Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Populasi Jepang yang menua (ageing society) dengan cepat tidak diimbangi dengan tingginya jumlah usia produktif, menyebabkan Jepang mengalami penurunan tenaga kerja secara tajam. Hal ini mendorong pemerintah Jepang untuk menerima care worker dan perawat asing ke dalam sektor perawatan jangka panjang dengan menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi bilateral termasuk dengan Indonesia yang disebut sebagai Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007. Meskipun terikat dengan kontrak kerja formal di bawah IJEPA, sebagai migran dan pekerja pelatihan yang tidak terampil, kandidat care worker cenderung berada di situasi rentan dan diskriminatif. Penelitian ini mengamati penerapan satu dekade IJEPA dari segi kerjasama pengiriman care workers dan juga membahas pemenuhan hak-hak care workers Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator peningkatan ekonomi dan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan IJEPA dalam satu dekade dapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa yang lebih terbuka serta dapat meningkatkan investasi dan kerjasama kedua negara. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya pengiriman jasa tenaga kerja perawat (kangoshi) dan penopang lansia atau care worker (kaigofukushishi) Indonesia untuk bekerja di Jepang dari tahun ke tahun. Terlepas dari beberapa kasus yang mengarah ke penurunan ekonomi dan sosial, bahwa hampir semua hak-hak care worker narasumber sebagai pekerja migran sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan kontrak kerja. Kurang atau lemahnya kontrak kerja dan juga pengawasan dari lembaga terkait yaitu BNP2TKI serta perbedaan bahasa dan budaya Indonesia dengan Jepang turut menjadi andil yang menyebabkan hak-hak kandidat tidak terpenuhi.

---

ABSTRACT
The rapid increase of ageing society in Japan population is not synchronized with the increasing number of the young generation at their productive age, leading to the extreme decline of the workforce population in the country. This problem was forcing the Government of Japan to employ foreign care workers and nurses for the nursing sector in the long-term by establishing the bilateral agreement in the economic sector, including Indonesia. This agreement later is known as Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and set up in 2007. Although the contract is officially binding under IJEPA agreement, the unskilled or under-skilled migrant worker often found themselves in vulnerable and discriminative condition. The objective of this research is to analyze the implementation of one decade of IJEPA in the aspect of the movement of natural persons (care workers) and elaborate the fulfillment of Indonesian care workers rights during their duty in Japan using economic and social upgrading indicators. The research was conducted using Qualitative Methodology by adopting the case study approach. The finding of this study suggests that the implementation of IJEPA in a decade could promote access for goods, services, investment, and cooperation for both countries. This phenomenon also could be observed from the increasing number of dispatch for Indonesian nurses (kangoshi) and care workers for the elderly population (kaigofukushishi) to work in Japan in the recent years. Nevertheless, apart from several cases that led to economic and social downgrading, nearly all the rights of care workers as migrant workers have been fulfilled and in accordance with the employment contract. Lacks of clarity in the employment contracts and poor oversight from respective institutions, such as BNP2TKI, and differences in language and culture between Indonesia and Japan also contribute to the non-fulfillment of candidates rights.