Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Eny Suryawati, author

Pengaturan hak penguasaan negara atas pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (studi pertambangan mineral Timah Pulau Bangka)

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31169

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Grace Nagatami Susilo, author

Divestasi saham oleh penanam modal asing pada usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The share divestment by foreign investors of mineral and coal mining description based on Law Number 4 year 2009 concerning mineral and coal mining

Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38995

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pamungkas Satya Putra, author

Pemanfaatan hak atas air pasca berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (studi kasus pemberian hak guna usaha air di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat) = Utilization of right over water post enactment of law number 7 of 2004 concerning water resources (case study concerning issuance of water business use right in Bogor Regency West Java Province)

[ABSTRAK
Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat....

Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

T42224

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian