Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, pandemi COVID-19 telah mengganggu kondisi sosial ekonomi. Hampir 15% penduduk usia produktif terdampak, pengangguran meningkat sampai 7%, dan penduduk miskin bertambah hingga 2,4 juta per Maret 2021. Kemudian, infeksi COVID-19 yang cepat juga mendorong rumah tangga mengubah pola belanjanya. Rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi tinggi cenderung belanja lebih tinggi untuk kesehatan karena mereka memiliki kepedulian yang baik untuk melindungi anggota keluarganya dari penyakit, sebaliknya pada rumah tangga dengan status ekonomi rendah. Ketimpangan belanja kesehatan berpotensi melebar selama pandemi COVID-19 dan meluasnya transmisi penyakit menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan belanja kesehatan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 serta dekomposisi ketimpangannya berdasarkan tingkat sosial ekonomi.Berbagai sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019 dan 2021, Survei Potensi Desa, dan data surveilans COVID-19 digunakan untuk menangkap ketimpangan belanja kesehatan dan faktor yang berkontribusi. Pertama, tingkat ketimpangan diukur dengan menggunakan kurva dan indeks konsentrasi. Kemudian, faktor yang berkontribusi pada ketimpangan akan dianalisis menggunakan Ordinary Least Square (OLS) regresi dan Oaxaca Decomposition.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan belanja kesehatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Seluruh variabel independen pada model memiliki hubungan yang signifikan pada belanja kesehatan dan berkontribusi pada ketimpangan. Namun, variabel independen yang terhimpun pada explained component hanya dapat menjelaskan 10-20% ketimpangan belanja kesehatan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Untuk mengurangi ketimpangan, penguatan pelayanan kesehatan primer (dalam hal ini puskesmas) sebagai gatekeeper dan peningkatan cakupan kepesertaan JKN adalah aspek esensial untuk mengurangi ketimpangan kesehatan berdasarkan tingkat sosial ekonomi.

---

Currently, the COVID-19 pandemic has disrupted the socioeconomic situation. Over 15% of people in the productive age group are affected, the unemployment rate rises to 7%, and the number of poor people rises to over 2,4 million by March 2021. Furthermore, the rapid infection of COVID-19 also drives the household expenditure pattern. High socioeconomic level households tend to spend more on health services due to good awareness to protect against illness, otherwise in households with low socioeconomic. The health expenditure inequality potentially widens during the COVID-19 pandemic and the transmission of the disease will spill over to the society. This study will capture the inequality level of household expenditure on health before and during the COVID-19 pandemic and the difference decomposition by socioeconomic degree.

The multisource data from the National Social Economics Survey March 2019 and 2021, Village Potential Survey, and COVID-19 surveillance data are employed to capture the health expenditure inequality and its explanatory factors. Firstly, the concentration curve and index are utilized to measure inequality. The contributory factors of inequality will be analyzed by using OLS regression and Oaxaca Decomposition.

The results reveal that health expenditure inequality at rises during the pandemic COVID-19. All covariates in the model have statistically significant to the health expenditure and contribute to inequality. However, an explained component could only exhibit 10-20% of out-of-pocket inequality. Strengthening the primary health care function as a gatekeeper and improving social health insurance coverage are fundamental to reduce health inequality between different socioeconomic levels"

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA)pada periode pemerintahan Malcolm Turnbull dalam upaya untuk menangani masalah kesehatan kelompok Aborigin tahun 2016-2018. Sejak keberadaannya mulai diakui secara hukum dan terdaftar dalam sensus, hasil survei kesehatan menunjukkan bahwa kelompok Aborigin memiliki status kesehatan yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan kelompok non-Aborigin, padahal aspek kesehatan menjadi kunci dasar dalam melihat kesejahteraan. Pelaksanaan kebijakan NIRA dituangkan dalam bentuk program dan layanan kesehatan dari sejumlah organisasi kesehatan yang bermitra dengan pemerintah di bawah Indigenous Australian’s Health Programme (IAHP). Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan residual dan pasca kolonialisme dalam menganalisis implementasi kebijakan NIRA serta faktor yang memengaruhi kegagalan kebijakan tersebut pada periode Malcolm Turnbull.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan dokumen resmi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan NIRA pada periode Malcolm Turnbull (Koalisi) hanya mengulang program dan layanan pada periode sebelumnya, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada cenderung residual atau berkelanjutan. Pada akhirnya, kebijakan NIRA pada periode Malcolm Turnbull belum mampu mengatasi permasalahan kesehatan kelompok Aborigin dan belum mampu memberikan perubahan terhadap kesejahteraan kelompok Aborigin.

---

This research discusses the implementation of the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy during Malcolm Turnbull Period as an effort to solve Aboriginal groups health problemns 2016-2018. Since their existence began to be legally recognized, the results of health surveys showed that the Aboriginal groups have a much poorer quality of health than non-Aboriginal groups, even though health is the basic key to seeing welfare of the community. The implementation of the NIRA policy is expressed in the form of healthcare programs under the Indigenous Australia’s Health Programme (IAHP). This research use qualitative method with literature study techinques and some official documents. The results of this research explain that the implementation of NIRA policies in the Malcolm Turnbull Period as Coalition still continues the programs and healthcare services in the previous period, so the existing weaknesses tend to be residual or sustainable. In the end, the NIRA policy in the Malcolm Turnbull period has not been able to solve the Aboriginal groups health problems and has not been able to provide changes to the welfare the Aboriginal Groups."

"ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mereformasi sistem asuransi kesehatan publik untuk masyarakat miskin pada tahun 2008 tetapi di sisi lain Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan akses terhadap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini menganalisis apakah reformasi sistem asuransi kesehatan publik di tahun 2008 justru meningkatkan   kesenjangan kesehatan masyarakat miskin.   Dengan menggunakan data IFLS dan PODES, penelitian ini menemukan indikasi bahwa setelah reformasi, kesenjangan kesehatan masyarakat miskin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya gap kecenderungan untuk melakukan klaim asuransi kesehatan sesuai dengan level kemudahan untuk menjangkau puskesmas. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat miskin dari pengeluaran katastropik, selain penyediaan asuransi kesehatan, pemerintah juga harus memperhatikan kemudahan menjangkau puskesmas, termasuk meningkatkan kualitas jalan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur kesehatan.

---

ABSTRACT

---

Though the Indonesian government reformed its public health insurance system for the poor in 2008, the country still faces challenges with the disparity of accessibility to primary healthcare centres (puskesmas). This study examines whether the 2008 healthcare system reforms increased health inequality of the poor. Using data from the RAND Indonesian Family Life Survey (IFLS) and The Village Potential Statistics (PODES), this study found an indication that, in the aftermath of the reforms, the gap widened in the tendency for the poor to make insurance claims depending on their level of access to healthcare centres. Therefore, to protect the poor from catastrophic out-of-pocket expenditure, besides the provision of public health insurance, the government needs to be concerned about the accessibility of public health care, which includes not only the provision of direct healthcare infrastructure, but also improving road access conditions.

"