Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Contents : Introduction /​ Nathan Hall, Abbee Corb, Paul Giannasi, and John Grieve Theories and concepts Framing the boundaries of hate crime /​ Neil Chakraborti Beyond the silo : rethinking hate crime and intersectionality /​ Hannah Mason-Bish The personal injuries of hate crime /​ Paul Iganski and Spiridoula Lagou Exploring the community impacts of hate crime /​ Barbara Perry Legislating against hate /​ Gail Mason Explaining hate crimes : sociological and criminological perspectives /​ Nathan Hall Explaining hate crimes : perspectives from the wider social sciences /​ Nathan Hall The international geography of hate Hate crimes in Europe /​ Mike Whine Hate crimes in the UK /​ Paul Giannasi Sectarianism and hate crime in Northern Ireland /​ Marian Duggan Global antisemitism /​ Dave Rich The European extreme right /​ Emmanuel Godin

Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hate crime yang terjadi di Indonesia. Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi pada 6 Februari 2011 adalah satu contoh hate crime yang terjadi Di Indonesia. Masalah penolakan tokoh agama setempat terhadap keyakinan Ahmadiyah telah menimbulkan kejadian bentrokan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebencian di Cikeusik terhadap Ahmadiyah, dan kaitannya dengan terjadinya hate crime di Cikeusik. Kerangka teoritis yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan ini adalah konsep hate crime dan tingkah laku kolektif Smelser. Penelitian ini merupakan Studi Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan di Cikeusik. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang merupakan warga asli Cikeusik. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya kebencian tokoh agama terhadap Ahmadiyah. Selain itu dukungan/ keberpihakan yangditunjukkan oleh aparatur yang ada di Cikeusik juga menentukan terjadinya hate crime.

---

This thesis is based on hate crime phenomenon that occures in Indonesia. That crime case happened to Ahmadiyah in Cikeusik on 6 February 2011. The rejection by the religion figure onto Ahmadiyah has caused the clash itself. This thesis is purposed to explain the reason of hatred in Cikeusik towards Ahmadiyah, and the relationship within the hate crime that happened in Cikeusik. Theoritical frame that used to show this problem is hate crime concept and collective behaviour by Smelser. This thesis is Case Study of Ahmadiyah in Cikeusik. This thesis uses interview in Cikeusik. The interview were held towards 5 native informants. The data retrieval shows that there is hatred by the religion figure towards Ahmadiyah. Beside that, the supports were shown by the aparatur in Cikeusik also determined the hate crime occure.

Abstrak :
Di tengah pandemi COVID-19, perawat sebagai garda utama dalam menangani wabah virus COVID-19 justru distigma dan didiskriminasi karena konstruksi masyarakat. Konstruksi yang tersebar adalah perawat sebagai pembawa virus. Hal ini terjadi karena perawat adalah kelompok yang paling berdekatan sekaligus memerangi wabah. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana stigmatisasi terhadap perawat sebagai salah satu bentuk reactive hate crime, yang memiliki dampak terhadap fisik dan psikologis perawat. Metode penulisan yang digunakan dengan cara menganalisis data sekunder berupa 30 artikel berita kasus stigma dan diskriminasi terhadap perawat yang dimuat dalam media berita online Indonesia tahun 2020, dengan menggunakan teori stigmatisasi. Dari hasil analisis uji variabel menunjukan adanya hubungan antara motif pelaku dan bentuk stigma. Ancaman dan rasa takut menjadi pembenaran yang dilakukan pelaku, dan terdapat pola waktu kejadian yang dipicu oleh situasi wabah COVID-19. Selain itu, dari penulisan ini juga menunjukkan bahwa stigma yang dialami perawat terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, stigma power merupakan bentuk stigma yang berbasis pada ketakutan. Kedua, courtesy stigma (Stigma by Association) merupakan stigma yang berbasis dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang/kelompok. Lebih lanjut, keterbatasan pada data dalam penulisan ini mendorong penulisan selanjutnya untuk dapat menggunakan sampel data yang lebih besar dan menggunakan uji statistik parametrik. ......During the COVID-19 pandemic, the nurses as primary guardians are stigmatized while dealing with the COVID-19 virus outbreak. They are also discriminated against because of the public's construction. The construction which spreads in public is nurses as virus carriers. This notion happens because nurses are the closest group and at the same time fighting the outbreak. This study aims to explain how the stigmatization of nurses as a form of reactive hate crime, which impacts nurses' physical and psychological. The researcher uses the writing method by analyzing secondary data in the form of 30 news articles on cases of stigma and discrimination against nurses published in Indonesian online news media in 2020, also using the theory of stigmatization. Analysis of the variable test shows a relationship between the motives of the perpetrators and the form of stigma. Threats and fear are justifications made by the perpetrators. There is also a time pattern of events triggered by the COVID-19 outbreak situation. In addition, this paper also shows that the stigma experienced by nurses is divided into two forms. First, stigma power is a form of stigma based on fear. Second, courtesy stigma (Stigma by Association) is a stigma based on the beliefs or beliefs of a person/group. Due to the many limitations of the data in this paper, it is highly recommended to use a larger sample of data and also use parametric statistical tests for further writing.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang fenomena kekerasan rasial yang dilakukan oleh kelompok Neonazi ektrem kanan, Nationalsozialistischer Untergrund NSU .Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan serta peningkatan jumlah imigran asing terkhusus imigran Turki di Jerman tanpa disadari telah menjadi pemicu tindakan kekerasan serta teror pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Nationalsozialistischer Untergrund NSU . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan koran online der Spiegel sebagai korpus penelitian.Berdasarkan studi kasus kelompok Nationalsozialistischer Untergrund NSU dalam der Spiegel, kelalaian Dewan Perlindungan Konstitusi Jerman sejogyanya tidak terulang kembali di kemudian. Untuk itu pemerintah Jerman beserta masyarakat perlu secara cermat menyikapi situasi yang mengarah kepada racial discrimination dan hate crime. ...... The focus of this study is about racial discrimination and hate crime conducted by Neonazi right wing group, Nasionalsozialistischer Untergrund NSU .The result of this research showed that the presence and the increasing number of foreign immigrants especially Turkish immigrants in Germany unwittingly triggered the violent acts of terror and murder commited by Nasionalsozialistischer Untergrund NSU . This study is a qualitative study using German online newspaper, der Spiegel as research corpus.Based on case studies of Nasionalsozialistischer Untergrund NSU in der Spiegel, the negligence of German federal officer for the protection of the constitution Verfassungsschutz should not happen again in the future. German government and citizens need to look carefully at the situations that can lead to racial discrimination and hate crime.

Abstrak :
Hate crime berupa penutupan paksa Pondok Pesantren Al-Fatah harus dialami oleh para santri waria yang berada di dalamnya. Hate Crime tersebut merenggut hak atas religious freedom dan freedom for expression yang dimiliki para santri waria. Hate crime yang  dilakukan oleh Front Jihad Islam tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan terhadap para santri waria sebagai individu yang menyimpang dan menyalahi kodrat. Timbulnya anggapan tersebut tidak terlepas dari paham patriarki, heteronormativitas, serta stigma yang mengakar dalam masyarakat. Penutupan paksa yang terjadi menimbulkan respon dari para santri waria. Setelah mengalami trauma, mereka bangkit dan menunjukan kemampuan resistensinya. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa para santri waria memiliki kemampuan untuk melawan dan berdaya terhadap hate crime yang dialami. Penelitian ini menggunakan teori queer criminology dengan teknik analisis naratif melalui kisah yang mereka tuturkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa budaya patriarki, heteronormativitas, serta stigma terhadap kelompok LGBTQ merupakan akar terjadinya hate crime terhadap santri waria. Penutupan paksa Pondok Pesantren tersebut justru membangun kemampuan resistensi santri waria untuk berdaya di tengah situasi yang diskriminatif.  Resistensi yang dilakukan didasari oleh agensi atau kesadaran para santri waria untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Resistensi yang dilakukan menjadikan para santri waria sebagai penyintas hate crime berupa penutupan Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. ......Hate crime in the form of the forced closure of the Al-Fatah Islamic Boarding School experienced by santri waria who are in it. The hate crime took away the right to religious freedom and freedom for expression that belongs to santri waria. The hate crime by the Front Jihad Islam was motivated by the perception of santri waria as individuals who deviate and violate nature. Those assumption is inseparable from patriarchy, heteronormativity, and the stigma rooted in society. The forced closure occurred a response from santri waria. They did not give up. After experiencing trauma, they show their resistance abilities. This research aims to explain that santri waria have the ability to empowered against hate crimes in the form of the closure of Islamic boarding schools. This research uses the theory of queer criminology with narrative analysis techniques through the stories they tell. The results of the data analysis show that the patriarchal culture, heteronormativity and the stigma against LGBTQ groups is the root cause of hate crimes against santri waria. They shows the resistance ability to be empowered in a discriminatory situation. The resistance carried out was based on agency or the awareness of santri waria to change their lives for the better. The resistance then made the santri waria as survivors of hate crime.

Abstrak :
Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI, yaitu sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Walau begitu, Lekra menolak untuk "dimerahkan" oleh PKI. Meletusnya peristiwa G30S, membuat Lekra dituduh sebagai organisasi masyarakat yang berdiri di bawah PKI. Selanjutnya Lekra turut diberangus oleh Orde Baru dengan alasan mengancam stabilitas keamanan nasional. Karya-karya berlabelkan Lekra diberi stigma komunis oleh penguasa pada masa itu. Tidak cukup di situ, penguasa melalui pemerintah memusnahkan data dan sejarah Lekra untuk selanjutnya disenyapkan dari ruang sejarah politik Indonesia.supaya tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Dalam kajian kriminologi, stigmatisasi menjadi salah satu hal penting yang dipelajari. Arti dari stigmatisasi itu sendiri adalah stigma atau citra yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Dan, stigmatisasi adalah salah satu bentuk dari aksi kekerasan atau violence. Dalam studi ini, Penulis menggunakan teori yang ditelurkan oleh Louis Althusser dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif (repressive state apparatus/RSA) dan ideologis (ideological state apparatus/ISA). Selanjutnya, Althusser menempatkan media sebagai media ideologis yang artinya selalu memiliki dan menjalankan ideologi tertentu. Dan, melalui medialah ideologi bisa memiliki eksistensi material. Dengan begitu, bukanlah hal yang aneh bila media dilihat sebagai aparatus ideologi. Disinilah ISA kemudian menyusun sebuah kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan represif tersebut, sehingga masyarakat tidak akan melawan. Dengan begitu, dalam analisa ini, negara bisa dilihat sebagai institusi yang tidak netral dan penuh dengan konsentrasi kekuatan, karena ia berusaha melakukan penciptaan pemaknaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya, manipulasi media massa, yaitu pengaturan berita di Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah salah satunya. Dengan begitu, negara yang dibangun atas kekuasaan yang ada padanya adalah wujud dominasi politik atas masyarakat. Selanjutnya, tindakan penguasa memberikan stigma komunis melalui media kepada Lekra adalah bentuk tindak kekerasan atau state violence. ...... Lembaga Kebudayaan Rakyat (The Movement of People"s Art and Culture) or commonly abbreviated as LEKRA was believed to be founded to maintain the existence of the Indonesian culture apart from its purpose to deliver any political messages like peoples and humanitarian issues " through the works of its artist members. LEKRA has a close ideology connection with PKI both of which had the spirit to fight for the rights of common people. However, even they shared similar perspective, LEKRA refused to be made "red" by PKI. The G30S incident brought LEKRA to the accusation of being a community organization stands under the PKI flag. This follows the consequences of banning by the government for reason that LEKRA might be a possible threat to the national security. Any works produced by LEKRA membersthen was stigmatized as "communist product" by the government. The government even demolished all data and history of LEKRA and deleted its existence in the political history of the nation in order not to learned by the following generations. In the study criminology, stigmatization has become one of important substance to study. The meaning of the stigmatization itself is a stigma or an image which is put or created against any individual or some people of the same group. In this study, the writer will bring forward the Louis Althusser"s theory of building a power using the repressive state apparatus (RSA) and ideological state apparatus (ISA). Furthermore, Althusser further put media as ideological media which means always posses and implement certain ideology. And, through media any ideology can have the material existence. Consequently, media will always be seen as an ideological apparatus. ISA has formed a legitimate frame which it used to legalize any repressive action against the people so that they would not be in any position to fight back. With this analysis, a state can be seen as an un-neutral institution and full with power concentration because it hows its efforts to do any "meaning creation" which is in accordance with its purpose. Ideological state apparatus through its mass-media manipulation efforts, which is news management in their Angkatan Bersenjata Daily and Berita Yudha daily, was one of the above mentioned efforts. Meaning, a state has a function to maintain its repression against its people. This study tries to further see that any action of communist stigmatization by the government upon LEKRA members was indeed a representation of a state violence.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas representasi transgender dan transeksual dalam pemberitaan di media massa. Subyek penelitian adalah artikel berita dalam media massa Pos Kota berupa media cetak dan online selama tahun 2012-2013. Dalam menganalisis representasi berita digunakan metode kualitatif yaitu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada Michel Foucault karena dalam skripsi ini juga menggunakan pemikiran Michel Foucault mengenai kekuasaan dan seksualitas. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam representasi transgender dan transeksual dalam pemberitaan memiliki unsur transphobia yaitu ketakutan terhadap transgender dan transeksual, mengandung prasangka dan streotipe serta menampilkan adanya tindakan hate crime terhadap transgender dan transeksual. Hal ini dikarenakan adanya kekuasaan berupa konstruksi sosial yang mengkotak-kotakkan individu berdasar dua jenis kelamin sehingga transgender dan transeksual yang memiliki kepanjangan wanita pria dianggap sebagai individu yang sakit karena tidak berkonformitas sesuai jenis kelamin lahiriah.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the representation of transgender and transsexual over the mass media which is Pos Kota, both printed and online version of the news from 2012 to 2013. News articles of Pos Kota mass media through the years of 2012 and 2013 are the research subjects. This research uses qualitative method, which is discourse analysis, to analyze the news representation. Such method, refer to Michel Foucault as this undergraduate thesis also uses Michel Foucault theory about power and sexuality. The research found that transgender and transsexual news comprise transphobia in its content, containing prejudice and stereotype, as well as showing hate crime towards transgender and transsexual. That could happened by the cause of the power that classify person particularly based on their sex orientation so the transgender and transsexual who is different than those two sex (men and women) considered as an diseased individual, for not adjusting themselves to their natural sex orientation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang mengancam seluruh negara di dunia. Kejahatan ini berkaitan erat dengan organized crime dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena jaringan kejahatan yang melintasi batas negara. Selama ini pencurian dan penjarahan properti budaya dianggap sebagai sebuah kejahatan yang bersifat material. Padahal, sesungguhnya dampak yang ditimbulkan lebih dari apa yang dapat dihitung secara materi. Tulisan ini melihat bahwa properti budaya merupakan salah satu bentuk identitas bangsa yang perlu dilindungi. Hate crime dan iconoclasm menjelaskan lebih dalam kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap identitas bangsa dimana terdapat unsur kebencian yang ditujukan kepada target. Unsur kejahatan transnasional dan organized crime dalam isu ini dijelaskan melalui konsep art crime dan criminogenic asymmetries. Tulisan ini menekankan bahwa pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan isu tidak hanya terbatas pada material, tetapi juga berkaitan dengan identitas bangsa.

---

ABSTRACT
Theft and looting of cultural property is a transnational crime which threatens all countries in the world, with no exception. This type of crime is strongly related with organized crime and count as transnational crime due to its wide network which transcends the border of nations. Cultural property theft and looting usually seen as a crime against property. However, the impact of this crime is beyond of what we can measure in property crime. This study sees cultural property is a part of national identity and need to be protected from any harm. Hate crime and iconoclasm provide a deep insight of this issue as a crime against national identity which emphasize the aspect of hate. Aspects of transnational crime and organized crime is explained with art crime and criminogenic asymmetries with dysnomie. This study emphasizes that cultural property theft and looting is not only about material loss, but also a crime against national identity

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep ujaran kebencian yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian adalah kegiatan kriminal yang ditargetkan, biasanya dimotivasi oleh prasangka berdasarkan pada karakteristik pribadi yang dirasakan para korban. Ujaran kebencian ini adalah masalah HAM yang dilematis, dimana di satu sisi menyampaikan pendapat merupakan suatu HAM yang patut dilindungi, dan di sisi lain kebebasan tersebut berpotensi menyebabkan ujaran kebencian. Kemajuan teknologi kemudian memberi kontribusi besar dalam terjadinya ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perolehan data secara khusus dari peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian-perjanjian internasional, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum terkait, dan data-data dari wawancara terhadap para praktisi yang sudah pernah berurusan dengan perbuatan ujaran kebencian ini. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat karet dimana para penegak hukum masih mengalami kendala yang berarti dalam penanggulangan ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki unsur yang berhubungan erat dengan hasutan kebencian kepada para pendengarnya dan kerentanan seseorang atau suatu kelompok minoritas yang dijadikan target dari kebencian itu. Tesis ini juga merekomendasikan pemerintah agar dapat mempertimbangkan untuk melakukan regulasi khusus terhadap perbuatan ujaran kebencian. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap ujaran kebencian dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

---

This thesis aims to know the concept of hate speech that is closely related to human rights in freedom of expression. Hate speech is a targeted criminal activity, usually motivated by prejudice based on the personal characteristics felt by victims. This hate speech is a dilemmatic human rights issue, which on the one hand conveys opinion as a human right to be protected, and on the other hand it has the potential to cause hate speech. Technological advances then contribute greatly to the occurrence of hate speech through social media. The research in this thesis uses qualitative research methods with the acquisition of data specifically from national legislation, international agreements, court decisions, related legal literature, and data from interviews of practitioners who have previously dealt with this hate speech. The data obtained will be described and analyzed in depth and described systematically. The results of the research in this thesis indicate that the existing legislation is still uncertain where law enforcers still experience significant obstacles in overcoming hate speech. Hate speech has elements that are closely related to incitement of hatred to the audience and the vulnerability of a person or a minority group targeted by that hatred. This thesis also recommends the government to consider doing special regulation on hate speech. Thus, criminalization of hate speech can assist law enforcement to enforce effective laws and in accordance with legal corridors.