Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan sumber daya manusia kearah terciptanya penduduk Indonesia yang sehat, tangguh, mandiri dan berkualitas. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Padang. Ini dapat dilihat dari indikator kesehatan yaitu menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya penderita Kekurangan Energi dan Protein (KEP). Namun bila dibandingkan dengan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, maka kondisi kesehatan masyarakat Kota Padang masih di bawah rata-rata tersebut.Selama ini pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sakit, yang lebih mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Karena pendekatan ini tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka pendekatan pembangunan kesehatan berubah kearah pendekatan yang berorientasi sehat, yang lebih mengutamakan upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengesampingkan upaya penyembuhan dan rehabilitasi.Salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan masyarakat adalah perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri. Dimana proses terbentuknya perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya, bila faktor tersebut telah tertanam dan terinternalisasi dalam kehidupan dan kegiatan masayarakat ada kecenderungan untuk merubah perilaku yang telah terbentuk tersebut sulit untuk dilakukan.Untuk mendapatkan gambaran perilaku kesehatan masyarakat Kota Padang, memahami dan mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat serta peran pemerintah dalam pembangunan kesehatan, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep perilaku dari perilaku kesehatan seperti yang dikemukakan oleh ahlinya yaitu Parsons, Romans, Skinner dan Green. Berdasarkan teori tersebut dan melihat fenomena di lapangan maka perilaku kesehatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perilaku terhadap sakit dan penyakit, perilaku yang berkait dengan respon terhadap pelayanan kesehatan, perilaku yang berkaitan dengan respon terhadap gizi makanan dan perilaku yang berkaitan dengan lingkungan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian eksplanatif, untuk mendapatkan gambaran perilaku kesehatan masyarakat serta mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhinya. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh maka dilakukan wawancara mendalam kepada informan yang dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan, serta melakukan pengamatan terhadap perilaku kesehatan masyarakat sebagai cara dalam pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan, meskipun pendekatan pembangunan kesehatan telah mengalami perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, namun perubahan tersebut tidak serta merta diikuti oleh perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Sulitnya merubah perilaku kesehatan masyarakat tersebut karena ada beberapa nilai dan kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat yang sulit untuk dirubah. Namun perilaku kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan penyakit, khususnya immunisasi untuk anak menunjukkan hasil yang baik. Selain itu perubahan beberapa nilai dan norma yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat juga berdampak terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Temuan lainnya menunjukkan bahwa upaya perubahan perilaku yang dilakukan melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan selama ini belum mencapai sasaran dan menunjukkan hasil kearah perilaku hidup sehat. Kerjasama lintas sektoral dengan sektor lain yang berkait belum berjalan dengan baik. Keterlibatan kekuatan lain dalam pembangunan kesehatan mulai berkembang. Hasil penelitian juga menemukan kritik terhadap teori yang dikemukakan Green. Kritiknya adalah : selain faktor pendidikan, faktor ekonomi juga mempengaruhi faktor predisposisi, faktor pendukung dan pendorong.Rekomendasi terhadap hasil penelitian ini, rencana pembangunan kesehatan harus disusun sesuai dengan pendekatan paradigma sehat. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat. Program pendidikan kesehatan untuk petugas kesehatan bertujuan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan kesehatan untuk masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Materi, metode, media, sasaran, jadwal dan pelaksana pendidikan kesehatan harus disusun secara terencana dan disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan serta kondisi daerah. Melalui kedua program ini diharapkan perilaku kesehatan masyarakat berubah ke arah perilaku hidup sehat sehingga jumlah penderita gizi buruk dan penderita penyakit karena perilaku menurun serta tercipta lingkungan yang bersih dan sehat."

"Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan program. Setelah pemerintah memberlakukan zero growth, kebijaksanaan ini memperbesar kesenjangan di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis bagi daerah terpencil dan sangat terpencil, terutama untuk Indonesia bagian Timur. Untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan program, maka Departemen Kesehatan melalui Keputusan Presiden No. 37 tahun 1991, mengambil kebijaksanaan untuk mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT ), selama masa bakti. Walaupun Departemen Kesehatan telah menempatkan sekitar 20.682 Dokter PTT diseluruh Indonesia, pada kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih dijumpai berbagai masalah dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendayagunaannya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk memberi masukan dengan membuat Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokter PTT, untuk mendukung penanganan manajemen Dokter PTT yang berbasis komputer. Diharapkan dengan sistem berbasis komputer ini data / informasi Dokter PTT dapat akurat di setiap jenjang administrasi. Ruang lingkup yang diteliti mengenai SIM-Dokter PTT mencakup identifikasi informasi, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan . Temuan yang paling menonjol adalah: prosedur dan mekanisme pengumpulan data belum ada yang baku, instrumen / alat pengumpulan data belum standar, tidak adanya laporan dari Kabupaten ke Propinsi, kemudian dari Propinsi ke Pusat, serta tidak terdokumentasinya dokumen / data dengan baik. Disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk terlaksananya koordinasi yang baik antara unit pengelola manajemen Dokter PTT yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi tentang SIM Dokter PTT, khususnya mengenai manfaat bagi penanganan manajemen Dokter PTT di jajaran Departemen Kesehatan RI.

---

Designing of Management Information System Referral Development for - Medical Doctor as Temporary Public ServantThe success of health development program is very much determined by the availability of the qualified medical workers in its numbers and types of working specialization according to the needs of the program. After the Zero growth was being implemented by the government, this policy has widen the gap in fulfilling the needs of medical workers for the isolated places and the very isolated, one, especially for the region of the Eastern part of Indonesia. To assure the availability of the medical workers in its proper numbers for the needs of the program, the Department of Health through its official regulation of 1991 NO. 37 - Keppres NO. 37 th. 1991 - Had released the policy to appoint the Doctor as Temporary Public Servant due to their assignment period of working. Although the Department of Health has assigned about 20.682 of Medical Doctors as Temporary Public Servant all over the country (Indonesia) but in reality it shows that until now there are still many problems about the planning, providing, and the using of their works effectively. Based on that problem, the writer is trying to give some informative solution on designing of Management Information System Referral Development for the Medical Doctor as Non-Permanent Public Servant in order to support the working on management of the medical doctor as non-permanent public servant which is mainly relied on computer. Through this system that focused more on computer, it can serve more accurate data of information of M.D. as T.P.S in every level of administration. The scope of the study on this topic (M.D. as T.P.S) includes the identification and observation, through the collection of the secondary data and field observation. Findings pointed out mainly that the procedure and the mechanism of the data collection have not been set properly, while the instrument/the tools of data collection has not been standardized, and there has not been report from the District to the Province then from the Province to the Central, also the document / data has not been documented well. It is suggested to have some good coordination among the operator units of management of M.D. as T.P. S concerned, either through interprogram or inter sectoral. In that way, it will have the same perception on. particularly about."

"Puskesmas Pembantu merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia dengan jumlah 21115 unit. Puskesmas Pembantu tersebut turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dewasa ini peranan yang belum optimal dan kinerja petugas yang masih rendah berimbas terhadap rendahnya kesehatan masyarakat dan pencapaian target atau cakupan beberapa program kesehatan. Dalam hal ini, perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja petugas Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan dan faktorfaktor yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bungo-Tebo. Penelitian ini menggunakan cross sectional design melalui studi observasional untuk melihat faktor status perkawinan, motivasi, tempat tinggal, lama kerja, supervisi dan pelatihan dalam hubungannya dengan kinerja Puskesmas Pembantu Didalam penelitian ini tidak dilakukan, sampling karena seluruh populasi dijadikan responden yaitu . semua petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo yang berjumlah 102 prang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor supervisi, motivasi dan pelatihan berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu. Sementara faktor status perkawinan, tempat tinggal dan lama kerja tidak berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu. Dari ketiga faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu tenyata faktor supervisi paling dominan berhubungan dengan kinerja petugas. Puskesmas Pembantu, dimana petugas Pustu yang cukup mendapatkan supervisi berpeluang mempunyai kinerja baik 2,6 kali dibanding yang kurang mendapat supervisi OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo masih rendah yang disertai dengan tidak tercapainya target cakupan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Puskesmas kecamatan mesti melakukan supervisi secara sistematis, terjadwal dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas supervisi dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di mass mendatang.

---

Sub health centre (SHC) is front health service unit in Indonesia numbering as many as 21115 units. This SHC contributes the failure or success of Indonesian health development program. So far, its fair role and its officer working attitude influence on the poor health community and health target achievement or coverage. In this respect, there should be a research in order to obtain description on working attitude of SHC in performing its health service and some factors related to SHC working attitude in order to give health service in Bungo-Tebo District.

This research uses cross sectional design through observational study in order to analyz the factor of marriage status, motivation, residence, job duration, supervision and training in relation with SHC working attitude. The research uses total samples in form of whole SHC in Bungo-Tebo District as many as 102 units.

Research result shows that the factors of supervision, motivation and training are related with SHC working attitude. On the other hand, The factors of marriage, residence and job duration are not related with SHC working attitude. From three variables related to SHC working attitude, the most related variable is supervision with OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349).

The research result shows that health officers' working attitude of SHC in Bungo-Tebo District is stiII low accompanied with the failure of establish health target Therefore, SHC should make supervision systematically and regularly considering supervision quality and quantity in order to improve future health target."

"Dewasa ini pembangunan kesehatan masih ditandai dengan tingginya angka kematian ibu (AKI} sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk menurunkan angka kematian ibu sampai ke batas yang paling rendah, pemerintah telah menempatkan bidan desa ke seluruh tanah air. Salah satu tugas bidan tersebut ialah meningkatkan peran serta masyarakat. Pada tahun 1988 kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM 80% masih kurang, yaitu 6 - 7 jam setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM di Kabupaten Aceh Timur.Kinerja alokasi waktu yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah jumlah jam kegiatan per bulan, dikatakan baik bila jumlah jam kegiatan > 30 jam per bulan, dikatakan sedang bila jumlah jam kegiatan 7,5 - 29,9 jam per bulan dan dikatakan kurang bila jumlah jam kegiatan < 7,5 jam per bulan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel penelitian adalah bidan di desa yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sistematik random sampling dengan jumlah responden 61 orang yang dilaksanakan pada bulan November 1999.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37,7% kinerja alokasi waktu bidan di desa tergolong baik, 29,5% sedang dan 32,8% kurang. Faktor umur, lama bekerja dan tempat tinggal mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinerja alokasi waktu bidan di desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM dengan hasil kategori baik lebih tinggi dari hasil kinerja kategori sedang dan kurang.Penelitian ini menyarankan untuk penempatan bidan di desa pada masa yang akan datang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kematangan. Bagi bidan yang menetap di desa dengan kinerja baik, perlu diberikan fasilitas pemondokan yang layak huni. Bagi bidan yang telah lama bekerja disarankan dalam jangka pendek mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kinerja dalam peningkatan PSM. Pada jangka menengah bagi bidan yang mempunyai kinerja baik diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan (AKBID). Pada jangka panjang bagi bidan yang mempunyai kinerja baik diusulkan untuk menjadi pegawai pemerintah.

---

The Factors Related Village Midwives Time Allocation Performance on Community Participation Development at District of East Aceh, on 1999The current achievement of health development programs is still marked with Mother Mortality Rates (MMR), which are 390 per 100 thousands live birth. Therefore to decrease the rate, government has made a policy on midwives placement at village in all over Indonesia. One of the midwives' responsibilities at village is developing community of participation. In 1998, the performance of the midwives achieved less than target was 80%, which were 6 to 7 hours each month. This study had objective to describe which the village midwives performance on community participation development in District of East Aceh. The indicator used of the performance is total hours spent in a month for community development activities. If the total hours of activity is greater or equal than 30 hours per month, the performance is excellent, if the total hours of the activity is equal to.7.5 to 29.9 hours per month, then it is good, otherwise those with less than 7.5 hours per month is considered unsatisfactory performance. This study used cross sectional design. The unit of analysis is village midwives who currently work in East Aceh District. Sampling method is systematic random sampling with sample of 61 midwives.

Some important results showed that only 37.7% of respondents have excellent performance, 29.5% are good, and 32.8% are considered unsatisfactory performance. Variable of age of midwives, length of placement, and placement area are variables significantly related to the performance. The study recommends that midwives placement at villages should consider the maturity of midwives themselves. Be should provided appropriate placement facilities such as house to stay. Furthermore, those midwives with length of works more than 3 years can be suggested to follow refreshing training on community development to enhance their motivation. This study who suggests in the mid and long term period that midwives who have excellent performances should be recommended to continue their education to Midwives Academy (AKBID). Furthermore, they can also be promoted as permanent civil servant."

"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Dan cakupan program kegiatan Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2000 diketahui bahwa angka pencapaian Hepatitis B ke-3 (HB 3), kunjungan ibu hamil ke-4 (K 4), pemberian tablet besi (Fe) dan imunisasi U 2 masih rendah, ada program kegiatan yang angka cakupannya telah mencapai target namun terdapat selisih yang cukup tinggi antara cakupan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain (K 4 dan Fe 3), pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat belum optimal dan belum diketahuinya kegiatan manajemen Puskesmas dalam rangka pencapaian program.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran sistem manajemen input Puskesmas yang meliputi SDM (jumlah pegawai, pengetahuan, motivasi, sikap dan kepemimpinan), dana, sarana serta kebijakan. Disamping itu dilihat juga sistem manajemen proses di Puskesmas yang meliputi PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas dan informasi tentang penampilan kerja dari cakupan program.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kepala divas kesehatan, Kepala Puskesmas Sei Lala dan Puskesmas Kuala Cinaku, serta camat dimana kedua Puskesmas berada, DKT dengan peserta kepala tata usaha dan kepala unit di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen untuk mendapatkan ukuran kinerja cakupan program Puskesmas. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan DKT, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai dikedua Puskesmas kurang, pegawai dikedua Puskesmas merasa perlu tambahan pengetahuan, gaya kepemimpinan kedua kepala Puskesmas adalah gaya kepemimpinan sistem IV (gaya kepemimpinan partisipatif). Ada perbedaan cara memotivasi kerja dikedua Puskesmas. Pegawai dikedua Puskesmas memiliki sikap kerja yang positif. Pendanaan dan saran yang ada dikedua Puskesmas masih kurang. Kedua Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan fleksibel. Diketahui juga bahwa kedua Puskesmas tidak melaksanakan PTP sesuai dengan pedoman. Kedua Puskesmas kurang memahami lokakarya mini dan pada tahun lalu lokakarya mini tidak dilaksanakan. Adapun stratifikasi Puskesmas dilaksanakan oleh kedua Puskesmas sebatas hanya melaksanakan instruksi dari dinas kesehatan. Pembinaan yang kurang dari dinas kesehatan dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas. Dari telaah dokumen diketahui bahwa hanya ada 1 cakupan yang memenuhi target pada Puskesmas Kuala Cinaku, sebaliknya hanya 1 cakupan yang tidak memenuhi target pada Sei Lala.Disarankan agar dinas kesehatan lebih sering memberikan kesempatan terutama kepada pegawai Puskesmas Kuala Cinaku untuk mengikuti pelatihan, melakukan pembagian hari kerja dokter gigi dan atau perawat gigi yang bekeda di Puskesmas yang terdekat dengan kedua Puskesmas, segera melakukan pengadaan Puskesmas keliling roda 4 untuk Puskesmas Kuala Cinaku, melakukan pelatihan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, meminta keseriusan pemegang program di dinas kesehatan dan pegawai Puskesmas dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, mengusulkan kepala Puskesmas dengan status PTP dengan kinerja yang baik untuk menjadi pegawai negeri. Agar pegawai dikedua Puskesmas selalu bertanya kepada teman-teman di Puskesmas lain ataupun dinas kesehatan apabila ada kegiatan yang tidak dimengerti.

---

Qualitative Analysis to Performance of Public Health Center at Sei Lala and Kuala Cinaku, in Indragiri Hulu Distric on 2002Health development is an integral part of the national development. The Government has declared health, as a development movement to be the national strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of health organizations needed is public health center (PHC). It is found out that in 2000 scope of activity program of PHC in the region of Indragiri Hulu achieved Hepatitis B 3'(HB 3), pregnant mother visiting 4th (K 4), iron tablet (Fe) and immunization second TT giving a low rate in a certain program, however, it achieved the target in other program(K 4 and Fe 3). This showed a high rate ration in one activity compared to other activity. The community had not taken the advantage of PHC optimally and not been aware of its program management in the purpose of program achievement.

This research was conducted to gain information on the system of PHC input management, which covered human resources development (number of employee, knowledge, motivation, attitude and leadership), fund, facility and policy. Beside that we also looked into the system of process management, which covered PTP, small workshop, PHC stratification and work performance of the program.

This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health department, the head of PHC Sei Lala and Kuala Cinaku, and both its sub district heads, FGD with the administrators and the unit head of both government PHC and by doing document study to get performance measurement of the PHC program. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript and FGD. Analyze technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and identified into some topics.

The result of the research showed that both PHCs have lack of number of employees and they need additional knowledge. Type of leadership of both PHC use system IV Leadership (participative management). There was a difference in the work motivation, however they had a positive work attitude and implemented a flexible policy. Both PHCs were lack of funding and facility, not implementing PTP in accordance to the guidance and lack of understanding small workshop and PHC stratification. It was found from document study that only one scope fulfill the target at PHC Kuala Cinaku, on the other hand, only one scope did not fill the target PHC Sei Lala.

It is suggested that health service give an opportunity more often, especially to the employee of PHC Kuala Cinaku to attend training and to divide good description of work day for the dentist and nurse who work at the nearest PHC from both PHCs. It is recommended that there be a mobile PHC for PHC Kuala Cinaku to conduct PTP training, small workshop and PHC stratification. It is asked that program holder in the health service and the PHC employee conduct PTP seriously, small workshop and PHC stratification. It is suggested that the head of PHC have PTP status and good work performance to be a civil servant. All employees of both PHC should keep asking questions to their colleagues form other PHC about ongoing activities that are not understandable."

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dipandang sebagai suatu pendekatan (approach) dan bukan sebagai tujuan (objective) (Rifkin,1988).Sebagai pendekatan maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu (as a means), bukan studi mengenai bagaimana menganalisis partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara melihat atau menelaah partisipasi masyarakat sebagai tujuannya sendiri (as an end in it self). Akibatnya studi-studi yang dilakukan acapkali berputar-putar disekitar bagaimana menumbuhkan dan melaksanakan partisipasi.Indikator yang digunakan dalam telaah partisipasi masyarakat pun seringkali hanya mampu menterjemahkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pemberian kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan, sehingga pada akhirnya keterlibatan masyarakat dianggap terbatas hanya pada tahap implementasi pelaksanaan program saja.Dari hasil penelitian ini diupayakan dibangun suatu persamaan persepsi mengenai arti partisipasi masyarakat dalam wujudnya yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya dapat diususun indikator-indikator yang relatif ideal yang dapat dipergunakan sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam program posyandu.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu secara menyeluruh. Secara konseptual program posyandu mempergunakan pendekatan partisipasi masyarakat, berbagai kelompok dalam masyarakat ikut terlibat. Program posyandu relatif telah lama dilaksanakan, sehingga besar kemungkinan seluruh komponen partisipasi masyarakat akan teridentifikasi.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan cross-sectional, yaitu dilakukan melalui tahapan eksploratif, yang bertujuan mengidentifikasi indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu, yang mencakup dua kegiatan utama, yaitu :a. telaah dokumen dan kepustakaan, untuk mendapatkan gambaran mengenai program kesehatan dan menentukan variabel-variabel tentatif yang dapat dipakai sebagai indikator dari partisipasi masyarakat; danb. studi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah indikator tentatif telaah kepustakaan tersebut memang terdapat dalam kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bila kegiatan tersebut dilakukan, dalam bentuk apakah wujud kegiatan tersebut. Dari melihat wujud kegiatan, kemudian dapat ditentukan karakteristik dan dimensi tiap indikator.Arnstein (1969) mengatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.Uphoff dan Cohen mengemukakan bahwa adanya partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh adanya keterlibatan masyarakat setempat termasuk tokoh masyarakatnya pada setiap tahap kegiatan pembangunan kesehatan dalam hal : (1) Proses pengambilan keputusan; (2) Proses pelaksanaan program yang dapat berupa kontribusi sumber daya (resources) dalam wujud tenaga, finansial, serta kegiatan administratif; dan (3) proses pemanfaatan hasil program.Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu, yaitu (1) kelompok tokoh masyarakat, sebagai pemimpin dan pembina semua kegiatan pembangunan di wilayahnya, (2) kelompok leader, sebagai pelaksana kegiatan, dan (3) kelompok balita, ibu hamil dan ibu dalam periode menyusui sebagai pemanfaat pelayanan posyandu.Didapatkan lima indikator yang merupakan komponen partisipasi masyarakat sebagai hasil analisis peran ketiga kelompok tersebut pada program posyandu, yaitu: (1) indikator pengelolaan, yang menilai partisipasi masyarakat pada aspek proses pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengorganisasian, (2) indikator administrasi, yang menilai aspek pencatatan dan pelaporan, (3) indikator kontribusi, yang menilai besar kontribusi anggota masyarakat baik kontribusi tenaga, finansial, material dan saran, (4) indikator pemanfaatan, yang menilai tingkat pemanfaatan posyandu oleh kelompok sasaran, dan (5) indikator pendukung kegiatan, yang menilai berbagai kegiatan sebagai pendukung kegiatan yang mengarah pada perkembangan posyandu.Dari semua uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dan untuk melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidak adanya partisipasi tersebut tetapi perlu pula melihat derajat kepartisipasian masyarakat atau kelompok individu atau tiap individu di dalam masyarakat tersebut. Permasalahan partisipasi masyarakat akhirnya bukan hanya pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga pada 'telaah partisipasi' itu melalui pembuatan 'construct' partisipasi. Dengan kesamaan persepsi mengenai partisipasi, akan dapat ditelaah indikator yang dapat dipakai sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan."

"Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan yang dilakukan sejak dini dan sangat tergantung pada kualitas kesehatan ibu hamil. Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 373 per 100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995). Kematian ini umumnya dapat dicegah bila komplikasi kehamilan dan keadaan resiko tinggi lainnya dapat dideteksi secara dini melalui pelayanan antenatal yang baik. Manurut Green perilaku pemanfaatan antenatal dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, pendukung. Dalam penelitian ini difokuskan pada faktor predisposisi yaitu karakteristik sosiodemografi dan pengetahuan ibu. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan yang dibagi 2 wilayah yaitu wilayah yang cakupan antenatalnya tinggi (Kl > 90% dan K4 > 80%) dan wilayah cakupan antenatalnya rendah (Kl <90% dan K4 <80%). Desain penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 192 ibu hamil yang terdiri dari 94 ibu hamil di wilayah ANC tinggi dan 98 ibu hamil di wilayah ANC rendah. Cara pengambilannya simple random sampling. Pengumpulan data untuk variabel bebas: umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, dan pengetahuan ibu dilakukan dengan wawancara langsung, sedangkan untuk variabel antenatal dilakukan wawancara dan studi dokumentasi melalui KMS ibu hamil. Hasil penelitian melaporkan proporsi ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan antenatal baik adalah 29,7% dan yang pemanfaatan antenatal kurang adalah 70,3%. Sedangkan proporsi pemanfaatan ANC berdasarkan wilayah adalah untuk wilayah ANC tinggi yang memanfaatkan antenatal baik adalah 29,6% dan untuk wilayah ANC rendah adalah 29,8%. Hasil uji Chi-square menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna (p >0,05) antara pemanfaatan pelayanan antenatal dengan umur, pendidikan, paritas. Akan tetapi ada hubungan yang bermakna (p<0,05) antara pemanfaatan pelayanan antenatal dengan status pekerjaan dan pengetahuan ibu (baik secara umum maupun secara terpisah berdasarkan wilayah). Hasil analisis multivariat regresi logistik juga menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan antenatal untuk wilayah ANC tinggi adalah pengetahuan (OR 3,3161) sedangkan untuk wilayah ANC rendah adalah pekerjaan ibu (OR 21,6495). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pelayanan antenatal di wilayah Kabupaten Donggala masih sangat rendah baik itu secara umum maupun terpisah berdasarkan wilayah cakupan. Untuk itu perlu ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada ibu hamil dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka terhadap manfaat pemeriksaan kehamilan.

---

Analysis on Relationship between Socio-demographic Characteristics and Pregnant Mother's Knowledge with Utilization of Antenatal Care in Two Areas of Donggala District, Central Sulawesi Province 2001The objective of National Health Development is to improve the quality of human resources and to improve the quality of life. Those improvements are to be started early at life and heavily depend on the quality of pregnant and maternal health. At the present time, Maternal Mortality Rate in Indonesia is 373 per 100.000 life births (SKRT, 1995). In general, these deaths could be prevented if the maternal complication and other high risk situations could be detected early through good antenatal care. According to Green, predisposing, enabling, and reinforcing factors influence the behavior of antenatal care utilization. This study focused on predisposing factors, which is socio-demographic characteristics and mother's knowledge.

This study was conducted in working area of Donggala Health Office, which is divided into two areas, that is area with high antenatal coverage (K1 > 90% and K4 > 80%) and area with low antenatal coverage (K1 < 90% and K4 < 80%). Design of the study is non-experimental with cross-sectional approach. Subjects were 192 pregnant mothers comprised of 94 pregnant mothers in "high ANC area" and 98 pregnant mothers in "low ANC area". Subjects were chosen in a simple random sampling way. Data on independent variables (age, education, current employment, parity, marital status, and mother's knowledge) were collected by face-to-face interview, while data on antenatal variable was collected through both interview and document study on pregnant mother's KMS (health record card).

The study found that in general, the proportion of pregnant mother who utilize antenatal care well was 29.7%, while those who utilize antenatal care poorly was 70.3%. In "high ANC area", pregnant mothers who utilize antenatal care well were 29.6% and those who utilize antenatal care well in "low ANC area" were 29.8%. The Chi-square results exhibited no significant association (p > 0.05) between ANC utilization with age, education, and parity. However, significant association was found between ANC utilization with employment status and mother's knowledge (both in general or partial based on area). The logistic regression showed that the most dominating factor that influences ANC utilization in "high ANC area" is knowledge (OR = 3.3161), while in "low ANC area" it is mother's employment status (OR = 21.6495).

The study came into conclusion that the utilization of antenatal care in Donggala District was still very low in both general and partial (based on different ANC coverage). Therefore, there is need to improve extension and promotion to pregnant mothers in order to improve their knowledge on the usefulness of antenatal care."

"Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi.Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put.Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas.Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan.Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan.Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

---

Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making.A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach.This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview.The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff.The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee.After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management.After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community."

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"Salah satu penyebab masih rendahnya keberhasilan program P2M berkaitan langsung dengan kinerja proyek dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Rendahnya kinerja proyek dapat dilihat dari rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam POA dibandingkan dengan realisasi SPM. Penyusunan laporan bulanan proyek tidak efektif, efisien, akurat dan tepat waktu dan untuk meningkatkan pencapaian kinerja proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Program Pemberantasan Penyakit Menular Ditjen PPM-PL Jakarta.diperlukan pengembangan sistem informasi.Metode penelitian dalam penyusunan sistem ini dilakukan melalui pendekatan siklus hidup sistem atau SDLC. Dengan tahapan yang pelaksanaan : studi pendahuluan, perencanaan sistem, analisa sistem, perancangaan sistem, penerapan sistem dan evaluasi/uji coba sistem. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta operasional reseach observasi terhadap komponen sistem informasi yaitu prosedur dan alur kerja, SDM, sarana dan prasarana dan basis data.Dari hasil penelitian awal menunjukkan adanya masalah pada komponen setiap sistem informasi terutama pada perangkat lunak basis datanya. Data laporan di ketik manual dan dalam program aplikasi lotus 123 sehingga dalam pembuatan laporan bulanan dan triwulan di entry ulang mengakibatkan kebenaran data kurang terjamin dan memerlukan banyak memori untuk penyimpanan file mengakibat untuk evaluasi pelaksanaan Proyek per tolok ukur sulit dilaksanakan. Disamping itu dari penelitian awal dapat diketahui peluang pengembangan sistem, baik dari segi kebijakan pimpinan, dan sumber daya manusia maupun pembiayaan.Hasil penelitian awal sistem menunjukan adanya peluang untuk pengembangan sistem informasi monitoring evaluasi proyek yang memberikan informasi penyerapan anggaran dan fisik sebagai dasar perencanaan anggaran tahun berikutnya dan sebagai bertanggung jawaban penggunaan anggaran secara cepat, tepat dan akurat.Perancangan sistem menggunakan alat pengembangan berupa Data Flow Diagram, algoritma pemograman, Entity Relationship Diagram, kamus data, rancangan input dan dan rancangan output. Ada berbagai keunggulan pada sistem informasi yang baru dibandingkan dengan yang lama dilihat dari proses dan output yang dihasilkan.Kesimpulan pada tesis adalah : Pertama untuk memonitor dan mengevalnasi menilai kemajuan pelaksanaan proyek yang hasilnya dapat digunakan sebagai informasi manajemen, sebagai bahan bimbingan teknis dan perencanaan. Kedua Sistim informasi dirancang untuk mendukung manajer dalam fungsinya sebagai pengambil keputusan. Ketiga tersusunnya basis data proyek secara efektif dan efisien di lingkungan Ditjen PPM & PL sebagai baseline model untuk evaluasi proyek. Ke empat sistem informasi mempunyai peluang pengembangan : berupa dukungan manajemen dan pengelola, tersedianya dana, SDM dan sarana dan prasarana. Ke lima prototype yang dibuat dapat diterapkan di Sub. Bagian Evaluasi dan perlaporan, Bagian Program dan Informasi Ditjen PPM-PL dan indikator kinerja yang dihasilkan evaluasi anggaran per tolok ukur.

---

One reason for the low effective of the communicable diseases program directly has linked with the low capacity of the Project in the line with the stated program planning. The low effective of the project could be see at the planning of action (POA) which is compare to SPM realization . Un effectiveness, un efficient, low accurate and not punctual with the preparation of the monthly project report. Then, to increase the project capacity needs to develop the information system which bolsters up the implementation of the PUK at the Communicable Diseases Control Program Directorate General of Communicable Disease and Environmental Health Jakarta. (DG CDC and EH).

The method for this study was using System Development Life Cycle or SDLC which has some steps for the implementation such as : preliminary study, system planning, system analysis, design system, implementation system, and try out for the system. Information and data was gathered by doing indepth interview and observation through component of the information system by following the procedure and scheme work, human resource, infrastructure and bases of the data.

Data from the preliminary study showed that for every component in information system has some problem especially for the soft ware of the data base. Monthly report and quarterly report are typed by manually and Lotus 123. To make a report, reentry data was commonplace and has implication with validity and need ample memory for filing. The above situation then evoke the difficulty for doing a project evaluation for every tolok ukur. Beside, from the preliminary study was known that there are some leeway for system development both from the managerial policy and resources for human and financing aspects.

Again, from the preliminary study showed that the leeway to develop projcet monitoring and evaluation system which will give absorption and physically data as a base for the next year program planning and could be responsible to give the information for the budget utilization in fast, effective and accurate.

To design the system in this study was using some items like data flow diagram, program algorithm, entity relationship diagram, data dictionary, input design and out design. There are some predominance from the system in this study comparing with the old one from the process and output.

From this study a conclusion could be drawn as: first, the system in the study will be good to monitor and to evaluate the advancement for the project implementation where the result from the data monitoring could be good for the managerial information, technical supervision and planning tool. Second, the system was developed to provide the decision maker with the such information to make a decision. Third, as a baseline data for the Directorate General of CDC and EH for the project evaluation. Fourth, information system in this study has some leeway for the improvement in future regarding the management support and stake holder, adequate financial aspect, human resource and infrastructure. Fifth, the prototype which was developed in this study could be implement at Sub Division of Program Evaluation at Division of Planning and Information - Directorate General CDC and EH. Further, the indicator which was using to evaluate the budgeting for every tolok ukur."