Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Politik kebudayaan merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah nasional dalam mempromosikan budaya di berbagai negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Italia berusaha mengimplementasikan politik kebudayaannya dengan melihat gastronomi sebagai alat diplomasi atau gastrodiplomasi. Sementara Spanyol juga melakukan hal yang serupa namun dengan alat diplomasi budaya khas Spanyol, yaitu flamenco. Tulisan ini menganalisis alasan Italia dan Spanyol untuk mengimplimentasi politik budaya dengan cara gastrodiplomasi dan flamenco. Serta tulisan juga akan melihat relasi politik kebudaayan dengan dampak positif dari segi ekonomi dengan adanya politik budaya yang diimplementasikan di kedua negara tersebut, yaitu melalui kebijakan gastrodiplomasi dan Spanyol melalui kebijkan flamenco. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara integral Hegemoni Gramsci, konsep diplomasi kebudayaan, konsep ekonomi budaya, dan konsep ekonomi kreatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah dokumen resmi atau artikel promosi budaya terkait yang diterbitkan oleh pemerintah Italia dan Spanyol dan data penelitian sebelumnya, seperti jurnal, buku dan laporan resmi dan hasil penelitian. Beberapa sumber seperti berita yang berasal dari media massa maupun media online juga digunakan. Hasil penelitan ini menemukan bahwa kebijakan budaya diimplementasikan oleh berbagai elemen lapis negara, faktor yang terlibat adalah lembaga swadaya masuarakat, media, institusi pendidikan dan pelaku bisnis untuk mempelihatkan hegemoninya. Sementara itu, negara mendapatkan keuntungan ekonomi yang dapat dilihat dari berbagai variabel ekonomi kreatif.

---

Cultural politics is one of the efforts used by national governments in promoting culture in various countries to achieve their national interests. Italy tries to implement its cultural politics by seeing gastronomy as a diplomatic tool or gastrodiplomacy. Meanwhile, Spain also does similar policy but with a typical Spanish cultural diplomacy tool, namely flamenco. This theses analyzes the reasons for Italy and Spain to implement cultural politics by means of gastrodiplomacy and flamenco. The theses attempts to look at the relation of cultural politics with positive impacts from an economic perspective with the existence of cultural politics implemented in the two countries, namely through gastrodiplomacy policies and Spain through flamenco policies. The theory used in this research is the integral state of Gramsci's Hegemony, the concept of cultural diplomacy, the concept of cultural economy, and the concept of the creative economy. The research method that will be used in this paper is a qualitative research method. Meanwhile, the data collection method used is document study data collection by gathering relevant information and data. The data source used is a secondary data source. The data sources in question are official documents or related cultural promotion articles published by the Italian and Spanish governments and previous research data, such as journals, books and official reports and research results. Several sources such as news from mass media and online media are also used. The results of this study found that cultural policies are implemented by various elements of the state, the factors involved are non-governmental organizations, the media, educational institutions and business people to show cultural hegemony. The state also gains economic benefits that could be seen from various creative economy variables."

"Penelitian ini adalah analisis kritis terhadap hegemoni, konflik kepentingan, serta politik luar negeri Prancis dan Uni Eropa di 6 kawasan Teritori Seberang Lautan (Territoire dOutre Mer) Prancis yang juga merupakan Outermost Region (OR) Uni Eropa, yakni Guadeloupe, Guyana Prancis, Réunion, Martinique, Mayotte, dan Saint-Martin. Keenam teritori itu ialah bekas jajahan Prancis yang kini terintegrasi secara politik dengan Uni Eropa sebagai Teritori Seberang Lautan Prancis. Penelitian ini memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk memperoleh penjelasan atas motivasi yang mendorong Prancis dan Uni Eropa mempertahankan 6 OR itu meskipun terpaut jarak yang jauh, dependen secara ekonomi, dan memiliki budaya yang berbeda dari Prancis Metropolitan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kebudayaan yang terbentuk akibat interaksi Prancis, UE, dan OR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan hubungan internasional dan sejarah kebudayaan. Adapun teori yang dipakai sebagai instrumen analisis ialah teori Hegemoni Gramsci-baik yang menggunakan perspektif HI, maupun kebudayaan-teori Neofungsionalisme Ernst B. Haas, serta teori Praktik Budaya Pierre Bourdieu. Di akhir penelitian ini, terlihat bahwa motivasi Prancis dan UE tetap mempertahankan keenam OR Prancis ialah (1) keuntungan ekonomi, (2) ekspansi Euro dan politik UE di luar Eropa Daratan, (3) kekuasaan kelompok elit, serta (4) idealisme Prancis untuk mempertahankan pengaruhnya sebagai sebuah imperium yang besar. Interaksi antara Prancis dan OR lebih mempengaruhi kebudayaan OR dibandingkan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan simbolik yang dimiliki Prancis lebih besar dibandingkan OR. Prancis mengakibatkan lahirnya kreolitas dan identitas ganda di OR, sedangkan OR mengubah Prancis yang mulanya tidak menoleransi kreolitas menjadi negara yang mengakui fenomena itu sebagai bagian dari kekayaan nasional. Interaksi itu juga mengubah sistem pendidikan Prancis menjadi lebih terbuka pada kebutuhan untuk mempelajari bahasa-bahasa minor teritorinya.

---

This study is a critical analysis of hegemony, conflict of interest, as well as French and European Union foreign policy in 6 French Overseas Territories (Territoire dOutre Mer) which are also the European Unions Outermost Region (OR), namely Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, Mayotte, and Saint-Martin. The six territories are former French colonies which are now politically integrated within the European Union as the French Overseas Territory. This study has 2 objectives. First, to get an explanation of the motives that pushed France and the European Union to maintain the 6 ORs even though they were at a great distance, economically dependent, and has had a different culture from Metropolitan France. Second, to gain understanding on how culture is formed due to France, the EU and the ORs interaction. This study employes qualitative methods within international relations and cultural approaches. The theories which were used as instruments of analysis were Gramscis Hegemony theory, Ernst B. Haas Neofunctionalism theory, and Pierre Bourdieus Cultural Practice theory. At the end of this study, it appears that the motivation of France and the EU to maintain its ORs are (1) economic benefits, (2) Euro and EU expansion outside of Mainland Europe, (3) elite group power, and (4) French idealism to maintain its influence as a great empire. The interaction between France and its ORs has more influence on OR culture than vice versa. This is due to the symbolic powers that France possesses are far greater than ORs. Such interaction has resulted in the birth of creativity and multiple identities in the ORs. On the other hand, ORs had also promted France to shift from a regime which did not tolerate creolness into a country that acknowledges divesity as a national asset. The interaction also changed French education system to be more open to territorial minor languages."