Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK) pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Kemudian PMK tersebut diubah dengan PMK No. 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 75 (tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), dan pada tahun 2020, PMK tersebut diubah lagi dengan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 3 (tiga dolar Amerika Serikat). Adanya perubahan-perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman sebagai akibat perubahan PMK tentang Impor Barang Kiriman tersebut, memberikan dampak terhadap kegiatan importasi barang di Indonesia. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk perdagangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis dampak-dampak apakah yang dapat terjadi akibat perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut, apa saja tujuan-tujuan dari diubahnya ambang batas tersebut dan apakah perubahan-perubahan PMK serta ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut benar menurut kaidah dan peraturan yang berlaku di dalam Hukum Perdagangan Internasional.

---

Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment (PMK) in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty on Imports of Shipments of USD 100 (one hundred United States dollars). Then the PMK was amended by PMK No. 112/PMK.04/2018 concerning Amendment to PMK No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty for Imported Goods of USD 75 (seventy five United States dollars), and in 2020, the PMK is amended again by PMK No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions for Customs, Excise, and Taxes on the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold of USD 3 (three United States dollars) of Import Duty for Shipment of Shipment. There are changes in the threshold of Import Duty for Shipment of Goods as a result of amands in PMK concerning the Import of Shipment of Goods, have an impact on the importation of goods in Indonesia. However, the changes serve a good purpose for domestic trade in Indonesia. This research provides an analysis of what impacts can occur due to changes in the threshold of the Import Duty for Shipment, what are the purposes of the change in the threshold and whether the PMK changes and the threshold of Import Duty for Imported Goods on Shipment are correct according to the rules. and regulations that apply in International Trade Law.

 

"

"Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK) pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Kemudian PMK tersebut diubah dengan PMK No. 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 75 (tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), dan pada tahun 2020, PMK tersebut diubah lagi dengan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 3 (tiga dolar Amerika Serikat). Adanya perubahan-perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman sebagai akibat perubahan PMK tentang Impor Barang Kiriman tersebut, memberikan dampak terhadap kegiatan importasi barang di Indonesia. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk perdagangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis dampak-dampak apakah yang dapat terjadi akibat perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut, apa saja tujuan-tujuan dari diubahnya ambang batas tersebut dan apakah perubahan-perubahan PMK serta ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut benar menurut kaidah dan peraturan yang berlaku di dalam Hukum Perdagangan Internasional.

---

Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment (PMK) in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty on Imports of Shipments of USD 100 (one hundred United States dollars). Then the PMK was amended by PMK No. 112/PMK.04/2018 concerning Amendment to PMK No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty for Imported Goods of USD 75 (seventy five United States dollars), and in 2020, the PMK is amended again by PMK No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions for Customs, Excise, and Taxes on the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold of USD 3 (three United States dollars) of Import Duty for Shipment of Shipment. There are changes in the threshold of Import Duty for Shipment of Goods as a result of amands in PMK concerning the Import of Shipment of Goods, have an impact on the importation of goods in Indonesia. However, the changes serve a good purpose for domestic trade in Indonesia. This research provides an analysis of what impacts can occur due to changes in the threshold of the Import Duty for Shipment, what are the purposes of the change in the threshold and whether the PMK changes and the threshold of Import Duty for Imported Goods on Shipment are correct according to the rules. and regulations that apply in International Trade Law."

"Setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO) tahun 2001, Cina mendapat label non-market economy (NME) karena sistem ekonominya yang terpusat. Penerapan metodologi NME yang diterima Cina, berlaku selama 15 tahun terhitung sejak aksesi. Pada tahun 2015, Uni Eropa merumuskan sebuah dokumen resolusi 2017/C399/12 yang berjudul, “Developing a sustainable European Industry of Base Metals” dan memperbarui instrumen pertahanan perdagangannya melalui, “The Basic Antidumping Regulation (BAR)” di tahun 2016. Kebijakan perdagangan yang dilakukan Uni Eropa tersebut bertepatan dengan berakhirnya metodologi NME Cina di tanggal 11 Desember 2016. Penelitian ini membahas alasan di balik diskriminasi Uni Eropa terhadap logam dasar Cina, meski penerapan metodologi NME telah berakhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori neo-merkantilisme milik Friedrich List. Teori neo-merkantilisme bertujuan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tingkat kekayaan dan kekuasaan tertinggi. Temuan penelitian ini menunjukkan terdapat tiga penyebab yang mendorong Uni Eropa tetap menerapkan diskriminasi perdagangan terhadap Cina. Pertama ancaman Cina terhadap industri logam dasar Eropa, kedua, tingkat perkembangan perekonomian Uni Eropa yang terganggu oleh dominasi Cina di sektor logam dasar, dan terakhir, diskriminasi perdagangan Uni Eropa terhadap Cina di bidang logam dasar merupakan bagian dari instrumen pertahanan perdagangan untuk mengoptimalkan kekuatan produktif dalam memberikan perlindungan pada Industri Logam Dasar. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami pola kebijakan Uni Eropa terhadap mitra dagangnya.

---

After joining the World Trade Organization (WTO) in 2001, China was labeled a non-market economy (NME) due to its central planned economic system. The implementation of the NME methodology in which China accepted, is validated for 15 years since accession. In 2015, the European Union drafted a resolution document 2017/C399/12 entitled, "Developing a Sustainable European Industry of Base Metals" and updated its trade defense instruments through, "The Basic Antidumping Regulation (BAR)" in 2016. Trade policy The European Union's implementation coincided with the end of the Chinese NME methodology on December 11 2016. This research discusses the reasons behind the European Union's discrimination against Chinese base metals, even though the application of the NME methodology has ended. This research uses qualitative methods and Friedrich List's neo-mercantilism theory. Neo-mercantilism theory aims to maximize the use of a country's resources to achieve the highest level of wealth and power. The findings of this research show that there are three reasons that encourage the European Union to continue implementing trade discrimination against China. Firstly, China's threat to the European base metals industry, secondly, the level of development of the European Union economy which is disrupted by China's dominance in the basic metals sector, and finally, the European Union's trade discrimination against China in the base metals sector is part of the trade security instrument to optimize productive forces in providing protection to the Basic Metal Industry. This research contributes to understanding the European Union's policy patterns towards its trading partners."