Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2016 sektor kesehatan menyumbang setidaknya 2 gigaton CO2 ke permukaan atmosfer atau setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 514 industri batu bara setiap tahun. Volume limbah dan emisi karbon ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan namun juga memicu terjadinya fenomena perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Sebesar 57-71% emisi karbon yang berasal dari sektor kesehatan disebabkan oleh aktivitas rantai persediaan logistik, terutama pada pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Fungsi rumah sakit sebagai fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi pasien justru menjadi kontradiktif akibat produk sampingan dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan green procurement pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa kegiatan perencanaan pengadaan hingga penentuan supplier mampu meminimalisir segala potensi kerusakan lingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi sediaan farmasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement terutama pada sediaan farmasi sekaligus mengetahui potensi pengimplementasian praktik serupa pada rumah sakit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review untuk mengidentifikasi faktor-faktor terhadap green procurement di rumah sakit melalui pencarian jurnal pada database ScienceDirect, ProQuest, Wiley, dan PubMed. Hasil penelitian dari 10 studi terinklusi menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement sediaan farmasi, yakni komitmen internal, hubungan kerja sama dengan supplier, total quality management (TQM), tekanan institusional, peresepan dan dispensing obat, serta manajemen sediaan farmasi yang tidak terpakai. Sementara itu di Indonesia sendiri pengadaan sediaan farmasi kini dilakukan secara daring melalui portal e-procurement yang difasilitasi oleh LKPP. Kebijakan pengadaan ini ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan era JKN dengan melaksanakan pengadaan obat secara lebih efektif dan efisien. Walaupun belum mencapai tahap green, adanya e-procurement pada sediaan farmasi merupakan langkah awal implementasi green procurement untuk mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang aman untuk populasi manusia maupun lingkungan hidup. ...... The health sector contributed at least 2 giga tons of CO2 alone in 2016. This number is equivalent to emissions committed by 514 coal industries every year. The huge amount of waste as well as carbon emission and other greenhouse gasses (GHG) not only causes environmental pollution but also triggers climate change which threaten the sustainability of our ecosystem. The crisis brought WHO and other organization to build a new paradigm called low carbon healthcare or green hospitals as mitigation strategy to climate change. Unfortunately the efforts to implement each green hospital principles have not been carried out as holistic measure, which mostly happen in developing countries. Most hospitals only focused on certain practices, such as waste management, energy efficiency, water conservation, and green building. Meanwhile 57-71% of health sector carbon emissions are caused by supply chain activities, especially pharmaceuticals and medical devices. The healthcare facility can no longer provide a safe environment for patients due to its by-products from each operational activity. Through the implementation of green procurement, hospital can ensure that the planning up to supplier selection are able to minimize all potential environmental risk that comes from production and consumption activity of pharmaceutical products. This research was conducted to obtain information about factors that influence the implementation of pharmaceutical green procurement in hospital. Also this study aim to identify the chances for hospitals in Indonesia in order to adopt the said practice. Through literature review and data extraction from 10 included studies from Science Direct, ProQuest, Wiley, and PubMed the results showed that internal commitment, supplier collaboration, total quality management (TQM), institutional pressure, prescribing and dispensing of drugs, also management of unused pharmaceuticals as factors influences green procurement in hospital. Meanwhile the secondary data analysis shows that most of pharmaceuticals procurement Indonesian is now carried out online through a system called e-procurement. This platform is facilitated by LKPP in order to provide more sustainable healthcare service delivery in the era of JKN. Although there is still a long way to go until we finally reach the ‗green‘ stage, the implementation of e-procurement marked the first step of green procurement adoption in Indonesia therefore making hospitals as safe healthcare facility not only for human, but also environment and the planet.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan PPB, menganalisis penerapan indikator, menganalisis faktor, aktor yang mempengaruhi penerapan PPB, dan terakhir merumuskan kebijakan terkait implementasi indikator PPB. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara pelaku PBJ pemerintah di bidang bendungan untuk mengetahui tingkat kepentingan indikator dan pemeriksaaan dokumen pengadaan untuk menilai penerapan indikator pada saat ini. Pada penelitian ini dihasilkan sejumlah 64 indikator berkelanjutan, analisis penerapan indikator pada saat ini, faktor dan aktor yang mempengaruhi penerapan PPB serta rumusan kebijakan yaitu Model PPB yang memperhatikan dampak setiap proses dan hasil dari proses tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator yang diatur dalam suatu regulasi dan panduan operasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan PPB di bidang bendungan dengan menerapkan Model PPB secara bertahap. ......The construction of dam infrastructure is one of the government's main programs in supporting food security. The construction of the dam is carried out through a process of public procurement of goods/services. One of the efforts to minimize the negative impact of this procurement on social, economic, and environmental aspects is the implementation of the Sustainable Public Procurement (SPP). The problem to address in this research is that there are no SSP indicators in dam construction, resulting in not optimally reducing the negative social, economic, and environmental impacts of dam construction in Indonesia. This study aims to formulate social, economic, and environmental indicators for SPP, analyze the application of indicators, analyze factors, actors that influence the implementation of SPP, and finally formulate policies related to the implementation of SPP indicators. The research was conducted using a quantitative approach with questionnaires and interviews with government procurement actors in the dam sector to determine the level of importance of indicators and examination of procurement documents to assess the current implementation of indicators. In this study 64 sustainability indicators were produced, analysis of the current application of indicators, factors and actors that influence the implementation of SPP and policy formulation, namely the SPP Model which pays attention to the impact of each process and the results of the process on the economy, social and environment with regulated indicators and operational guide. The conclusion of this study is that it is necessary to improve the implementation of SPP in the dam sector by applying the SPP Model in stages.

Abstrak :
Penerapan konstruksi hijau sebagai salah satu indikator pembangunan berkelanjutan sering mengalami hambatan utamanya dari stakeholder konstruksi. Hal ini juga terjadi dalam konteks pengadaan hijau atau green procurement, utamanya pada material konstruksi yang dinilai berbahaya limbahnya terhadap lingkungan. Untuk menginisiasi ini, diperlukan faktor pendorong untuk stakeholder berupa values yang memposisikan penerapan green procurement untuk mencapai kinerja berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja berkelanjutan yang dipengaruhi oleh green procurement serta tingkatan prioritas dari kriteria-kriteria stakeholder values untuk menerapkan green procurement. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah RII berikut uji interval kepercayaan dan AHP untuk penentuan indikator kinerja dan prioritas, secara berurutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, meskipun adanya ketiga dimensi berkelanjutan yang digunakan, dimensi kinerja lingkungan lebih dominan ketimbang ekonomi dan sosial. Kemudian, indikator yang sangat dipengaruhi oleh green procurement ditunjukkan oleh adanya efisiensi lingkungan dan energi, serta pemilihan dampak kualitas air di sekitar proyek. Selain itu, temuan dalam tingkatan prioritas menunjukkan pentingnya komitmen berikut sub-kriteria. pembuatan kebijakan untuk mengakselerasi penerapan green procurement. Adapun, hal ini perlu diikuti oleh adanya pengetahuan dan kapabilitas milik stakeholder dalam menerapkan green procurement ......The application of green construction as one of the indicators of sustainable development often experiences major obstacles from construction stakeholders. This also occurs in the context of green procurement, especially in construction materials that are considered hazardous waste to the environment. To initiate this, it is assumed that there is a need of a driving factor for stakeholders in the form of values ​​that position the application of green procurement to achieve sustainable performance. This study aims to identify sustainable performance that is strongly influenced by green procurement and to identify the priority level of stakeholder values ​​criteria for implementing green procurement. The analytical method used in this study is RII with confidence interval tests and AHP for determining performance indicators and stakeholder values priorities, respectively. The results of this study show that despite all the three sustainability dimensions are present, the environmental performance dimension is more dominant than the economic and social dimensions, as shown by its RII score. Then, indicators that are strongly influenced by green procurement are shown by the existence of environmental and energy efficiency, as well as the selection of water quality impacts around the project. In addition, the findings in the priority level of stakeholder values show the importance of commitment. This is followed by sub-criteria in the form of policy making to accelerate the implementation of green procurement. Therefore, this needs to be followed by the knowledge and capabilities of stakeholders in implementing green procurement