Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan: Dengan stasusnya sebagai transportasi massal, Transjakarta harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan termasuk penyandang difabel, salah satunya halte. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ITDP pada tahun 2018, hasil observasi menjelaskan bahwa dari beberapa fasilitas ramah difabel yang dimiliki oleh Transjakarta masih banyak yang belum memenuhi standar, diantaranya adalah kemiringan ram, ketersediaan guiding block, lebar pintu masuk, ruang gerak bebas pada koridor, papan informasi berjalan, serta informasi berbasis suara yang masih belum banyak tersedia di halte Transjakarta. Metode: Variabel penilaian aksesibilitas halte diantaranya pada ukuran dasar ruang, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, serta rambu dan marka sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan Permenhub No. PM 98 tahun 2017. Penelitian dilakukan seluruh halte ramah difabel Transjakarta sebanyak 64 halte yang tersebar di 12 koridor di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hasil: Secara keseluruhan, tingkat pemenuhan aksesibilitas di halte ramah difabel bus Transjakarta sebesar 66%, aksesibilitas ukuran dasar ruang 89%, jalur pemandu 36%, pintu 79%, ram 71%, tangga 76%, serta rambu dan marka 45%. Kesimpulan: Kesimpulannya, pemenuhan aksesibilitas pada halte ramah difabel bus Transjakarta masih perlu ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut mengenai aksesibilitas pada halte bus Transjakarta masih perlu dikembangkan.

---

Introduction: As mass public transportation, the Transjakarta facilities, including bus stops, must be accessible to the public, including people with disabilities. The ITDP research in 2018 explained that many Transjakarta facilities did not conform the accessibility standards, including the slope of the ramp, the availability of guiding blocks, the width of the entrance, free movement space in corridors, running text, and the availability of voice-based information. Methods: The accessibility variables of the bus stop assessment are the size of the space, guiding block, doors, ramps, stairs, as well as signs and markings according to PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Perhubungan Ministerial Regulation No. PM 98 of 2017. The research was carried out on all 64 Transjakarta disabled-friendly bus stop across 12 corridors throughout the DKI Jakarta area except Kepulauan Seribu Administrative District. Results: Overall, the accessibility fulfillment rate at the disabled-friendly Transjakarta bus stop was 66%, room size accessibility was 89%, guiding block 36%, doors 79%, ramps 71%, stairs 76%, and signs and markings 45%. Conclusion: The fulfillment of accessibility at the disabled-friendly Transjakarta bus stop needs to be improved. Further research on accessibility at Transjakarta bus stops still needs to be developed."

"Walkability diartikan sebagai kemudahan berjalan kaki akibat adanya akses yang saling terkoneksi dengan tujuan untuk memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat berjalan kaki. Penilaian walkability dilakukan di kawasan Stasiun Manggarai menuju Halte TransJakarta Manggarai untuk mengetahui kualitas jalur pejalan kaki ketika terdapat pejalan kaki yang berpindah moda dari KRL ke TransJakarta maupun sebaliknya. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan serta penyebaran kuesioner secara online. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai walkability pada Kawasan Stasiun Manggarai Menuju Halte TransJakarta Manggarai sebesar 68,5 yang artinya kawasan tersebut dikategorikan sebagai kawasan waiting to walk/somewhat walkable. Parameter yang mendapat nilai kurang baik mencakup ketersediaan fasilitas penyeberangan, kendala atau hambatan, keamanan dari kejahatan, serta infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Namun, setelah dilakukannya switch over ke-5 di Stasiun Manggarai yang menyebabkan perubahan rute KRL, terdapat penurunan nilai dari parameter walkability menurut persepsi pengguna, terutama pada parameter kendala/hambatan dan keamanan dari kejahatan.

---

Walkability is defined as the ease of walking due to the existence of interconnected access with the aim of meeting security, comfort, and safety aspects when walking. The walkability assessment was carried out in the Manggarai Station area to the Manggarai TransJakarta Bus Stop to determine the quality of the pedestrian path when there were pedestrians changing modes from KRL to TransJakarta or vice versa. Data was collected by observing and distributing online questionnaires. The results of the observations show that the walkability value in the Manggarai Station Area Towards the Manggarai TransJakarta Bus Stop is 68.5, which means the area is categorized as a waiting to walk/somewhat walkable area. Parameters that score less well include the availability of crossing facilities, obstacles or barriers, security from crime, and infrastructure for persons with disabilities. However, after the 5th switch over at Manggarai Station which caused a change in the KRL route, there was a decrease in the value of the walkability parameter according to user perceptions, especially on the parameters of obstacles/obstacles and security from crime."

"Kemacetan sudah menjadi hal yang lumrah bagi kalangan masyarakat di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta. Berbagai solusi dari pemerintah Jakarta untuk mengurangi jumlah kemacetan, mulai dari sistem Three in One hingga sistem ganjil-genap. Untuk itu, pemerintah Jakarta harus bergerak cepat untuk menemukan solusi dari kemacetan ini. Pemerintah daerah DKI Jakarta berencana membangun sistem transportasi massal yang saling terintegrasi. Rencana ini tertuang pada Pola Transportasi Makro PTM 2015 dan RTRW Jakarta 2030. Integrasi transportasi massal sendiri merupakan suatu interkoneksi antar moda transportasi massal yang terdiri dari MRT, Monorail, Busway , waterways dan KRL dengan total panjang jalur 275-300 km. Seluruh moda tersebut akan terintegrasi dengan baik satu dengan lainnya serta terintegrasi juga dengan moda transportasi konvensional yang telah ada sebelumnya seperti metro mini, mikrolet, ojek, bajaj dan taksi pada suatu titik lokasi tertentu berupa stasiun sentral di 4 titik yang salah satu lokasinya berada di Dukuh Atas.

---

Traffic congestion has become commonplace for people in big cities, especially DKI Jakarta. Various solutions from the Jakarta government to reduce the number of congestion, from ldquo Three in One rdquo system to ldquo ganjil genap rdquo system. Therefore, Jakarta government should move quickly to find solutions to this bottleneck. The local government of DKI Jakarta plans to build an integrated mass transportation system. This plan is embodied in Macro Transportation Pattern 2015 and RTRW Jakarta 2030. The integration of mass transportation itself is an interconnection between mass transportation modes consisting of MRT, Monorail, Busway, waterways and KRL with a total length of 275 300 km line. All modes will be integrated well with each other and also integrated with the existing conventional transportation modes such as mini metro, mikrolet, ojek, bajaj and taxi, which one of the locations are in Dukuh Atas areas."

"Permasalahan kemacetan di DKI Jakarta kerap terjadi karena ketidakseimbangan antara mobilisasi penduduk dan jumlah penggunaan transportasi publik. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Pemerintah mengeluarkan rencana strategis yang mengarah pada jenis transportasi Bus Rapid Transit (BRT) untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jenis transportasi BRT di Jakarta dikenal sebagai Transjakarta yang menjadi transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Salah satu komponen penting dari jenis transportasi ini adalah halte, sebab komponen ini merupakan lokasi penumpang melakukan eksekusi dari rencana perjalanannya. Namun, pada alur layanan Halte Transit Transjakarta saat ini masih ditemukan titik-titik ketidakpuasan yang dialami oleh penumpang sehingga peningkatan kualitas layanan BRT dapat dimulai dari perbaikan alur layanan halte itu sendiri. Penelitian ini memberikan rekomendasi rancangan perbaikan layanan dalam bentuk service blueprint menggunakan metode service quality, TRIZ, dan QFD yang menghasilkan 13 solusi inovatif dari 18 atribut prioritas dan 29 prinsip inventif untuk dipetakan ke dalam service blueprint sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penumpang terhadap layanan Halte Transit Transjakarta.

---

Traffic congestion in DKI Jakarta often occurs because of the imbalance between citizens' mobilization and the amount of public transportation passenger. In order to overcome this problem, the Government issued a strategic plan that leads to Bus Rapid Transit (BRT) transportation to improve the quality of its services. Bus Rapid Transit in Jakarta known as Transjakarta which is a mass transportation that supports the capital city's very dense activities. One important component of this type of transportation is the station, because this component plays role as the location where passenger carries out their travel plans. However, at the moment, there are still points of dissatisfaction experienced by passengers or known as pain points in Transjakarta BRT Station's service flow, so that the improvement of BRT service quality can be started from improving its station services. This research provides recommendation of service improvement in the form of service blueprint using service quality, TRIZ, and QFD methods that obtain 13 innovative solutions from 18 priority attributes and 29 inventive principles to be mapped into service blueprint as an effort to fulfill passenger's needs and satisfaction towards BRT Transjakarta station services."