai orang yang berhasil; · Tugas dengan tanggung-jawab yang besar. 4. Para peneliti di organisasi penelitian dan pengembangan pemerintah mempunyai keyakinan yang tinggi mengenai kemampuannya untuk bekerja secara efektif dalam organisasi kerjanya."

"Since elected as the Regent of North Gorontalo period of 2013-2018, various programs, especially with regards to improving the welfare of the people, have been done well by Indra Yasin so far. The success of development in North Gorontalo District is considered inseparable from the political communication capabilities undertaken by the regents in managing the government. Political communication strategy undertaken by Indra Yasin in managing government be¬comes important to analyze. This study used qualitative methods, in which the source of primary data obtained from interviews and observations, while secondary data obtained from the study of documentation and the Recent studies from literature. From the results of this research, the political communication strategies were undertaken by Indra Yasin in managing government were built through nurturing characters, strengthening political institutions, to promote unity and consensus building. The success in building a strategy of political communication, in the end, was able to bring the support from various elements of government, politics, and society to development programs that have been planned."

"Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit serta pihak ketiga yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang dimaksud. Dalam Pasal 1131 misalnya ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang semua krediturnya. Dalam keadaan biasa, jika kreditur dalam pemberian kredit, berhati-hati dengan memperhitungkan nilai hartanya kekayaan debitur, jaminan Pasal 1131 tersebut sudahlah memadai, lebih-lebih bila debitur memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Namun jaminan tersebut bukan hanya tertuju kepada kreditur tertentu. Setiap kreditur karena hukum memperoleh jaminan yang lama, jika ternyata jumlah piutang melebihi hasil penjualan semua barang debitur, tidak akan ada kreditur yang memperoleh pelunasan secara penuh.Kemungkinan lain yang dihadapi kreditur adalah selama hubungan utang-piutang berlangsung sebagian harta kekayaan debitur tidak lagi cukup untuk pelunasan piutangnya secara penuh karena bukan lagi milik debitur (bagian yang dijual itu bukan lagi merupakan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 1311 di atas).Untuk mengatasi kedua kelemahan tersebut di atas, hukum menyediakan suatu lembaga khusus yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk mengamankan pelunasan piutangnya tertentu ditunjuk suatu bidang atau bidang-bidang tanah tertentu sebagai jaminannya. Lembaga yang dimaksud dikenal sebagai "hak jaminan atas tanah".Sebelum berlakunya UUPA, lembaga hak jaminan atas tanah yang ada adalah hipotek, jika yang dijaminkan tanah hak barat. Ketentuannya diatur dalam Buku II KUNPerd, sedangkan pendaftarannya dilakukan menurut Overschrijving Ordonantie Th. 1834. Jika yang dijaminkan tanah hak milik adat, lembaga jaminannya Credielverband diatur dalam S.1908-542 yo S,1909-586.Jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hipotek dan credietverband mempunyai kedudukan mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya yang dikenal dengan sebutan droll de preference. Kedua jenis lembaga tersebut tetap membebani tanah yang dijadikan jaminan, ditangan siapapun tanah itu berada (droll de suite).UUPA menyediakan hak jaminan atas tanah bare dengan sebutan "Hak Tanggungan". Dalam Pasal 51 diperintahkan bahwa "Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasai 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang". Selanjutnya, Pasal 57 menentukan bahwa "selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam KUHPerd Indonesia dan Credietverband dalam 5.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190".Dengan adanya ketentuan Pasal 57 tersebut, sejak mulai berlakunya UUPA, kecuali mengenai objeknya, terhadap hak tanggungan diberlakukan ketentuan hipotek atau credietverband hanya dimungkinkan bagi bank-bank pemerintah.Dalam perkembangannya ketentuan hak tanggungan menjadi bertambah dengan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah menurut PP 10 Tahun 1961 dan ditertibkannya UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dengan adanya ketentuan baru tersebut dengan sendirinya ketentuan hipotek dan credietverband tidak berlaku lagi.Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1985, objek hak tanggungan ditambah dengan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri di atas tanah hak milik dan hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah negara dapat dibebani hak tanggungan dengan fidusia, dimungkinkan juga "roya partial" dan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak dijumpai dalam hukum hipotek dan credietverband.Perubahan yang mendasar adalah mengenai tata cara pembebanannya dan penerbitan surat tanda bukti hak tanggungan. Pendaftarannya tidak lagi dengan sistem registration of deeds metainkan dengan sistem registration of title.Pemberian hak tanggungan dilakukan dihadapan PPAT dalam rangka pembuatan akta pembebanannya, sedangkan pendaftarannya dilakukan di Kantor Pendaftaran Tanah setempat dalam rangka penerbitan sertifikatnya. Hak tanggungan lahir tujuh hari setelah penerimaan secara lengkap berkas pendaftaran oleh Kantor Pendaftaran Tanah. Sertifikat hak tanggungan terdiri atas salinan buku tanah dan salinan akta pembebanan hak tanggungan dijilid menjadi satu dalam suatu sampul. Untuk memberikan kekuatan eksekutorial, sertifikat tersebut diberi kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat ini dapat menggantikan grose akte hipotek dan grose akte credietverband (SK Dirjen Agraria No. SK 67/DDA/1968 dan SE BPN No. 594-3/239/KBON.Biarpun sudah ada tambahan ketentuan tersebut di atas, masih tetap ada dua macam hak tanggungan, yaitu yang menggunakan ketentuan hipotek dan credietverband, sebagai akibat belum dipenuhi perintah Pasal 51 UUPA.Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, terpenuhilah apa yang diperintahkan Pasal 51 UUPA tersebut hingga tidak diperlukan lagi ketentuan hipotek credietverband seperti yang dimungkinkan oleh Pasal 57 UUPA tersebut. Dengan demikian, dualisme dalam penggunaan hak tanggungan sejak UUHT tidak berlaku lagi, kecuali untuk kapal-kapal tertentu menurut KURD. Fidusia juga tidak diperlukan lagi sebagai lembaga jaminan bagi hak pakai atas tanah negara dan karena telah ditunjuk sebagai objek hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan."

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.......The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."