Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ASTRO, salah satu televisi berbayar/televisi berlangganan (PayTV) di tanah air, menimbulkan pro dan kontra atas kepemilikannya terhadap Hak Siar Liga Inggris (EPL) di dalam layanannya. Perolehan hak siar tersebut diduga merusak kesempatan bermain yang sama (equal of play) antar sesama penyedia layanan televisi berlangganan dengan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini akan dipaparkan dugaan kemungkinan adanya penyalahgunaan kepemilikan hak siar liga utama Inggris (EPL) sehingga dapat dilihat apakah kepemilikan hak siar tersebut diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Suatu produksi program acara merupakan suatu karya yang diakui sebagai bagian dari Hak Cipta. Penggunaan acara untuk disiarkan melalui televisi, merupakan bagian dari pemanfaatan atas Hak Terkait yang diatur dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Acara Televisi memainkan peranan penting dalam industri penyiaran. Namun untuk memproduksi suatu acara berkualitas dan memiliki daya tarik bagi penonton televisi, memerlukan biaya yang besar. Siaran Sepak Bola Liga Utama Inggris memiliki daya tarik sangat tinggi diimbangi dengan nilai kontrak yang tinggi. ESPN STAR Sports (ESS) membeli hak siar untuk kawasan asia, kemudian Astro All Asia Network (AAAN) membeli hak siar untuk wilayah siarnya dan didistribusikan kepada ASTRO (PT Direct Vision) untuk wilayah siar Indonesia. Indonesia memiliki keterbatasan dari peraturan perudang-undangannya, sehingga Kepemilikan Hak Siar EPL pada ASTRO menimbulkan pro-kontra dalam penafsiran suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Dewasa ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi. Salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi adalah hak cipta, khususnya lembaga penyiaran dari tindakan pembajakan melalui internet. Hal ini menjadi penting, karena izin siaran pertandingan sepak bola ini baru akan dianggap sah apabila telah mendapatkan izin dari pemegang hak terakait atas hak siar tersebut. Hak lisensi ini diperoleh melalui perjanjian lisensi, kemudian dengan membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak terkait. Maka lembaga penyiaran ini akan dianggap sah sebagai pemegang lisensi atas hak siar setelah perjanjian lisensi disetujui oleh pemegang hak terkait dan pihak lembaga penyiaran yang ingin memiliki lisensi atas siaran tersebut. Di Indonesia memang sudah diatur terkait undang-undang untuk melindungi hak cipta. Namun undang-undang tersebut belum mampu membuat para pelaku pembajakan jera atas perbuatannya. Hal ini dikarenakan sanksi yang diterapkan masih kurang efektif dan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum hak cipta , diperlukan adanya sistem pedoman pemidanaan yang bisa dijadikan acuan bagi penghitungan sanksi denda. Sehingga sistem pedoman pemidanaan ini sangat diperlukan penerapannya dalam hal memberikan sanksi pidana yang tepat bagi para pelanggar hak cipta, khususnya dibidang pembajakan hak siar. Karena kebanyakan dalam berbagai putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi denda kurang seimbang dengan kerugian yang dialami pemilik hak cipta maupun pemegang hak cipta. Sehingga diperlukan bagi perkembangan hukum hak cipta di indonesia yaitu perlu adanya pedoman pemidanaan dalam penjatuhan sanksi denda kepada pelaku palanggar hak cipta atau hak terkait. ......Nowadays, Intellectual Property Rights (IPR) have an important role in aspects of people's lives. This is because IPR is closely related to technology, economy, and cultural arts. So important is IPR in life, it should be protected. One form of IPR that must be protected is copyright, especially broadcasters from acts of piracy over the internet. This is important, because the permission to broadcast a football match will only be considered valid if it has obtained permission from the holder of the broadcasting rights. This license right is obtained through a license agreement, then by paying a certain amount of royalties to the relevant rights holder. Then this broadcaster will be considered valid as the licensee of the broadcasting rights after the license agreement is approved by the relevant rights holder and the broadcaster who wants to have a license for the broadcast. In Indonesia, it has been regulated regarding laws to protect copyright. However, the law has not been able to deter the perpetrators of piracy for their actions. This is because the sanctions applied are still ineffective and in imposing criminal sanctions on violators of copyright law, it is necessary to have a system of sentencing guidelines that can be used as a reference for calculating fines. So that this criminal code system is very necessary to apply it in terms of providing appropriate criminal sanctions for copyright violators, especially in the field of piracy of broadcasting rights. Because most of the various judges' decisions in imposing fines are not balanced with the losses suffered by copyright owners and copyright holders. So it is necessary for the development of copyright law in Indonesia, namely the need for criminal guidelines in imposing fines on perpetrators of copyright or related rights violations.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law? This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights.

Abstrak :
Perlindungan terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar (Hak Terkait) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam Pasal 83 mengatur mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi dimana perjanjian lisensi harus dicatatakan dalam daftar umum perjanjian lisensi. Meski demikian, pada prakteknya sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pihak yang mengadakan perjanjian lisensi hak siar tidak dapat mencatatkan perjanjian lisensinya dikarenakan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi hak siar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana perlindungan perjanjian lisensi hak siar di Indonesia, bagaimana dampak dari penerbitan peraturan pemerintah mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang terlambat dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang tidak dapat dicatatkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam daftar umum perjanjian lisensi. Adapun hasil penelitian penulis yang pertama mengenai perlindungan mengenai hak siar diatur pada Pasal 99 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan perjanjian lisensi hak siar pada daftar umum perjanjian berdasarkan salah satu pertimbangan hakim dalam kasus yang dibahas penulis dalam tesis ini hanyalah bersifat administratif jadi perjanjian yang tidak dapat dicatatkan dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya tetap mengikat para pihak dan pihak ketiga. ......Protection of License Agreements of Broadcasting Rights (Related Rights) in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 1 paragraph 20 states that a license is a written permit given by a Copyright Holder or Owner of a Related Right to another party to carry out economic rights to his work or product rights related to certain conditions. In Article 83 regulates the procedure for registration of license agreements, where the license agreement must be stated in the general list of license agreements. However, in practice before the issuance of Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Registration of Intellectual Property License Agreements, the party that entered into the broadcasting rights license agreement could not register the license agreement because there are no government regulations that regulate it as mandated by Law 28 of 2014 concerning Copyright. In this matter, it is necessary to study how to protect broadcast rights licensing agreements in Indonesia, how the government regulations regarding the registration of broadcasting rights license agreements that were late issued by the Government of Indonesia and how the legal consequences arise regarding the recording of broadcasting license agreements that cannot be listed by the minister of law and human rights of the Republic of Indonesia in the general list of license agreements. The results of the first author's research on the protection of broadcasting rights are regulated in Article 99 and Article 118 of Act No. 28 of 2014 concerning Copyright. The recording of the broadcast rights license agreement on the list of general agreements is based on one of the judges' judgments in the case presented by the author in this thesis which is based on a non-recordable administrative agreement that does not involve any government regulations that are issued that bind the parties and related parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014, ada beberapa hal gugatan terkait pelanggaran hak cipta Piala Dunia FIFA 2014 diposting oleh PT. ISM untuk kawasan komersial di Indonesia, khususnya ke hotel. Bahkan, beberapa hotel yang digugat tidak mengomersialkan siaran tersebut. Di sisi lain, siaran Piala Dunia FIFA 2014 dapat diakses melalui fasilitas tersebut Televisi tersedia di kamar hotel dan siaran terestrial tidak berbayar (gratis untuk air) untuk ruang lingkup tamu hotel. Nilai ganti rugi yang diminta oleh PT. ALIRAN mencapai puluhan miliar rupiah. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada industri hotel yang merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia. Karena itu dalam hal tersebut terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Hak Cipta oleh PT. ISM sebagai pemegang izin siaran Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia. Tesis ini membahas tentang bagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur akibat penyalahgunaan Hak Cipta persaingan bisnis tidak sehat, bagaimana melindungi Hak Cipta dalam industri siaran televisi, dan apakah tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak siar Dunia FIFA Piala 2014 yang disiarkan secara terestrial bebas mengudara untuk cakupannya tamu hotel adalah salah satu bentuk penyalahgunaan Hak Cipta. Penelitian ini adalah a penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis tersebut mengatakan bahwa Pasal 82 UUHC 2014 tidak mengatur secara jelas tentang penyalahgunaan hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, terkait pengaturan Perlindungan hak cipta dalam industri penyiaran televisi juga belum diatur secara hukum lengkap. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 yang disiarkan gratis untuk lingkup tamu hotel merupakan penyalahgunaan Hak Cipta.
ABSTRACT
Regarding the holding of the 2014 FIFA World Cup, there are several things lawsuit related to copyright infringement of the 2014 FIFA World Cup posted by PT. ISM for commercial areas in Indonesia, especially for hotels. In fact, some of the hotels that were sued did not commercialize the broadcast. On the other hand, broadcasts of the 2014 FIFA World Cup can be accessed through these facilities. Television is available in the hotel rooms and terrestrial broadcasts are free of charge (free for water) for the scope of hotel guests. The value of compensation requested by PT. ALIRAN reaches tens of billions of rupiah. This will certainly have an impact on the hotel industry, which is a big part of the Indonesian economy. Therefore, in this case there are indications of misuse of Copyright by PT. ISM as the holder of the license to broadcast the 2014 FIFA World Cup in Indonesia. This thesis discusses how Article 82 of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC 2014) regulates the consequences of copyright misuse of unfair business competition, how to protect Copyright in the television broadcast industry, and whether PT. ISM is currently in dispute over the broadcast rights of the 2014 FIFA World Cup, which is broadcast on terrestrial free to air for the coverage of hotel guests is a form of copyright abuse. This study is a juridical-normative study using secondary data. The results of the analysis state that Article 82 of the 2014 UUHC does not clearly regulate the abuse of copyright which results in unfair business competition. Then, regarding the settings Protection of copyright in the television broadcasting industry is also not fully legally regulated. In addition, the authors concluded that the actions of PT. ISM is currently in dispute over the rights to broadcast the 2014 FIFA World Cup which is broadcast free of charge to hotel guests, constituting an abuse of Copyright.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola terhadap aksi yang dilakukan oleh penyedia layanan streaming gratis melalui internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak siar yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming gratis melalui internet, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang lisensi hak siar dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet. ......This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the football games broadcasting rights holders towards broadcasting rights infringement conducted by internet based free streaming service sites. The problems under this study are the legal aspects of form of broadcasting rights infringement by free streaming service sites , what kind of legal protection that can be obtained for the football games broadcasting rights holders and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet.

Abstrak :
Musim 2007/2008 kesempatan penikmat Liga Utama Inggris mulai terbatas ketika televisi berbayar asal Malaysia ASTRO secara eksklusif membeli hak siar selama 3 tahun. Praktis pertandingan big match yang menghadirkan tim-tim besar tidak bisa dinikmati secara gratis lagi. Sehubungan dengan Hak Siar Ekslusif Liga Utama Inggris tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 Tahun 1999) yang dilakukan oleh, Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), dan PT. Direct Vision (PTDV), dengan ESPN STAR Sports (EES), dan Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAAN dan PTDV. Berdasarkan Putusan KPPU ESS dan AAMN dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT. MNC Sky Vision (Indovision) selaku Pelapor pada KPPU, mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dalam putusannya menolak keberatan Indovision. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Indovision telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Indovision mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dalam putusannya menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai kesesuaian penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Putusan MA terkait Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ESS dan AAMN terhadap unsur-unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Rule Of Reason. Melalui analisis terhadap putusan tersebut diketahui bahwa Indovision selaku pelapor kepada KPPU tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU, selain itu KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Season 2007-2010 the chance to watch free to air English Premiership was limit when pay television channel from Malaysia, ASTRO, buy the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League for 3 years. Practically, Barclays Premier League?s big match that present the major teams was not free to air anymore. With regards to the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League, there is a report to The Commission for the supervision of Business Competition (KPPU) regarding alleged violations to Article 16 Law number 5 year 1999 about Anti Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Law number 5 year 1999) performed by Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), and PT. Direct Vision (PTDV), with ESPN STAR Sports (EES), and also alleged violations to Article 19 letter a Law number 5 year 1999 performed by AAAN and PTDV. Regarding the KPPU?s Decision, ESS and AAMN declared to have violated Article 16 Law number 5 year 1999. PT. MNC Sky Vision (Indovison) as a party who is reporting the allegation to KPPU, demurred against the KPPU?s Decision to the Distric Court of West Jakarta (Jakarta Barat), who has been decided to dismiss the demur. Indovision then appealed against the District Court Verdict to the Supreme Court, in which the Supreme Court is upheld the previous Verdict. Indovision then filed a judicial review against the Verdict, but again the Supremen Court is upheld the previous Verdict. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is the suitability of the implementation of the prevailing laws and regulations in the Commission's Decisions, the District Court Decision, and Supreme Court related to Barclays Premier League Rights season 2007-2010. The results of analysis show that the violations committed by ESS and AAMN against the elements in Article 16 of Law No. 5 of 1999 have been fulfilled. The method used to proof the violations is Rule of Reason. Through analysis, Indovision does not have legal standing to demurred KPPU's Decisions, in addition to that, KPPU, the District Court of West Jakarta, and the Supreme Court have been implementing the Law in accordance with the prevailing Laws and regulations.