Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan dan kedudukan sertifikat hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran serta bagaimana efektivitas dan risiko dari penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan pembayaran di PT Universal Agri Bisnisindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum normatif (law in books) dalam penggunaannya di masyarakat (law in action). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan atas pembayaran dapat diterima atau sah secara hukum. Bahwa, keseluruhan objek jaminan yang dimiliki oleh PT Universal Agri Bisnisindo berupa sertifikat hak atas tanah yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan, yang dengan demikian maka kedudukan dari objek jaminan tersebut ialah jaminan umum. Sehingga, PT Universal Agri Bisnisindo harus membebankan jaminan khusus berupa hak tanggungan terhadap bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran para pelanggannya, serta PT Universal Agri Bisnisindo harus melakukan seleksi yang ketat terhadap calon pelanggan untuk melihat kemampuan pelanggan atau potensi pasar di wilayahnya masing-masing.

---

This research discusses how the validity and position of land rights certificates are used as payment guarantees and how the effectiveness and risks of using land rights certificates as payment guarantees in PT Universal Agri Bisnisindo. The method used in this research is juridical-empirical, namely analyzing the application of normative law (law in books) in its use in society (law in action). From this research, it is concluded that the use of land rights certificates which are used as collateral for payment can be accepted or legally valid. The entire collateral objects used by PT Universal Agri Bisnisindo are in the form of land rights certificates which are not charged with mortgage, hence the position of the collateral objects are general guarantee. Therefore, PT Universal Agri Bisnisindo must impose a special guarantee as mortgage to the parcels of land used as payment guarantees for its customers, and PT Universal Agri Bisnisindo must conduct a strict selection of potential customers to see the customer's ability or market potential in their respective areas."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatuperikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan jaminan terhadap Hak atas Tanah yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, kedudukan SKGR sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang, serta analisis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri KotaPekanbaru Nomor 306/PDT.G/2018/PN.Pbr. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hukum tertulis dengan realita. Adapun analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala(fact finding). Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Undang-undang dibidang Hukum Agraria dan Hak Tanggungan, dan realita penjaminan SKGR di Propinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, pembebanan jaminan Hak atas Tanah tanpa diikatkan dengan Hak Tanggungan adalah sah, karena didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Begitu pula mengenai penjaminan SKGR yang meskipun tidak bisa diikatkan dengan Hak Tanggungan karena SKGR bukan merupakan objek Hak Tanggungan, pada prinsipinya SKGR tetap sah menjadi jaminan dalam suatu perikatan sepanjang para pihak sepakat untuk menerima SKGR sebagaijaminan dalam perjanjian utang piutangnya. Terkait analisis putusan, terdapat perbedaan pendapat antara penulis dengan Majelis Hakim terutama dalam penerapan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis study discusses the Compensation Certificate (SKGR) which is commonly found in Riau Province. SKGR is a statement issued by the Lurah during the transfer of arable land that has not been certified. Not infrequently, SKGR is used as collateral in a loan agreement. Land that is not yet certified should not be used as collateral in an agreement. The issues raised in this study are regarding the strength of guarantees for Land Rights that are not charged with Mortgage Rights, the position of SKGR as collateral for a debt and credit agreement, as well as an analysis of the decision of the Panel of Judges in the Decision of the Pekanbaru City District Court Number 306/PDT.G/2018/PN. To answer the issues raised, normative juridical research methods are used which are carried out by making comparisons between written law and reality.The data analysis is done descriptively, to find facts about a phenomenon (fact-finding). The analysis is based on the provisions in the Civil Code, as well as the Law on Agrarian Law and Mortgage Rights, and the reality of SKGR guarantees in Riau Province. Based on the results of the study, in principle based on Article 1338 of the Civil Code, the imposition of guarantees of Land Rights without being bound by Mortgage Rights is legal, because it is based on the principle of freedom of contract. Likewise, regarding SKGR guarantees, although they cannot be bound by Mortgage Rights, because SKGR is not an object of Mortgage Rights, in principle SKGR remains valid as collateral in an agreement as long as the parties agree to accept SKGR ascollateral in their debt agreement. Related to the decision analysis, there are differences of opinion between the author and the Panel of Judges, especially in the application of Article 1313 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code."

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Permasalahan di Indonesia yang masih sering terjadi dan merugikan konsumen beragama islam adalah terkait sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umat islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai salah satu ibadah yang dilakukan. Hal tersebut membuat sertifikat halal menjadi bentuk perlindungan konsumen. Sertifikat halal hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dalam melakukan konsumsi tersebut konsumen mendapatkan informasi yang terjamin terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikat halal, dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan terkait perlindungan terhadap konsumen. Adapun seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait sertifikat halal tersebut. Dalam memberikan sertifikat halal yang telah terjamin dan pasti, diperlukan banyak lembaga serta pengaturan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti. Di Indonesia telah terdapat banyak peraturan terkait perlindungan pada konsumen, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Terkait untuk lembaga, di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memegang kuasa terkait sertifikasi halal. Dalam melakukan perbandingan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki latar belakang berbeda dengan Indonesia memiliki pengaturan juga terkait perlindungan konsumen. Singapura, yang masyarakat muslimnya merupakan minoritas memiliki perlindungan terkait sertifikasi halal. Pengaturan tersebut terdapat pada Administration of Act Singapore  yang dijalankan oleh lembaga The Majlis Ugama Islam Singapura. Singapura dapat memberikan perlindungan tersebut dengan menggunakan lembaga serta peraturan yang ada dengan sistematis yang baik.

---

Indonesia is a country with a Muslim majority population. The problem in Indonesia that are detrimental to Muslim consumers are related to halal certificates. In accordance with the provisions of Islamic law, Muslims are required to consume halal food as one of the acts of worship performed. Halal certificates exist to provide protection for consumers so that in carrying out these consumption consumers have guaranteed information regarding the sustenance as a form of consumer protection. With the existence of a halal certificate, it can provide legal certainty to consumers. Halal certificates have several issue related to their use, and it is questionable whether they can provide protection for consumers. In providing  halal certificates, many institutions and arrangements are needed to ensure that the certificate is definite. In Indonesia, there are many regulations related to consumer protection, from the Consumer Protection Act to the Halal Product Guarantee Law. Regarding institutions, in Indonesia there is a Halal Product Assurance Organizing Agency which holds the authority regarding halal certification. In making comparisons, Singapore is one of the countries in Southeast Asia which has a different background from Indonesia and has regulations related to consumer protection. Singapore, whose Muslim community is a minority, has an established halal certification. These arrangements are contained in the Singapore Administration of Act which is run by the institution of The Majlis Ugama Islam Singapore. Singapore can provide a halal certificate by using existing institutions and regulations in a good systematic manner."