Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bambang Darmanto. Skripsi sejarah ini berjudul `Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pariwisata (Tabun 1978-1991)'. Telah diujikan di hadapan panitia ujian yang terdiri dari: Tri Wahyuning M. Irsyam, MSi., Dra. M. P. B. Manus, Sudarini Suhartono, M. A., dan Siswantari, M.Hum. pada han Jum'at, tanggal 17 Januan 2003, pukul 13.30-15.00 WIB, di ruang 2402, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia serta kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah, baik pada masa Hindia Belanda sampai dengan masa pemerintahan Orde Baru. Fokus penulisan dalam skripsi ini adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pengembangan pariwisata sebagai bagian yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kebijakan penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan pariwisata dilakukan pemerintah dengan dijadikannya bidang pariwisata menjadi bagian dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pads tahun 1978 dengan dikeluarkannya Keputusan MPR No. IVIMPR/1978. Pariwisata menjadi sektor penghasil devisa yang penting di Indonesia dan menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Hal ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Puncak dari pesatnya kegiatan pariwisata di Indonesia adalah ditetapkannya Tahun Kunjungan Wisata pada tahun 1991 dengan slogan Visit Indonesia Year 1991 dan Let's go to Urchipelago. Berbagai persiapan untuk menyambut para wisatawan, khususnya dari luar negeri, dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan keindahan serta keanekaragaman budaya Indonesia."

"ABSTRAKSuatu kekecewaan akan berarti dan diperhatikan bila kekecewaan itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebab kekecewaan itu dapat mengarah kepada tindakan yang menganggu stabilitas bila kekecewaan itu menjadi gelombang protes masyarakat yang kecewa. Hal itulah yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1950-an akibat kekecewaan itu tidak terakomodasi dengan baik. Kekecewaan terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata. Daerah, dalam hal ini masyarakat propinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi merasa dianaktirikan, diabaikan oleh Pusat padahal daerah mereka memiliki sumber daya alam yang menghasilkan. Kekecewaan itu dikeruhkan dengan kekecewaan dalam bidang politik yaitu pembekuan DPRST yang tidak selesai bahkan mengarah kepada perpecahan antar partai. Pilar demokrasi yang tidak berfungsi meughambat perjuangan yang menentang rencana pemulangan Batalyon Pagaruyung dengan tidak hormat. Perpecahan di antara partai meruncing dengan munculnya penggugatan yang menghendaki mundurnya Gubenur Ruslan Muljohardjo yang berasal dari Masyumi. Pernyataan dan tindakan yang mendiskreditkan Pemerintah itu dituliskan oleh Haluan yang terbit di Padang, Sumatera Barat sejak tahun 1953 -1957 yang dimungkinkan dengan iklim kebebasan pers pada saat itu. Protes rakyat tersebut mulai dikhawatirkan ketika pejuang dari eks Divisi Banteng membentuk Dewan Banteng dengan tujuan mencari akar permasalahan yang membuat sebagian `bekas pejuang' dan rakyat menderita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewan Banteng mengambilalih jabatan gubernur dari Ruslan Muljohardjo kepada Letkol Ahmad Husain yang diangkat menjadi Ketua Daerah Sumatera Tengah. Tindakan tersebut dianggap sebagai kudeta yang didalangi oleh Masyumi dan PSI oleh PKI, yang dalam segala tindakannya bertolak belakang dengan kedua partai tersebut. Haluan memberitakan hal ikhwal Dewan Banteng sehingga rakyat daerah mengetahuinya dan juga memuat berita bantahan serta pembelaan. Penyelesaian diupayakan dengan Musyawarah Nasional pada bulan September 1957 tetapi penyelesaian itu merupakan akhir dari peredaran Haluan di Jakarta. Sementara itu, Dewan Banteng bertindak semakin jauh dengan memproklamasikan PRRI. Perbedaan dari Dewan Banteng dan PRRI itu mengubah sikap Haluan dari pro menjadi kontra tetapi Haluan tidak dapat mengelak menjadi corong PRRI berdasarkan pemberitaannya walaupun mereka bekerja di bawah tekanan. Akhir dari keberpihakan itu adalah dibredelnya Haluan saat APRI mendarat di Padang pada tanggal 17 April 1958 dimana beberapa wartawannya tewas dan dipenjarakan. Dengan demikian, perjalanan Haluan searah dengan perjalanan Dewan Banteng"

"Haluan kapal merupakan bagian pertama yang akan menghadang air yang mengalir saat kapal bergerak maju. Pada kapal selam, bentuk haluan sangat berpengaruh baik terhadap peletakan peralatan akustik, maupun besarnya tahanan yang akan dihasilkan. Penelitian ini berfokus untuk meninjau pengaruh bentuk haluan pada kapal selam tanpa appandages terhadap karakteristik tahanannya. Haluan akan divariasikan berdasarkan persamaan Hull Envelope yang mengatur desain bentuk haluan pada kapal selam. Simulasi komputasi dengan CFD dipilih sebagai metode untuk memprediksi hasil tersebut. Hasil menunjukkan bahwa nf= 2 merupakan bentuk haluan paling optimum dengan nilai tahanan total terendah yang memiliki luasan haluan yang cukup besar.

---

The bow of the ship is the first part that will hit the running water when the ship moves forward. In the submarine, the bow shape is very influential both on the laying of acoustic equipment, and for the magnitude of resistance to be generated. This study focuses on reviewing the influence of the bow shape on submarines without appandages to the characteristics of its resistance. The bow will be varied based on the Hull Envelope equation that governs the bow shape design on the submarine. The computational simulation with CFD is chosen as a method to predict the result. The results show that nf 2 is the most optimum bow shape with the lowest total resistance value that has a large enough extent."

"Penelitian mengenai pandangan dua haluan surat kabar bumiputra terhadap Ordonansi ?Sekolah Liar? tahun 1932 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah pers Indonesia pada masa kolonial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan sumber¬sumber tertulis, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pandangan dalam tiga surat kabar yang terbagi menjadi dua haluan. Haluan tersebut berdasarkan dua haluan yang terdapat dalam golongan nasionalis sekuler yang merupakan pelaku utama dunia pergerakan nasional setelah dilarangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan surutnya Sarekat Islam (SI) pada pertengahan dasawarsa tahun 1920¬an. Pertama, Surat kabar Daulat Ra?jat dan Persatoean Indonesia yang menjadi media aspirasi kelompok nasionalis sekuler yang memegang asas pergerakan nonkooperasi yang radikal. Kedua, Surat kabar Soeara Oemoem yang dinaungi oleh kelompok nasionalis sekuler yang moderat dan dianggap mempunyai kecenderungan terhadap asas pergerakan kooperasi. Tokoh¬tokoh yang menaungi surat kabar Daulat Ra?jat dan Persatoean Indonesia merupakan tokoh¬tokoh Pendidikan Nasional Indonesia (PNI¬Baru) dan Partai Indonesia (Partindo). Sedangkan Soeara Oemoem merupakan surat kabar umum yang dikelola oleh tokoh¬tokoh yang berasal dari Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studieclub) di Surabaya dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Hasil penelitian menggambarkan ciri dari ketiga surat kabar yang terbagi menjadi dua haluan. Ciri tersebut dilihat dari pengambilan sikap masing¬masing surat kabar terhadap kasus tertentu atau peristiwa tertentu, dalam hal ini adalah terhadap Ordonansi 'Sekolah Liar' tahun 1932 yang telah membangkitkan semangat pergerakan nasional secara umum. Ketiga surat kabar tersebut memperlihatkan kesamaan dalam hal mendukung Ki Hadjar Dewantara dan pergerakan adanya protes terhadap pelaksanaan Ordonansi 'Sekolah Liar' tahun 1932. Namun demikian bagaimana cara penyampaian dukungan serta sikap yang dilontarkan oleh ketiga surat kabar, baik terhadap pemerintah kolonial maupun pergerakan nasional secara umum, terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh latar belakang masing¬masing surat kabar."