Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri Finansial merupakan salah satu sektor industri dalam perekonomian yang diregulasi secara ketat. Salah satu reguiasi yang berlaku dalam industri Finansial adalah Regulatory Capital yang mensyaratkan entitas yang berada dalam otoritas regulator memiliki Modal kerja Minimum berdasarkan risiko yang diambil entitas tersebut. Dalam Pasar Modal, Berlaku Regulatory Capital yang mensyaratkan anggota bursa teregistrasi memiliki Modal Kerja Bersih (Net Capital) Minimum Disesuaikan (MKBD) dengan risiko yang ada dalam aset-aset likuid. Besar penyesuaian risiko (Haircut) pada asset ditentukan oleh risiko pasar dan risiko likuiditas asset itu sendiri.Bapepam dan SEC (Securities Exchange Committee) di Amerika Serikat menggunakan besaran Haircut yang seragam dalam kelas asset dan beragam antar keias asset. Kedua regulator tersebut dapat dipandang, mengasumsikan risiko yang ada dalam kelas asset adalah sama dan korelasi dalam kelas asset dan antar kelas asset adalah satu. Asumsi yang digunakan dua regulator di pasar modal tersebut jelas bertentangan dengan teori-teori risiko yang menyatakan bahwa risiko untuk tiap asset berbeda (efek differensiasi asset) dan risiko portofolio asset tidaklah bersifat aditif karena adanya manfaat diversifikasi yang direpresentasikan oleh korelasi antar asset. Penyederhanaan asumsi yang digunakan dalam menentukan besarnya Haircut asset, tentunya dapat membawa dampak negatif baik bagi regulator, anggota bursa maupun investor di pasar modal. Penentuan besaran haircut yang konservatif akan memberikan 'dana asuransi' dalam level yang aman bagi regulator dan investor, disisi lain anggota bursa dapat terbebani dalam memenuhi aturan net capital tersebut dan dapat kehilangan peluang memanfaatkan dana tersebut guna mendapatkan imbal basil yang optimal. Penentuan haircut yang progresif, akan membawa dampak negatif bagi regulator dan investor, dampak negatif yang dapat terjadi adalah tidak tersedianya `dana asuransi' untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi dengan aman, disisi lain aturan tersebut dapat dipandang tidak memberikan insentifbagi anggota bursa yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan prudent.Untuk mengatasi masalah yang ada, dalam penulisan thesis ini, dikaji penggunaan konsep Economic Capital dan VaR dalam menentukan besaran haircut serta batasan transaksi yang dikaitkan dengan MKBD anggota bursa. Besaran haircut yang digunakan dalam konsep Economic Capital diwakili dengan stand alone VaR dan Portofolio VaR yang telah mengakomodasi efek differensiasi asset dan manfaat diversifikasi asset. Selanjutnya batasan transaksi bagi anggota bursa, dikaji melalui pembatasan pengambilan risiko dalam transaksi berdasarkan MKBD anggota bursa.Dan kajian yang dilakukan, dapat terlihat aturan yang dilakukan Bapepam, BEJ dan KPEI dapat menghasilkan besar perhitungan risiko yang lebih besar atau lebih kecil dari besar Economic Capital. Selanjutnya aturan penentuan batasan transaksi maksimum bagi anggota bursa juga dapat menghasilkan batasan transaksi yang lebih kecil maupun lebih besar dari batasan transaksi yang ditentukan melalui konsep Economic Capital. Dan hasil kajian yang dilakukan, diberikan beberapa usulan guna memperbaiki regulatory Capital khususnya mengenai penentuan besaran haircut asset dalam MKBD, dan penggunaan MKBD dalam penentuan batasan transaksi maksimum anggota bursa."

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur. ......High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

---

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms.The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks."