Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pada upaya pencegahan. Praktik Kerja Profesi di Puskesmas Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Periode Bulan April Tahun 2016 ini bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktik kerja kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika kefarmasian yang berlaku, mengetahui bagaimana pelayanan resep di puskesmas, serta menambah pengetahuan dan melatih keterampilan dalam bekerja. Selain itu praktik kerja ini diharapkan dapat melatih para calon Apoteker untuk terampil dalam menghadapi dunia nyata. Praktik kerja di Puskesmas Kecamatan Johar Baru ini dilakukan selama dua minggu yaitu dari tanggal 5-15 April 2016 dengan tugas khusus yaitu Pelayanan Obat kepada Pasien Melalui Leaflet.

---

Community Health Center or known as Puskesmas is part of health-care facility that organizes health care service, promotion, and prevention in the first level health care. Profession Internship Program at Puskesmas Kecamatan Johar Baru in Central Jakarta on April 2016 aims to understand the role and responsibilities of pharmacists in doing work practices of pharmacy at puskesmas in according with provisions of legislation and pharmaceutical ethics, also to know how to care prescription in health centers, as well as increase knowledge and practice skills in work. Profession Internship Program is expected to train the skill of candidate pharmacists in the real world. Working practices in Puskesmas Johar Baru was conducted over two weeks from 5 to 15 April 2016, with a special task that is Service Drug Information to Patients Through Leaflet.

Abstrak :
Era globalisasi menuntut penyedia pelayanan kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya. Pelayanan paripurna merupakan hak setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan diarahkan agar memberi manfaat sebesar-besamya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu indikator pelayanan bermutu terpenuhinya pelaksanaan informed consent sesuai dengan hukum. Perjan RS CM merupakan RS rujukan nasional, pelaksanaan informed consent harus lebih balk dibandingkan dengan RS setingkat lainnya, namun sampai saat ini belum diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Penelitian dilakukan di IRNA A (lantai I kid, III kanan-kiri, dan IV kanan) Perjan RSCM, Jakarta pada Juni - Agustus 2003. Desain penelitian, kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan sistem. Informannya : pasien (7), perawat (8), dokter (4), dan pengkajian dokumen informed consent (60). Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi, kuesioner (pertanyaan terbuka - khusus dokter), dan pengkajian dokumen. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum. Penelitian menemukan bahwa (a). pengetahuan pasien/keluarganya mengenai hak dan kewajiban cukup bagus, walaupun saat masuk di RS tidak pemah diberi penjelasan, (b). pengetahuan perawat dan dokter mengenai peraturan per-uu-an yang mengatur informed consent masih rendah, (c). pemahaman pasien/ keluarganya mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (d). pemahaman perawat mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (e). peranan perawat dalam pelaksanaan informed consent sebagai saksi dan advokasi, (f). pemahaman dokter mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (g). informasi medis yang diberikan oleh dokter ke pasien/keluarganya pada umumnya mencakup : penyakit yang diderita pasien, rencana tindakan, dan efek samping, (h). pelaksanaan informed consent di Perjan RSCM belum sesuai dengan peratum per-uu-an yang berlaku (hukum), dan (i). enam puluh (60) dokumen yang dilakukan pengkajian tidak ada satu pun yang kolomnya terisi dengan lengkap, sehingga tidak ada yang memenuhi aspek hukum. Ada beberapa kelemahan dalam formulir informed consent, yaitu informasinya tidak tertulis sehingga mengakibatkan ketidak-jelasan informasi medis dan lemah sebagai alat bukti, pasien kurang memahami, untuk itu perlu dilakukan perbaikan, sehingga informasinya dapat diuraikan dalam formulir tersebut dan dijelaskan secara lisan. Hambatan pelaksanaan informed consent, tidak ada SOP, pemahaman pelaksana informed consent belum maksimal, rendah pengetahuan pelaksana tentang hukum informed consent, dan informasi disampaikan secara lisan. Implikasi dari temuan ini pentingnya pembuatan SOP informed consent dan pelaksanaannya selalu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya, sehingga pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum dapat diwujudkan. Daftar pustaka : 66 (1982 -2003)

---

The Implementation of Informed Consent a Legal Aspect Point of View in IRNA A Perjan RS dr. Cipto Mangunkusumo, 2003In the globalization era, the expectation of health care service from the caregiver is high. The comprehensive care is a right for every human being, family and for the community. The effort in improving health care service is aimed of the highest advantage for community welfare on enhancing people health status. One of the indicators of the good health care is the accomplishment of informed consent on every patient. The national top referral Cipto Mangunkusumo hospital, suppose has already implemented the informed consent comparing to the other hospital in Indonesia, but still, it has not been discover what has been implemented. This study is going to explore the implementation of informed consent on certain installation IRNA A (l' floor, 3`11 floor, & 4t' floor) during June - August 2003. The methodology of this study is descriptive explorative using qualitative approach. The data resource are 7 patients, 8 nurses, 4 doctors and 60 informed consent documentation. Data collection using in depth interview, focus group discussion, observation, questioner and assessing the document. The aim of this study is to look at the implementation of informed consent as legal aspect. This study found that (a) the patient & family knowledge about informed consent are fairly good, although they do not get the information when they admitted to the hospital, (b) the knowledge of the nurses & the doctors on informed consent as an legal aspect are fairly poor, (c) patient & family perception on informed consent are fairly good, (d) nurses perception on informed consent are fairly good, (e) Nurse role on informed consent is as witness & advocate (t) doctors perception on informed consent are fairly good, (g) the information that usually inform to the patient are the medical diagnosis, the medical therapy and the side effect of the treatment (h) The informed consent on the Cipto Hospital are not well implemented and (i) sixty document of informed consent that had assessed are not well completed. There are some weaknesses on the informed consent form in this hospital, which are most of the information are not clearly written, that cause uncertain information and it is not powerful as a legal aspect, the patients are not well informed and need improvement. The constrain of implementing the informed consent are there is no standard, the perception of the caregiver are not sufficient and most of the information are verbally informed. The implication of this research suggest that hospital need to have standard to implement informed consent, it should be evaluated periodically that could improve the implement of informed consent, References ; 66 (1982-2003)

Abstrak :
Kesehatan menjadi salah satu sektor terpenting di era pandemi ini. Sebuah survei dari firma riset pasar MarkPlus yang dirilis pada Juni 2020 mengungkapkan bahwa 71,8% responden mengatakan mereka tidak pernah ke rumah sakit atau klinik sejak awal pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan di sebuah klinik kesehatan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan klinik Makara UI di Depok sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Integration of Analytical Hierarchy Process (AHP) dan quality function deployment (QFD), AHP digunakan untuk mendapatkan preferensi konsumen terhadap layanan klinis secara matematis, QFD digunakan untuk menentukan tindakan korektif dan target pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Berdasarkan hasil pembobotan AHP didapatkan 11 kebutuhan pelanggan dan dari studi literatur didapatkan 18 persyaratan teknis yang menjawab kebutuhan pelanggan. ......Health is one of the most important sectors in this pandemic era. A survey from market research firm MarkPlus released in June 2020 revealed that 71.8% of respondents said they had never been to a hospital or clinic since the start of the pandemic. This study aims to evaluate and improve services at a health clinic during the Covid-19 pandemic. This study uses the Makara UI clinic in Depok and use Analytical Hierarchy Process (AHP) and quality function deployment (QFD) methods, AHP is used to obtain consumer preferences for clinical services mathematically, QFD is used to determine corrective actions and service targets according to patient needs. Based on the results of the AHP weighting, 11 customer needs were obtained and from the literature study 18 technical requirements were found that answered customer needs.