Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe Bridging dan Linking, dimana kepercayaan yang diperoleh (earned trust) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput

---

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route

Abstrak :
Udara merupakan suatu media yang penting bagi kehidupan, tanpa udara akan tidak ada suatu kehidupan diatas bumf. Kualitas udara kita cenderung menurun dari tahun ke tahun, akibat dari kegiatan-kegiatan antropogenik, khususnya kegiatan-kegiatan transportasi yang mengemisikan gas-gas dari partikel dari knalpot ke dalam udara, yang menyebabkan pencemaran udara. Tingginya tingkat mobilitas kendaraankendaraan bermotor pribadi di DKI Jakarta yang diikuti dengan banyaknya pemakaian bahan bakar, yang kenyataannya tidak ramah lingkungan. Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa ada pengelolaan, maka tentu saja akan menyebabkan kehidupan penduduk perkotaan menjadi terancam. Batasan permasalahan meliputi sejauh mana peranserta pemilik kendaraan-kendaraan pribadi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan termuat pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9512000 tentang: Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor Pribadi di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sumber-sumber polusi yang kebanyakan berasal dari kendaraankendaraan bermotor yang menurunkan kualitas udara ambient dalam bentuk gas-gas polutan , partikel dan asap. 2. Mengidentifikasi peranserta masyarakat dan peranserta dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan dalam bentuk system pemeriksaan emisi dan perawatan dari kendaraan-kendaraan pribadi. 3. Mengidentifikasi peranserta institusi masyarakat dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan pribadi. 4. Mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman serta strategi yang digunakan dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraankendaraan pribadi di propinsi DKI Jakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan-masukan kepada pemilik kendaraan bermotor, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sumbangan ilmiah kepada pembangunan ilmu lingkungan hidup pada umumnya. Hipotesis kerja yang diuji pada penelitian khususnya adalah bahwa masyarakat dapat meningkatkan perannya dan peransertanya lewat sistem pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan bermotor dalam rangka pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para responden memiliki pengertian dan kesadaran tentang peraturan-peraturan yang ada; namun mereka jarang secara teratur meng-tuned up kendaraan mereka sebagaimana diinstruksikan dalam keputusan Gubernur. Para responden juga radar bahwa pencemaran udara perkotaan kebanyakan disebabkan oleh emisi gas buang dan kendaraan-kendaraan bermotor. Kenyataannya 90% dari jumlah responden setuju diberlakukannya peraturan yang ketat, dan 87% menunjuk bahwa pemerintah propinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Hanya sekitar 43.2% dari pemilik kendaraan bermotor yang meng- tuned up secara teratur, 15.4% hanya apabila ada kerusakan pads mesin kendaraan, dan sisanya terdiri dari mereka yang tidak pernah meng-tuned up kendaraannya. Bengkel-bengkel mobil yang telah memperoleh ijin uji emisi di Jakarta Selatan menyatakan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang memeriksan dan merawat masih rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa sekalipun jumlah kendaraan motor pribadi adalah tetap atau bertambah pada masa yang akan datang, jumlah Perjalanan (trips) perlu dikurangi, dan para pemilik kendaraan bermotor perlu lebih memperhatikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti basin yang tidak ber-timbal. Lebih jauh pula dianjurkan bahwa sistem baru perlu menggalakkan untuk mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam peraturan, dan suatu standar mutu peranserta masyarakat untuk menuju kepada unjuk kerja yang professional sangat diperlukan. Strategi-strategi yang direkomendasikan dalam rangka program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi adalah sebagai berikut: a) Strategi S-O, berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pengendalian pencemaran udara lewat implementasi Keputusan Gubernur Nomor 95/2000 tentang Pemeriksaan Ernisi dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pribadi, b) Strategi W-O, untuk menyelenggarakan program sosialisasi berdasarkan kerjasama dan peranserta dalam pengelolaan system pengawasan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi. c) Strategi S-T, menganjurkan dengan efektif kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pembatasan jumlah perjalanan perhari dari kendaraan bermotor. d) Strategi W-T. Melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi. Berdasarkan strategi-strategi yang direkomendasikan, kiranya jelas bahwa pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ada pada keputusan Gubernur merupakan pengejawantahan salah satu dari upaya-upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan peningkatan budaya masyarakat dalam pelestarian kualitas lingkungan Iewat perubahan sikap dan perilaku dari pars pemilik, dan menuju kepada pengelolaan dari lingkungan binaan dalam segi pengelolaan sarana fisik dan infrastruktur seperti manajemen lalu-lintas dan sarana pemantau kualitas udara dan lain-lain. ...... Community Participation In The Management Of Air Quality in the DKI Jakarta Province. ( A review of the Gubernatorial Decree no 95/2000 on the Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province)Air constitutes an important media for life, without air not a single life can exist on this earth. The quality of our air tends to degrade from year to year, due to human activities, in particular transportation activities which emit gases and ashes from the exhaust pipes into the air, causing air pollution. The high rate of private motorcars mobility in the DKI Jakarta is being followed by high consumption of fuels, which are evidently not environmentally friendly. Such continuing condition if remains unmanaged, will eventually cause the urban citizens life endangered. The problem formulation is limited to what extent the participation of private motorcars owners comply to the provisions contained in the DKI Jakarta Gubernatorial Decree no 95/2000 on The Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province. The objectives of the study are as follow: 1. To identify air pollution sources which are dominantly generated by motor vehicles which degrade the ambient environmental quality in the forms of smoke and ash particles. 2. To identify the community perception and participation in the management of urban air quality in terms of emission inspection system and private motor vehicles maintenance. 3. To identify the community participation institutions in the emission inspection and private motor vehicles maintenance. 4. To identify the Strength (S), Opportunity (0), Weakness (W), and Threat (T) factors and strategies which are used in the emission inspection and private motor vehicles maintenance in the DKI Jakarta Province. The significance of the study is to provide strategic management inputs to the private motor vehicles owners, the provincial Government of DKI Jakarta, and scientific contribution to the development of environmental science in general. The working hypothesis tested in this particular study is that the community can promote their roles and participation through the emission inspection and private motor vehicles maintenance system in terms of the DKI Jakarta air quality management. Results of study indicate that the respondents have understanding and awareness of the existing regulations; however they rarely let their cars to be tuned-up regularly as instructed by the Decree. The respondents are also aware that urban air pollution is mostly caused by motor vehicles exhaust emissions. In fact 90% of the total respondents agree that strict law enforcement should be conducted, and 87% indicate that the provincial Government has authorities to manage the air quality and control air pollution. Only about 43,2% of car owners regularly tuned - up their vehicles, 19,8% rarely tuned-up their vehicles, 15,4% only if they have engine disorders, and the rest never let their vehicles being tuned - up. The licensed car workshop in the South Jakarta admit that the rate of inspection and maintenance of private cars is quiet low. Based on the results of study it is recommended that eventhough the number of private motor vehicles is constant or tends to increase in the future, the number of trips should be made decreased, and that car owners should pay more attention toward environmental - friendly fuels utilization, such as the use of unleaded gasoline. Further it is also recommend that a new system should be promoted to push the owners to comply to the legal provisions contained in the Decree, and a standard of quality of community participation toward more professional performance is deemed necessary. Recommended strategies in terms of emission inspection and private motor vehicles maintenance programme are as follow: a) S - 0 strategy, based on the high rate of community awareness of the air pollution control to implement the DKI Jakarta Gubernatorial Decree No 9512000 on the Emission inspection and private motor vehicles maintenance. b) W - 0 Strategy, to enhance the programme socialization based on cooperation or partnership in the management system of inspection and maintenance of private motorcars c) S - T Strategy, to render the high rate of community awareness more effective in the limitation of motor car daily trips. d) 1N - T Strategy, to make the programme socialization more intensive to anticipate environmental inspacts generated by the high rate of cars mobility. Based on the recommended strategies, it is clear that the implementation of the provisions contained in the Decree constitutes one of the efforts to preserve the living environmental function and the promotion of socio - cultural environmental quality due to the owners behavioural changes, and toward better management of the man - made environment in terms of the management of the physical means and infrastructure such as traffic management, air quality monitoring devices, etc.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kemunculan peran elite lokal dalam perpolitikan sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi dan signifikansi peran para elite lokal dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu peran kiai, belater, dan juragan di Kabupaten Pamekasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Status dan Peran (Linton, 1936), Teori Local Strongmen/Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005), dan Teori Patron-Klien (Scott, 1972). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data deskriptif-analitis. Dalam proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam kepada para narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemenangan Baddrut Tamam pada Pilkada Pamekasan 2018. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang keberadaan orang-orang kuat lokal seperti kiai, belater, dan juragan terkait perannya dalam masyarakat, utamanya dalam perpolitikan tingkat lokal. Mereka memiliki kelebihan dan cara-cara tersendiri dalam memengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginannya. Keterlibatan mereka dalam Pilkada Pamekasan 2018 dipengaruhi oleh faktor agama, eksistensi, dan ekonomi. Bentuk peran mereka dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kekuatan relasi, ekonomi, bahkan dengan cara koersif. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran kiai, belater, dan juragan memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Status dan Peran menunjukkan bahwa peran kiai, belater, dan juragan dalam perpolitikan merupakan dampak dari status yang dimilikinya. Dalam teori ini terdapat hubungan yang berkelindan antara individu pemilik peran dan masyarakat. Teori Local Strongmen/Bossism menjelaskan bahwa kiai, belater, dan juragan berperan dalam berbagai jenis kepentingan dalam hidup masyarakat, utamanya dalam kepentingan politik. Teori Patron-Klien menguatkan pola relasi antara kiai, belater, dan juragan dengan masyarakat. ......This research is motivated by the development of the emergence of the role of local elites in politics as a consequence of the enactment of a decentralization system which gives rights to regions to manage their regions independently, including in the holding of Regional Head Elections (Pilkada). Therefore, this research was conducted to determine the existence and significance of the role of local elites in society, in this case, namely the role of kiai, belater, and juragan in Pamekasan Regency. The theories used in this research are Status and Role Theory (Linton, 1936), Local Strongmen/Local Bossism Theory (Migdal, 1988; Sidel, 2005), and Patron-Client Theory (Scott, 1972). This research method uses a qualitative approach and descriptive-analytical data analysis techniques. In the process of collecting data using two methods, namely literature study and in-depth interviews with informants who were directly or indirectly involved in the process of winning Baddrut Tamam in the 2018 Pamekasan Pilkada. The findings of this study corroborate previous research on the existence of local strongmen such as kiai, belater, and juragan regarding their role in society, especially in local-level politics. They have their own advantages and ways of influencing people to follow their wishes. Their involvement in the 2018 Pamekasan Pilkada was influenced by religious, existential, and economic factors. The form of their role is carried out directly or indirectly by utilizing the strength of relations, the economy, even in a coercive way. The theoretical implications of this research show that the roles of kiai, belater, and juragan strengthen the theory used in this research. Status and role theory shows that the role of kiai, belater, and juragan in politics is the impact of their status. In this theory there is an intertwined relationship between the individual owner of the role and society. The Local Strongmen/Bossism theory explains that kiai, belater, and juragan play various types of interests in society, especially in political interests. The Patron-Client theory strengthens the pattern of relations between kiai, belater, and juragan to the community.

Abstrak :
Disertasi ini merupakan studi tentang konflik politik yang mengiringi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Sebab konflik internal PDI-P dalam pemilihan gubernur Bali (2) Strategi yang digunakan Made Mangku Pastika maupun Anak Agung Ngurah Puspayoga sebagai mantan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 untuk saling berkompetisi di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2013 (3) Implikasi dampak kemenangan Made Mangku Pastika pada dinamika politik di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth-interview) terkait konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Rauf, Dahrendof dan Coser, teori politik dari Parson, teori elite dari Mosca dan Keller, teori politik lokal dari Smith dan Stewart, teori oligarki dari Winter, teori perilaku pemilih dari Firmanzah dan teori strategi dari Schroder. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Rauf dan teori-teori lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekalahan telak PDI-P di kandang Banteng PDI-P Bali yang merupakan basis PDI-P terbesar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.Temuan menarik lainnya adalah tumbangnya dominasi kalangan puri/ bangsawan sebagai gubernur Bali. Sejak dulu, posisi gubernur Bali selalu diisi oleh orang-orang dari kalangan puri sebagai bentuk tradisi mempertahankan keturunan raja-raja. Namun, dalam dua periode ini pemimpin Bali terpilih berasal dari kalangan non-puri (non bangsawan), yakni Jabawangsa dari wangsa/soroh Pasek sebagai hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Temuan lainnya adalah kekalahan PDI-P yang mengusung ideologi "wong cilik" dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, dikarenakan calon yang diusung justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada ideologi tersebut. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori konflik dari Dahrendof dan Rauf bahwa konflik yang semula bersifat individu dan meluas menjadi konflik kekuasaan bilamana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki posisi dan kewenangan yang cukup untuk mengendalikan pendukungnya di dalam struktur pemerintahan. ...... Centered around the gubernatorial elections in Bali (2009-2013 Period), this dissertation is a study on the political conflicts that transpired during the elections. It aims to answer a series of questions regarding several matters. Firstly, the cause of PDI-P's internal conflict in the gubernatorial elections. Secondly, the strategies implemented by Made Mangu Pastika and Anak Agung Ngurah Pruspayoga, the former governor and vice-governor pair of the 2008-2013 period, as they compete against one another in the gubernatorial elections of the 2013 period. Lastly, the political implications of Made Mangku Pastika's victory on the political dynamics in Bali. This research uses the qualitative and in-depth interview method in studying the conflicts in the 2013 gubernatorial elections in Bali. This research uses several theories: (1) The conflict theory by Rauf, Dahrendof, and Coser, (2) the political theory by Parson, (3) the elite theory by Mosca and Keller, (4) the local politics theory by Smith and Stewart, (5) the oligarchy theory by Winter, (6) the voter's behavior theory by Firmanzah, and (7) the strategy theory by Schroder. The main theory will be Rauf's conflict theory while the remaining theories are used as supporting theories. The principal finding of this research is PDIP-P's loss in Bali, which is the central base of PDI-P in Indonesia's central and eastern regions. This research also shows the collapse of the aristocrats power as the governor of Bali. Once, the position of the governor was filled with Balinese aristocrats, an act that demonstrates the preservation of the royal lineage. However, the last two periods shows a collapse in this preservation act. The Governor's office was taken by Jaba Wangsa from Pasek, a man from the lowest of the four Hindu caste, the Sudra. Another finding was that the loss of PDI-P, a party which upholds the common people ideology, in the Bali gubernatorial elections of the 2013-2018 period is resulted by the candidate's failure to project the ideology. The theoretical implication of this research upholds Dahrendof's and Rauf's conflict theory which states that a personal conflict may become a struggle of power if the two sides have the position and authority to control its supporters in the government.