Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak pernah mengalami peningkatan. Tanah tidak dapat secara langsung menyajikan kemakmuran, melainkan kegiatan usaha di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian seharusnya dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan usaha mandiri dengan memanfaatkan segala daya dukung dari kekayaan alam yang dimiliki, dengan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Penggunaan tanah untuk pengembangan perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan nasional dan daerah. Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU sesungguhnya diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi/perusahaan.Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern disatu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal disisi yang lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji apakah kebijakan pemberian Hak Guna Usaha kepada penanam modal telah sejalan dengan kebijakan di bidang perkebunan dan penanaman modal yang bertujuan agar tanah dapat difungsikan secara maksimal bagi kemakmuran rakyat. ......Land has an important function for the existence of human life; this is because land constitutes the media of life in which human being together with the entire human supporting elements (living things other than human being, as well as other material elements) take shelter. Even though functioning as human life supporting media, however, quantitatively and qualitatively the existence of the land has never experienced any improvement. Land cannot directly provide prosperity, instead of business activities on such land. This then becomes the priority in the framework of national development, especially economic development. The objective is in order to materialize independent business activities by exploiting any carrying capacity of natural resources being possessed, by setting the prosperity of the people as the main objective. The exploitation of land for the development of plantation is expected to be capable of giving contribution for the improvement of prosperity of the people, and the increase of national and regional income. Plantation business activity constitutes a business requiring extensive land area, therefore, it is not unanticipated if plantation business in the terminology of agrarian law included in the category of utilization over land with the characteristic of Right of Exploitation. In the general elucidation and elucidation for article per article of the Basic Agrarian Law, Right of Exploitation is actually allocated for collective cooperation owned by the people, instead of those owned by corporations/companies. This is the plan of Basic Agrarian Law in order to bring an end to dualistic economic form deriving from colonialism. This dualistic form can be seen from the presence of modern plantation on one side standing side by side with sub-system plantation and feudal people's plantation on the other side. This is the background basis for the Writer to review whether the policy of granting Right of Exploitation to investor has already been inline with the policy in plantation and capital investment sectors having the objective in order that the land can be functionalized in an optimum manner for the prosperity of the people."

"Tanah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Penguasaan tanah termasuk bangunannya dalam hal kepemilikan hak atas tanah merupakan kesatuan yang penting. Hal ini disebabkan karena sistem hukum tanah nasional yang menganut asas permisahan horizontal. Sehingga mengenai kepemilikan tanah dan bangunan di atas tanah dapat saja terjadi perbedaan hak kepemilikan. Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pemilik hak atas bangunan yang berdiri diatas hak atas tanah milik pihak lain dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk menggunakan tanah milik pihak lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Kesimpulan penelitian adalah walaupun tanah tersebut jelas adalah milik Tergugat I dan Tergugat II (sebagai pemilik tanah), Penggugat (sebagai pemilik bangunan) tidak dapat diusir begitu saja dari bangunan tersebut, dan bahwa jual beli maupun peralihan kepemilikan atas suatu benda, termasuk tanah, tidak memutuskan sewa menyewa. Sehingga dengan dijualnya barang yang disewa (dalam hal ini adalah tanah), suatu perjanjian hak sewaan tanah yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan (hapus) kecuali ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk menggunakan tanah milik pihak lain adalah dengan perjanjian sewa-menyewa atau Hak Pakai. Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak pemilik bangunan sebaiknya segera mengurus bukti otentik dari penguasaan tanahnya agar memiliki alas hak yang sah dan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pihak lain yang ingin membeli sebidang tanah sebaiknya memeriksa dahulu mengenai keadaan fisik dari tanah tersebut. ......Land is one part of the basic needs of human life. Mastery of land including the buildings in terms of ownership of land rights is an essential unity. This is because the national land law system which adheres to the principle of horizontal stratification, Because of that, the ownership of land itself and the building on the land itself may belong to different parties with different rights. This thesis discusses the legal protection for owner/s of the building that stands on land rights and the efforts that may be done by building owners in using land that owned by another party. The study was a qualitative study with explanatory typology. The conclusion is that although the land clearly belonged to first defendant and second defendant, plaintiff simply can not be evicted from the building, and if there is any transaction that may affects change the ownership of a property, including land shall not ending the agreement between first defendant and second defendant eventually. So with the hired object sold (in this case is the land itself), an agreement about land rental rights that produced previously is not remove unless it has been agreed at the time the agreement was provoked. Efforts that can be done by building owners to use land owned by another party is to create a treaty of lease or Right to Use. The results suggest that the building owner should immediately take care of authentic evidence of mastery of the land in order to have a legitimate title and the public notary PPAT and others who want to buy a land should doing some research in advance about the physical condition of the land."

"Laporan magang ini berisi tentang analisis perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha terhadap perusahaan pembiayaan bernama PT XYZ. Kegiatan sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan. Tujuan utama dari laporan ini adalah mengetahui apakah PT XYZ sudah menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) dalam kegiatan sewa guna usaha. Dalam laporan ini, pembahasan diawali dengan proses awal kegiatan sewa guna usaha yang beroperasi di PT XYZ. Kemudian pembahasan berlanjut pada pencatatan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan PT XYZ dan akan dibandingkan dengan PSAK 30 (Revisi 2011). Kesimpulan dari laporan magang ini menunjukkan bahwa kegiatan sewa guna usaha PT XYZ sudah diterapkan sesuai PSAK 30 (Revisi 2011). ......This internship report discusses about accounting treatment analysis of lease transaction in PT XYZ, financing company. Leasing is one of the main businesses of the company. The main purpose of this report was to know whether PT XYZ has implemented PSAK 30 (Revisi 2011) in the activities of the lease. In this report, the discussion begins with the initial process of lease in PT XYZ. The reports also discuss the recording of lease transaction in PT XYZ and will be compared with PSAK 30 (Revisi 2011). In conclusion, the company follows PSAK 30 (Revisi 2011)."

"Pada tahun 2004, PT A dan PT B menandatangani perjanjian bangun-guna-serah (BOT) proyek X. Kontrak berlaku selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun. Selama periode BOT, PT A memperoleh kompensasi tahunan dari PT B. Studi kasus ini akan menganalisa kewajaran kompensasi berdasarkan benchmark dari PT A dan kepatuhan PT B terhadap legalitas kontrak dalam menjalankan proyek BOT. Kompensasi dapat dianggap wajar berdasarkan benchmark. Tetapi ketidak patuhan PT B terhadap legalitas kontrak dapat membuatnya menjadi tidak wajar bagi PT A.......In 2004, PT A and PT B signed an agreement to operate X project in CBD area. The contract was build-operate-transfer (BOT)in which PT B would act as theinvestor while PT A would be the land owner, for 30 years with extension option of 20 years. During the BOT period, PT A would receive yearly compensation from PT B. This study would analyze the fairness of the compensation based on PT A’s benchmark and PT B’s legal compliance in running the BOT project. The compensation could be considered fair for PT A based on the benchmark assessment. However PT B breached the legal boundaries in operating the project, which could make the compensation less fair."

"Perbandingan antara keterbatasan lahan dengan jumlah penduduk membuat maraknya pembangunan rumah susun termasuk rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan yang juga diterbitkan di atas Hak Pengelolaan. Untuk memperoleh Hak Milik Satuan Rumah Susun, pihak yang akan membangun rumah susun mengadakan kerjasama pemanfaatan tanah dengan Pengelola Barang berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah dimana pihak yang akan membangun rumah susun sebagai mitra Bangun Guna Serah akan diberikan izin untuk memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan milik Pengelola Barang terkait. Penerbitan Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas tanah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan menimbulkan risiko tersendiri bagi para pemiliknya termasuk juga mengenai akibat dari berakhirnya perjanjian Bangun Guna Serah terhadap status kepemilikan atas satuan rumah susun dimana Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun telah hapus namun secara de facto, para pemilik satuan rumah susun masih memiliki hubungan kepemilikan dengan satuan rumah susun dimaksud.

---

The comparison between the limit of land with population makes the strata title construction goes rapid, including the strata title building constructed on Right to Build title on Right to Manage. To own Strata Title, the parties who construct the strata title building will then do cooperation with the relevant party who holds the land pursuant to Build Operate and Transfer Agreement whereby the developer of the strata title building as partner of Build Operate and Transfer will be allowed to apply for a Right to Build on Right to Manage owned by the Property Manager. The issuance of strata title on Right to Manage causing certain risks to the owner of such strata title including the relation between the termination of the Build Operate and Transfer agreement and the ownership status of the srata units where the strata title certificates have also been terminated but the fact is that, such owner still has an ownership connection with its strata units. The developer of the strata title building conduct land cooperation agreement with the Property Manager."

"Tesis ini membahas tentang peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagai obyek dari Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti. HGB di atas HPL memang dapat beralih dan dialihkan kepada Pihak Ketiga, namun sayangnya tidak ada aturan yang tegas apabila HGB di atas HPL tersebut adalah obyek dari suatu perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan cara kerjasama BGS masih dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif, dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris untuk menghasilkan jawaban atas rumusan permasalahan. Obyek penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji asas-asas hukum yang berasal dari inventarisasi hukum positif (legal positivism) dengan tujuan menganalisis mengenai pengalihan HGB di atas HPL sebagai obyek Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. ......This study regarding to the transfer of Right to Build on the land with the Right to Manage as the object of the Built Operate Transfer (BOT) Agreement between Pemerintah Kabupaten Buton with PT Andromeda Sakti. Right to Build on the land with the Right to Manage can indeed be switched and transferred to Third Party, but unfortunately there is no strict rule if Right to Build on the land with the Right to Manage as the object of an agreement of utilization of local property by way of BOT can still be transferred to other party or not. The type of research conducted by the author is normative juridical research, that is research focused on reviewing the application of rules or positive legal norms, with explanatory research typology to produce answers to the formulation of the problem. The object of this research will be focused on studying the legal principles derived from the legal positivism inventory with the aim of analyzing the transfer of Right to Build on the land with the Right to Manage as the object of the Built Operate Transfer Agreement between Pemerintah Kabupaten Buton with PT Andromeda Sakti with PT Andromeda Sakti based on legislation in Indonesia."