Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"Tesis berjudul “Perspektif Feminist Legal Theory terhadap Kebijakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jepang” ini meneliti bagaimana kebijakan mengenai HKSR Jepang, yaitu Maternal Health Act ( 母 体 保 護 法 ;Botai Hogohou) membatasi pemenuhan HKSR secara tidak adil gender dan bagaimana pembatasan tersebut mempengaruhi realita kehidupan perempuan Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa Maternal Health Act membatasi pemenuhan HKSR perempuan Jepang melalui third party consent sebagai salah satu syarat prosedur aborsi yang menyebabkan perempuan Jepang dapat terjebak di situasi di mana ia harus mengandung dan melahirkan anak dari hubungan maupun pernikahan yang beracun dan abusif. Maternal Health Act juga tidak menjamin subsidi asuransi kesehatan nasional untuk birth control, yang mana menciptakan jurang antara mereka yang mampu secara finansial untuk mengakses birth control dan mereka yang tidak.

---

This thesis, titled “Legal Feminist Theory’s Perspective on Sexual and Reproductive Health and Rights Policies in Japan” discusses how Japan’s policies on Sexual and Reproductive Health and Rights, Maternal Health Act (母体保護 法;Botai Hogohou), limits the fulfillment of the rights in gender discriminatory manner and how those limitations affect the reality of women in Japan. This research found that Maternal Health Act limits SRHR of women in Japan through third party consent as one of the conditions for abortion procedure, which makes Japanese women end up in situations where they have to bear and give birth to babies born from toxic and abusive relationships or marriages. This law also fails to guarantee subsidized birth control on national level, which creates financial gap between women who can afford birth control and those who cannot."

"Karya akhir ini membahas tentang bentuk pelanggaran terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pesisir buruh. Karya akhir ini ditulis menggunakan analisis interseksional dalam perspektif feminisme radikal dengan metode pengumpulan data sekunder. Analisis dalam karya akhir ini menggambarkan bahwa eksploitasi serta pelanggaran terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan merupakan hasil dari opresi patriarki dan kapitalisme yang merupakan wujud dari crimes of repression itu sendiri. Setiap bentuk eksploitasi maupun pelanggaran hak kesehatan seksual dan reproduksi terhadap perempuan pesisir buruh dapat digolongkan ke dalam crimes of repression karena bersifat mengancam dan mengeksklusi perempuan pesisir buruh dari haknya.

---

This final assignment discusses form of violations of sexual and reproductive health rights of women in coastal labor. This final assignment is written using intersectional analysis within a radical feminism framework with secondary data collection methods. The analysis this final assignment has illustrates that the exploitation and violations of women's sexual and reproductive health rights as the result of oppression caused by patriarchy and capitalism towards women, which is a form of crimes of repression itself. Every form of exploitation or violation of sexual and reproductive health rights against coastal women workers can be classified into crimes of repression because it threatens and excludes women from their rights"

"Skripsi ini membahas mengenai pengalaman seorang perempuan bernama Maria, berusia 21 tahun, sebagai perempuan yang mengalami dominasi laki-laki sebagai bentuk empiris struktur patriarki yang kemudian menghasilkan isu moral di dalam masyarakat bahwa aborsi merupakan tindakan pembunuhan anak yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan serta mengakibatkan perempuan pelaku aborsi mengalami kriminalisasi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif feminis kriminologi (feminis radikal, etika feminis, dan hukum feminis), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis yang memungkinkan peneliti untuk mengetengahkan pengalaman perempuan di dalam isu aborsi. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa kriminalisasi terhadap Maria (perempuan pelaku aborsi) adalah sebuah kejahatan karena telah memberikan penindasan bagi otonomi tubuh perempuan dimana hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan tidak dihormati.

---

This minithesis discusses the experienced of a woman named Maria, aged 21 years, as a women who experienced male dominance as a form of empirical patriarchal structure which then generates moral issues in society that abortion is an act of child murder that should not be done by women and lead women criminalizing abortion experience. This study was authored by using feminist perspectives in criminology (radical feminist, feminist ethics, and feminist law), this study used a qualitative approach to the type of feminist case study that allows researchers to present the experience of women in the abortion issue. In the end, this study found that the criminalization of Maria (women abortion) is a crime because it has provided for the suppression of women's autonomy body where sexual and reproductive health rights of women are not respected."