Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pesatnya perkembangan kegiatan usaha dan industri mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu 1) kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris pada; 2) tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham yang didasarkan pada keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah kedudukan kedua akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan kedua akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham dan syarat peralihan hak atas saham, dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif. yang dikarenakan dalam membuat kedua akta Notaris melakukan pelanggaran formal. Saran dari Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap.

---

The rapid growth of business and industrial activities has resulted in a large number of business transactions in the form of contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is 1) The position of an authentic deed as a perfect evidence in the Indonesia's judicial system if there is a false statement given by the parties to the Notary; 2) Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on false information. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclutions of this study are the position of the two authentic deeds as perfect evidence in the judicial process with the false statements given making the two authentic deeds subordinate and invalid due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the laws and regulations concerning the requirements of the General Meeting of Holders Shares and conditions of transfer of rights to shares, and to the making of authentic deeds based on false information make the Notary adminstratively and civilly liable. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice from the Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian pengiriman barang. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana penggunaan perjanjian baku dalam pelaksanaan pengiriman barang dan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian pengiriman barang serta pengaturan mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen jasa pengiriman barang apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau keterlambatan penyampaian barang kiriman. Perjanjian pengiriman barang yang dibuat dengan format baku yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha, menimbulkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik baiknya oleh masing-masing pihak. Apabila terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam menentukan besaran pemberian ganti rugi kepada konsumen, belum ada dasar hukum yang jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Penetapan pemberian ganti rugi masih didasarkan atas kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi yang memerlukan waktu sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama dirugikan dengan terbuangnya waktu untuk proses negosiasi. Proses negosiasi yang berkepanjangan, pada umumnya terjadi pada kasus kehilangan barang kiriman berupa dokumen, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha kesulitan dalam menetukan nilai dokumen yang hilang. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data primernya dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. ...... This thesis discusses the application of standard clause and business actor?s responsibilities in the shipping agreement. This thesis aims to increase knowledge on how to use the standard agreement in the shipping implementation and to know about the business actor?s responsibilities in implementing the shipping agreement and the arrangement for indemnity granted by business actor to shipping customer in the event of loss, damage, and delay in the delivery of goods. The shipping agreement made in standard format which has been prepared by business actor creates the different rights, obligations and responsibilities to each party. Those rights, obligations and responsibilities shall be met as well as possible by each party. In case of negligence or breach of contract that resulted in a loss for consumer, therefore the consumer is entitled to demand compensation and the business actor shall be responsible to provide compensation to consumer. In determining the amount of compensation to consumer there is no clear legal basis yet which can be used as a reference for both consumer and business actor. Determination of compensation is still based on agreement between the parties through negotiation process that requires time so that both consumer and business actor experienced the waste of time during the negotiation process. Prolonged negotiation process generally occurs in the case of loss of shipment in the form of document, so that both consumer and business feel the difficulty in determining the value of missing document. As for the research method, researcher uses the approach of juridical-empirical method that the data collection is conducted primary by literature study and interview.

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah hak dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan pekerjaannya diluar jabatannya sebagai Notaris dalam hal penahanan dokumen klien, karena telah terjadi penahanan terhadap dokumen milik saudara FXCB oleh Notaris HP, SH yang mana tanpa adanya proses pembuatan akta apapun. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Hak dan Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam hal penahanan dokumen klien serta bagaimanakah akibat hukum apabila Notaris menolak atau tidak mengindahkan Surat Perintah/ Putusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penulisan ini menggunakan metode untuk pengumpulan data nya diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yaitu terhadap buku atau literatur yang berkaitan dengan jabatan dan Kode Etik Notaris, kemudian diperoleh jawaban bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya, kemudian dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak mengindahkan Surat Perintah dari Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, dan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

---

The purpose of this research is for understanding about the rights and responsibilities of a Notary in case to hold the client`s documents beyond his/her capacity as a Notary. There is a case where the document that belongs to Mr. FXCB was being held by Notary HP,SH without any certification making process.This research is also for understanding about the detail of rights and responsibilities, and the legal consequence for Notary HP,SH if the Warrant of Regional Supervisory Council of Notaries is ignored by the mentioned Notary. According to the Warrant, the Notary HP,SH had to return the document back to Mr. FXCB, but Notary HP,SH refused to return it.This is the case that is going to be the subject for this thesis. Using data collection methodology, directly from investigating the literature and documentation that are related to the Notary position and the ethics. From the investigation, it is concluded that Notary or the person that run Notary position and authority is forbidden to suppress the client by restraining the documents that has been submitted and/or giving psychological pressure with the intention to keep the documents.Notary shall act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in the legal acts and legal consequences that may apply to the notary who does not heed the Warrant of Assembly Regional Supervising Notary is a reprimand, warning, Schorsing (dismissal temporary) of the Society membership, Onzetting (dismissal) of the membership of the Society, with dishonorable dismissal from the membership of the Association, and can be suspended.