Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jumlah keseluruhan dana kesehalan yang ada di Kota Banda Aceh pasca Tsunami 2004 sang/at banyak dan terus mcngalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007 terutama yang berasal dari Pemerintah. Pada kenyataannya dana tersebut belum merata pendistxibusiannya dalam mencakup keseluruhan program. Hal ini dapat diiihat dari Laporan Tahunan Dinkes Kota Banda Aceh tahun 2005 s/d 2007, dimana jumlah kasus penyakit menuiar masih tinggi padahal dari Laporan Realisasi Anggaran ternyata masih ada danasiaayang belum nabisdismp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran pcndanaan kesehatan melalui institusi kesehatan di Kota Banda Aceh, berdasarkan sumber pendanaan, pengelola dana, penyedia pelayanan, fungsi peiayanan, mata anggaran dan penerima manfaat dari tiap kegiatan kesehalan untuk tahun anggaran 2006-2007. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh meliputi Dinas Kesehatan dan RSU meuraxa, yang kesemuanya bersumber dari sektor publik.Pcngumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumiah pendanaan total sektor keschatan cenderung meningkat dan jumlah pcndanaan perkapita di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Depkes R.I, dan standar Bank Dunia (1993), tetapi belum mencukupi jika diiihat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan di sektor kesehatan cenderung meningkat, tetapi dalam penggunaan dana di tiap kegiatan kesehatan masih kurang tepat sasaran. Dimana dana yang ada, temyata dalazn penggunaannya lcbih besar digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas serta untuk keperluan pengadaan pcralatan dan perlengkapan kantor. Di dalam tiap kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh tiap subdin, belum terkoordinasi dengan baik kamna tidak adanya program prioritas yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di tingkat dinkes dan RS, sehingga terkesan tiap kegiatan yang dilaksanakan kurang terkoordinasi dan kurang sampai ke masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota, Bappeda dan DPRK Kota Banda Aceh, dalam menetapkan kebijakan alokasi anggamn supaya berdasarkan atas sektor-sektor prioritas daerah yang telah ditctapkan dalam RPJM, sehingga' selctor kesehatan yang menjadi salah satu sektor prioritas daerah mendapatkan proporsi pendanaan yang mcmadai. Dan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana kesehatan, lebih men gutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang membed banyak manfaat kepada masyarakat. ......The total health financing in Banda Aceh City after Tsunami in 2004 was abundant and getting increase from 2005 to 2007, mostly fiom govemment. In fact, the fimd was still not evenly distributed to cover all of programs. Banda Aceh City Health District Annual Report’s 2005-2007 showed that communicable disease cases were stili high although in Budget Realization Report was a rest ofthe fund that has not been spent yet. The research was aimed to desribe health financing through health institution in Banda Aceh City, based on financing sources, financing agent , provider, function, line item budgeting and beneiiciaries Hom every health -programs in 2006-2007 budget years.'l'he research was conducted in Health District oiiice and Meuraxa Public Hospital Banda Aceh City, whose the hind resource were from public sector and employed basic realizationof alocation. Data were collected by documentation study and depth interview with selected informant. The result showed 1.hat the number of health sector financing tend to increase and _ the number of per capita iinancing in Banda Aceh City has met the standar determined by Health Department R.I. and the standar of World Bank (1993), but hasn’t met standar determined by WHO. However, eventhough realization ofthe Iinancing tend to increase in health sector, fund utilization in every health program was still not addressed its target. The vast majority of available timd was spent on the oiiicer wage and incentive and office equipments. Health development conducted by every sub office was still not well coordinated due to there no priority of the program determined by policy maker in every health department and hospital hierarchy, so that it seemed as though every program in coordination and less to touch the society. It is suggested to City Government, the institution of development plan and parliament of Banda Aceh City in speciiying policy of allocation health financing that based on to area preference sectors which has been specified in RPJM, so that health sector gets proportion of adequate financing. And to Public Health Service and Hospital Meuraxa Banda Aceh City in expection of -doing compilation of allocation health financing, more majoringly development activitys of health giving many benefits to public.

Abstrak :
Salah satu aspek yang memprihatinkan dari buruknya standar kesehatan adalah kurangnya perhatian terhadap ibu hamil. Gambaran ini dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu, komplikasi dan kecacatan karena melahirkan. Dari data kesehatan di Indonesia pada tahun 1999 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN. Pengalaman negara lain yang sejajar dengan Indonesia seperti Srilangka, Thailand dan Malaysia terhadap penurunan kematian ibu dan bayi yang signifikan adalah dengan meningkatkan akses pelayanan ibu dan anak secara Cuma-Cuma di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan masih belum baik, hal ini terlihat dan angka persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 47.4%, dan tingginya (72%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah penduduk, serta besarnya angka persalinan yang ditolong oleh dukun masih sekitar 44%. Kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan di Lampung Tengah dapat dipahami, dengan rnemperhatikan tingkat kemampuan ekonomi penduduk yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain pemerintah belum terlihat membantu pada upaya alokasi pendanaan akses pelayanan KIA, kecuali melalui program JPSBK bagi keluarga miskin yang juga masih diragukan kelestariannya (sustainable). Penelitian ini terbatas pada analisis pendanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2003. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juni 2004 dengan menggunakan data sekunder dari Susenas, SKR1, dan SDKI serta data primer tentang tarif pelayanan kesehalan ibu dan anak di Lampung Tengah tahun 2004. Penelitian merupakan studi kualitatif yang bersifat eksploratif dan rancangan studi yang digunakan adalah metode operation research. Studi menggunakan pendekatan analisis ekonomi untuk melihat kebutuhan pendanaan pelayanan KIA dan alternatifnya dimasa yang akan datang yang memungkinkan Pemda mampu melakukan intervensi. Dari berbagai alternatif tempat pelayanan KIA dikaitkan dengan beban pendanaan yang harus disediakan, maka tempat pelayanan yang paling efektif dan komprehensif adalah Puskesmas dengan tarif unit cost yang sudah memperhitungkan biaya peningkatan mutu dan kapasitas pelayanan. Bidan di desa juga terlihat efektif terulama dalam menjangkau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kehamilan (ANC). Apabila puskesmas sebagai pilihan tempat pelayanan KIA, maka untuk mendanai penduduk miskin dan kurang mampu pada tahun 2004 Pemda perlu menyediakan alokasi dana sekitar Rp 18.900.097 987,-. Jika seluruh penduduk sebagai target yang harus dilayani maka Pemda perlu menyediakan dana sekitar Rp 19.286.043.250. Beberapa keuntungan bagi Pemda akibat penyediaan dana pelayanan KIA yaitu, pertama akan segera menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi, kedua Pemda mendapat respons positif terutama dari masyarakal sehingga akan meningkatkan bargaining position secara polilis, ketiga Pemda mulai mempersiapkan mutu SDM yang berkualitas untuk jangka panjang sehingga pada gilirannya akan meningkatkan HDI kabupaten Lampung Tengah. Beberapa pilihan dapat dilakukan Pemda dalam upaya pendanaan KIA yaitu, pertama membagi beban pendanaan dengan pemerintah pusat. kedua mendorong pemerintah segera membuat dan menetapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis sosial, dan ketiga melakukan kajian untuk memungkinkan terbentuknya sistem pembiayaan kesehatan dan kelembagaannya di daerah tingkat kabupaten. Daftar bacaan : 58 ( 1981 - 2003)

---

Health Financing Requirements of Mother and Child Health Services in Central District of Lampung on 2003 Year One of aspect have concerning obsolesce of the health status arc the lack of attention for women pregnants. It's was describe that as highest of maternal mortality rate, and bear with handicap. Data of health in Indonesia at 1999 was indicated that maternal mortality and child mortality of Indonesia is highest among ASEAN nations. Lesson learned with as other similar state as Indonesia like Srilangka, Thailand And Malaysia had decreased MMR and IMR which significant by improving access to the health services without charges. This one important come of the facts for insufficient health services access. Access to the heath services by mother and child is still worse, its can be seen from number birth by professional birth it's just 47.4%, in the other side number of birth by birth attendance still 44%. Many people (72%) was beared at they own home. Insufficient of access to the health services in Central District of Lampung is perceivable when have understand about economic disabilities. Most of people have life above the poverty line. By the way the Government not yet have been assist an effort to financing allocation for accessing mother and child services, excepted had through fund of the JPSBK program for impecunious family, it's also hang in doubt for continuing. This research was limited just to financing analyze of the mother and child health services in Central District of Lampung 2003 year. The study conducted between April to June 2004 by using secondary data from Susenas, SKRT, and SDKI. Besides that the primary data have put from tariff of several health services on 2004 year. The Research are qualitative study having present of explorative study and used method by operation research. The study use by the economic analysis to predict finance requirements of mother and child services, and had assumed forecast of several alternative founding as able as conduct of the Local government intervention. Of the various the mother and child health services was related by a financing which must be provided, the most comprehensive and effective service place are Puskesmas with a consider have been improve of quality and capacities. Village of midwife is also have consider most effective, especially to reach the family planning and antenatal cares. While the puskesmas was appoint of mother and child services, for the fund of impecunious resident at the year 2004 the Local government most require be prepared the fund allocation about Rp 18.900.097 987,-. If include all of people at the Local government must be prepared the fund about Rp 19.286.043.250,-. There are some advantage for Local government gain of health services financing of mother and child, the first will immediately degrade the number of morbidities and IMR, MMR, second the Local government will get the positive response especially from society so will gain increase bargaining positions of political scene, third the Local government have begin prepare to increase the human resources quality in the long distance so that will improve the human development index. There are some choices could be done by Local government for an effort the mother and child financing, first divide the financing burden with the central government, second push the government immediately make and specify the financing health system base on social scene, and third be conduct the appropriate study of probable health financing system in district. References : 58 (1981 - 2003)

Abstrak :
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasaran dan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. ...... Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supporting element for the implementation of the duties of the Ministry of Health in health financing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functions optimally, an organization needs to be supported with an organization structure that reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing of literature and interviewing the experts to search and obtain their views in the roles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development of national health programs through the health financing. At the end, this research is expected to provide input for the organizational structure of PPJK that align with the environtmental strategic changing, in both internally and externally.

Abstrak :
Pembiayaan puskesmas yang berasal dari pemerintah (dana publik) harus dipastikan telah digunakan secara efektif, efisien dan transparan dengan menggunakan sistem Public Financial Management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana puskesmas untuk meningkatkan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) di Puskesmas Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen kualitatif dan kuantitatif serta melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 12 informan terpilih. Tren realisasi dana untuk KN1 dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dianalisis dalam bentuk matriks dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk implementasi KN1, tidak ada anggaran khusus yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Namun dalam pelaksanaan anggaran, dana yang digunakan oleh puskesmas untuk mendukung peningkatan cakupan KN1 terdiri dari pembelian vitamin K, salep mata, klem tali pusat, pelaksanaan kelas ibu hamil, dan lain-lain. Dana yang digunakan berasal dari BOK dan Kapitasi. Pemantauan anggaran dilakukan secara berkala baik oleh internal (puskesmas dan dinas kesehatan) maupun eksternal (inspektorat). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketepatan waktu penetapan pagu anggaran untuk puskesmas dan integrasi perencanaan antara dinas kesehatan dan puskesmas memainkan peran penting dalam perumusan anggaran. Transaksi tunai merupakan mekanisme paling tepat untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat/kader/lintas sektor. Bendahara dengan latar belakang pendidikan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Puskesmas.

---

Puskesmas funding from the government (public funds) must be ensured that it has been used effectively, efficiently and transparently by using a public financial management system. This study aims to analyze the utilization of puskesmas funds to increase the coverage of the first neonatal visit (KN1) in Bogor City. Data were collected through qualitative and quantitative document review and semi-structured in-depth interview with 12 purposively selected informants. Funds for KN1 trend were analyzed descriptively. Qualitative data were analyzed in the form of a matrix and validated through the triangulation. The results showed that the realization of puskesmas funds from Health Operational Assistance (BOK) and capitation funds in 2016-2018 experienced a significant increase. For the implementation of KN1, there is no special budget set in the budget formulation. However, in the budget execution funds used by puskesmas to support the increase in KN1 coverage consisted of purchasing vitamin K, eye ointments, umbilical cord clamps, implementing classes for pregnant women, and others. The funds used are from BOK and capitation. Budget monitoring is carried out periodically both by internal (puskesmas and district health office) and external (inspectorate). This study identified that the timeliness of setting the budget ceiling for puskesmas and the integration of planning between district health office and puskesmas played an important role in the budget formulation. A cash transaction is needed for activities involving the community/cadres/cross-sectors. An economist treasure will improve the quality of the Puskesmas financial report.

Abstrak :
Household cannot avoid unpredictable things like illness happened, which needs high health expenditure for health treatment. This expenditure may leads to indirect cost like decreasing of non health consumption Gertler Gruber, 2002. The large out of pocket expenditure can make a household become impoverish since they need to spend more. That is why health insurance appeared as the prevention of big spending in health expenditure, especially curative one. Health insurance works by pooling arrangements of their user. This arrangement of health insurance is also used by government to make sure everyone in the country has the same opportunity to get healthcare services. Liu, 2016 and Kolukuluri, 2017 have found in their studies that public insurance is useful for decreasing the effect caused by illness. By using data from Susenas 2013 and 2016, this research compares household with insurance to know whether they got better off compare with non user. It is found in this research that Jaminan Kesehatan Nasional can save households health expenditure when they need inpatient treatment and also significantly better off in terms of food consumption whether the household need inpatient or outpatient treatment. In terms of inpatient, JKN user is also better off on housing and utilities consumption. While for outpatient household, JKN user is better off on transportation expenditure. Although it is only two years after the launching of JKN, it has already showed positive result in health financing. It can still be improvised a lot, especially in terms of outpatient health treatment expenditure.

---

Rumah tangga tidak dapat menghindar dari kejadian tidak terduga seperti terserang penyakit yang dapat menyebabkan tingginya pengeluaran kesehatan untuk penyembuhan. Pengeluaran ini dapat menyebabkan biaya langsung dan tidak langsung seperti turunnya konsumsi non-kesehatan Gertler Gruber, 2002 . Pengeluaran out-of-pocket yang tinggi dapat menyebabkan rumah tangga jatuh ke kemiskinan sebagai akibat dari pengeluaran besar di waktu singkat. Itulah mengapa asuransi kesehatan hadir sebagai pencegahan dalam pengeluaran besar di kesehatan, terutama pengeluaran kuratif. Sistem dari asuransi kesehatan adalah pooling arrangement dari penggunanya, namun pengguna bisa mendapatkan manfaat langsung berupa rendahnya pengeluaran out-of-pocket. Sistem ini juga digunakan pemerintah untuk asuransi kesehatan nasional agar seluruh warga dapat merasakan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak kesehatannya. Liu, 2016 dan Kolukuluri, 2017 telah menemukan dalam studinya bahwa kebijakan asuransi kesehatan nasional dapat mengurangi dampak dari penyakit terutama di biaya tidak langsung. Dengan menggunakan data dari Susenas 2013 dan 2016, penelitian ini akan membandingkan konsumsi rumah tangga dengan asuransi kesehatan untuk mengetahui apakah mereka dapat konsumsi lebih baik dibandingan rumah tangga yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Ternyata dapat ditemukan dalam penelitian ini bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mampu mengurangi pengeluaran kesehatan rumah tangga ketika mereka membutuhkan pelayanan rawat inap. Tidak hanya itu, JKN juga mempengaruhi konsumsi makanan baik di perawatan rawat jalan maupun rawat inap. Dalam perawatan rawat inap, pengguna JKN dapat mengonsumsi pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga lebih baik. Sementara dalam perawatan rawat jalan, pengguna JKN dapat mengonsumsi pengeluaran transportasi lebih baik. Walaupun peresmian JKN baru dilakukan selama dua tahun, namun kebijakan ini sudah menunjukkan dampak positif dalam hal health financing. Namun JKN masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi, terutama dalam hal pengeluaran kesehatan untuk perawatan rawat jalan.

Abstrak :
Dibandingkan dengan negara tetangga dilingkunganAsia Tenggara, pembiayaan kesehatan di Indonesia masih relative kecil. Sebelum krisis, biaya kesehatan adalah sekitar 2,5 % GDP atau sekitar $ 12.00 per kapita per tahun. Jumlah tersebut menurun drastis menjadi rata-rata dibawah $ 1.00 atau dibawah Rp.10.000; /capital tahun karena adanya krisis yang berkepanjangan ditambah dengan inflasi biaya kesehatan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya di Kabupaten Lampung Selatan untuk periode tahun 2003. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Dinas Kesehatan, RSU Kalianda, BKKBN, Dinas PU, Badan PMD, yang kesemuanya yang bersumber dari sektor publik dan memakai dasar alokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Studi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembiayaan sektor kesehatan adalah sebesar Rp. 41.857,38 atau US $ 4.87 per kapita per tahun. Angka dinilai cukup karena sudah memenuhi standard per kapita dari Bank Dunia sebesar Rp.41.174,- Walaupun jumlahnya sudah besar, tetapi alokasi dana belum mengacu pada program prioritas, yakni zona pantai sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan manajemen pelayanan. Hal ini terbukti dari minimnya alokasi dana untuk program-program tersebut, dibandingkan dengan program lain yang tidak menjadi prioritas. Disamping itu juga peruntukkan alokasi dana untuk program dimaksud kurang mendukung untuk keberhasilan suatu program. Lebih banyak ditemukan mata anggaran yang bersifat umum, belum spesifik untuk menjangkau sasaran program yang diharapkan. Dari wawancara mendalam didapat informasi bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk mendapat prioritas perolehan dana-APBD. Sedangkan dari hasil perhitungan pembiayaan diperoleh bahwa sektor kesehatan mendapat alokasi dana 6,12% dari APBD, masih lebih rendah dari alokasi dana beberapa sektor lain. Sebagai kesimpulan bahwa dari analisis kecukupan, alokasi dana sudah memadai karena sudah memenuhi standard Bank Dunia. Namun dari analisis terhadap program prioritas, alokasi anggarannya tidak sesuai dengan besarnya proporsi yang ditetapkan untuk suatu program prioritas. Disarankan agar dalam menyusun perencanaan anggaran, menyesuaikan dengan program prioritas yang telah disusun, dengan cara meningkatkan alokasi pembiayaannya, disamping juga jenis kegiatan, sifat program, dan mata anggaran harus lebih menyentuh kepentingan rakyat. Daftar bacaan : 32 (1977-2002)

---

Compared to neighbor countries within South East Asia, health financing in Indonesia is relatively still little. Prior to crisis, the GDP share for health is about 2.5% or about $ 12.00 per capita per year. This amount was drastically reduced to average below $ 1.00 or below Rp 10,000 per capita per year due to prolonging crisis and added by high inflation rate of health cost. This research aims at getting a description of map of health financing of government institutions based on sources and its allocation in the District of Lampung Selatan for the period of 2003. The scope of research is including District Health Office, General Hospital Kalianda, Family Planning, Civil Work Office, and Community Empowerment Board; which is all fund are from public sector and is using allocation based method. Data collected by literature review and in-depth interview with selected informer. This study shows that budget allocation for health sector is about Rp 41.857,38 or US$ 4.87 per capita per year. This figure is adequate and met with the standard per capita from the World Bank at Rp 41.174. Although the amount of allocation is big, however the allocation is not line with program priority such as healthy beach zone, and improvement quality and management of health service. This evidence can be seen from the low amount of budget allocation compared to program, which is not a priority. Beside that, the purpose of allocated fund for program is not directly support the success of program. Mostly found that budget line is still using general category and not yet specifically to reach to the expected target program. From in depth interview shows that health sector is priority to get government allocation fund. Meanwhile from computation shows that health sector get only 6.12% of total government allocation fund, and this figure is still below other sectors. As conclusion, from the viewpoint of adequacy, budget allocation is met to the standard of the World Bank. However, from the viewpoint of program priority, budget allocation is not inline with the proportion of predetermined program priority. Suggested that in the process of budget planning has to follow program priority that is predetermined before, increasing the allocation of budget, variety of activities, type of program, and budget lines has to fulfill the need of people.

Abstrak :
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2013 menempatkanKabupaten Cianjur terendah di Jawa Barat, dan Kota Sukabumi terjadi penurunanpaling signifikan di Provinsi Jawa Barat. Tujuan studi ini untuk menjelaskanimplementasi kebijakan urusan kesehatan di Kabupaten Cianjur dan KotaSukabumi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitiandengan pendekatan postpositivisme menggunakan metode kualitatif. Hasilpenelitian implementasi kebijakan urusan kesehatan di Kabupaten Cianjurmenunjukkan belum validnya data masyarakat miskin untuk program pembiayaankesehatan, adanya hutang Pemerintah Daerah ke fasilitas kesehatan, anggarankesehatan belum 10 , akses masyarakat ke fasilitas kesehatan masih sulit,rujukan puskesmas ke rumah sakit masih tinggi, kurangnya jumlah sumber dayamanusia kesehatan dan kualitas kompetensinya yang rendah, serta belum adaperencanaan dan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan.Sementara Kota Sukabumi implementasi kebijakan urusan kesehatan yangmeliputi pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan sumber daya manusiakesehatan sudah berjalan dengan baik, namun yang masih harus diperhatikanadalah program pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang belumberjalan. Faktor kepemimpinan, komunikasi, dan sosio cultural menjadi faktordominan yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi urusankesehatan berdasarkan konsep factors affecting implementation ofdecentralization policies yang dikemukan oleh Cheema dan Rondinelli.Kata Kunci : Kesehatan, Desentralisasi, Implementasi Kebijakan, PembiayaanKesehatan, Fasilitas Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, KabupatenCianjur, Kota Sukabumi

---

West Java is one of the provincial area in Indonesia which consist of 25 districtsand cities. Based on 2013 Indonesian Public Health Development Index IPHDI ,there were two areas in West Java with major public health developmentconcerns. District of Cianjur has the lowest IPHDI rank in 2013, while City ofSukabumi experienced a significant decrease in IPDHI rank from 2007 to 2013.This study aimed to analyze implementation of health affair policy and to identifyfactors that affecting it in Cianjur and Sukabumi by using post positivismapproach and qualitative method. The results of the implementation of healthaffairs policy in Cianjur showed that the accurate data on poor society for healthfinancing program was not established, the presence of local government debt tohealth facilities, health budget has not covered 10 of the total budget, difficultiesin accessing health facilities, the number of referral from Puskesmas to hospitalwas high, the number and quality of competence in health human resources waslow, and human health resources development plan and program were notavailable. On the other hand, even though Sukabumi had significant decrease inIPDHI rank, this research found out that Sukabumi has established a wellperformedimplementation of health affairs policy which consist of healthfinancing programs, health facilities and health human resources. However,Sukabumi had to consider to implement the human health resource programswhich were not yet started. Overall, the findings from Cianjur and Sukabumishowed that leadership, communication and sociocultural are the dominant factorswhich influence the implementation of health affairs policy decentralization basedon factors affecting implementation of decentralization policies conceptbyCheema dan Rondinelli.Key words Healthy, Desentralization, Policy Implementation, Health Financing,Health Facility, Human Health Resources, Cianjur, Sukabumi

Abstrak :
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah. ......Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions.

Abstrak :
Pendanaan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam memengaruhi derajat kesehatan, termasuk salah satu masalah gizi pada balita yang disebut gizi buruk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pendapatan daerah dan pembiayaan kesehatan serta ko- relasinya dengan gizi buruk pada balita di tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2007. Penelitian ini merupakan studi ekologi/korelasi. Data pendapatan daerah dan pembiayaan kesehatan didapat dari Kementerian Keuangan, sedangkan data gizi buruk menggunakan data Riset Kesehatan Nasional tahun 2007. Sebanyak 250 kabupaten/kota yang diteliti dengan tidak mengikutsertakan kabupaten/kota yang datanya tidak lengkap atau tidak valid. Secara nasional, hanya persentase pendapatan asli daerah (PAD) per total pendapatan yang berkorelasi dengan gizi buruk, meskipun korelasinya lemah (r = 0,22). Berdasarkan kawasan di Indonesia, Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur menunjukkan persentase PAD per total pendapatan berkorelasi lemah dengan gizi buruk (r = 0,20 dan r = 0,53). Terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi persentase pen- dapatan daerah dan pembiayaan kesehatan, semakin rendah persentase gizi buruknya. Korelasi antara pendapatan daerah, pembiayaan kesehatan dan masalah status gizi tidak dapat diabaikan. Data yang lebih lengkap dan valid diperlukan untuk dikembangkan penelitian selanjutnya.

Health financing is one of the factors which contribute important role in in- fluencing health status, including nutritional problem among children under five, called severely wasted. Therefore, the aim of this study was to describe districts income and health financing and examine it correlations with the prevalence of severely wasted among children under 5 years at regen- cies/municipalities level in Indonesia in 2007. This research was an eco- logical study. Data on revenue and health financing were obtained from Ministry of Finance, and severely wasted data were obtained from the Indonesian Basic Health Research (Riskesdas) 2007. There are 250 re- gencies/municipalities were being objects of this research, while the others were excluded due to incomplete/missing or invalid data. Result shows na- tionally, only the percentage of local revenue by total district income had cor- relation with severely wasted, although it is weak (r = 0,22). By regions, in the Western Region Indonesia and the Eastern Region Indonesia, those variable had weak correlation with severely wasted (r = 0,20 and r = 0,53). The graphics trend shows higher percentage of local revenue and health fi- nancing, related to lower number of the prevalence of severely wasted. The correlation between district income and health financing for poor nutritional status cannot be ruled out. More valid and complete data on district income and health financing is needed for further research.