Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJenis penelitian ini adalah studi kasus kontrol untuk meIihat hubungan periiaku pengelola dan pengecer hidran dengan kontaminasi air hidran yang diterima konsumen dan secara deskriptif diiakukan pendalaman tentang keadaan hidran hidran di kecamatan Tambora.Hasil penelitian ini ternyata (a) ada hubungan pengetahuan pengelola hidran dengan kontaminasi air hidran yang diterima konsumen; (b) tidak ada hubungan antarasikap pengelola, pengetahuan pengecer, sikap pengecer dan perbuatan/tindakan pengelola dan pengecer terhadap kontaminasi air hidran yang diterima konsumen.Dari hasil pendalaman mengenai keadaan hidran hidran di Kecamatan Tambora didapati: (a) kwalitas bakteriologik air PAM di kecamatan Tambora baik; (b) 58,06% kwalitas bakteriologik air hidran yang diterima konsumen mengala-mi kontaminasi; (C) beberapa karakteristik fisik bak hidran di kecamatan Tambora belum memenuhi syarat yang layak untuk mencegah terjadinya kontaminasi.Disarankan perlunya usaha usaha pencegahan dan pengawasan kontaminasi melalui pengetatan kriteria kelayakan perijinan pengoperasian hiran, kriteria perijinanpendirian hidran dan peningkatan penyuluhan penyuluhan kepada pengelola, pengecer dan masyarakat konsumen air hidran.

---

"

"Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi sarana dan prasarana. Pada saat ini banyak pengembang yang mencoba mendesain sebuah kompleks perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkotaan. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat tidak terkendalinya Sumber energi. Siklus ini berisi rangkaian demi rangkaian panjang peristiwa (event dinamic) yang dimulai dari prakejadian, kejadian dan siklusnya serta konsekuensi yang mengiringinya. Kejadian tersebut akan tercipta apabila kondisi dan beberapa syarat pencetusnya terpenuhi, utamanya pada saat prakejadian. Ada poin-poin yang menjadi persyaratan dasar yang apabila gagal dilakukan pengendalian akan memicu peristiwanya, kemudian akan memasuki tahapan tidak terkendali dan sukar dipadamkan. Syarat kondisi tersebut di antaranya adalah terdapat bahan yang dapat terbakar, misalnya minyak, gas bumi, kertas, kayu bahkan rumput kering dan sebagainya. Landasan yang mendasari adalah tentang peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis dan Pengaturan Pelaksanaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, pasal 1 dan pasal 3. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menyebabkan tidak tersedianya prasarana sistem proteksi kebakaran atau hidran pada kompleks perumahan dan lingkungannya? 2) Bagaimana upaya penyediaan sistem proteksi kebakaran atau hidran pada kompleks perumahan dan lingkungannya? Untuk membahas lebih jauh dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan penghuni permukiman apakah sarana dan prasarana pada permukiman tersebut telah memenuhi Peraturan Menteri tentang proteksi kebakaran."

"Dalam konsep WTU dikedepankan bahwa wilayah- wilayah yang terletak pada ketinggian 0 sampai 7 meter dpi. merupakan wilayah rawa dan endapan dengan air tanah tawar terbatas. Wilayah 7 sampal 25 meter dpi. merupekan wilayah pemusatan penduduk dan memiliki air tanah tawar banyak. (Sandy, 1982; Depdagri, 1983) Salah satu penyebab keterbatasan air tanah tawar di wilayah ketinggian 0 sampai 7 meter dpi. tersebut adalah intrusi air laut yang menyebabkan air tanah menjadi payau/asin (Ruili, 1987; PAM Jaya, 1929) Bila melihat kemampuan PAM Jaya yang saat ini baru mampu melayani 60 persen dari kebutuhan penduduk, maka adanya pemakaian air gerobak di wilayah wilayah dengan ketinggian 0-7 meter dpl.Sehubungan dengan hal tersebut, masaiah yang dibahas adalah: 1. Bagairnana pola distribusi pemakai air gerobak di DKI Jakarta? 2. Bagaimana kaitan antara distribusi pemakai air gerobak dengan wilayah pelayanan PAM, wilayah intrusi air laut, kepadatan penduduk dan kepadatan sumur artesis yang digunakan oleh industri, perdagangan dan jasa ? "

"ABSTRAKAir minum mempunyai potensi tercemar dipengaruhi oleh kondisi alat distribusi dan wadah penyimpanannya. Kualitas air minum yang digunakan berhubungan dengan kesehatan manusia. Waterborne disease merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air dari organisme lain dan dapat menyebabkan mual, muntah, demam, dan diare (Washtenaw Country Departement of Public Health, 2012). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas mikrobiologi air bersih pada hidran umum, jeriken distribusi, dan wadah di rumah warga di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara serta mengetahui hubungan antara warga yang terserang penyakit diare dengan kualitas air yang digunakan. Sampel air yang ambil diuji kualitas mikrobiologisnya (fecal coliform) dengan metode Multiple Tube Fermentation (MTF). Hasil pengujian dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 yaitu sebesar 0 MPN/100mL untuk fecal coliform. Hasilnya, terdapat satu sampel air di hidran umum, satu sampel air pada jeriken distribusi, 60% sampel air di rumah warga di Kelurahan Penjaringan, dan 41.67% sampel air di rumah warga di Kelurahan Kamal Muara yang mempunyai nilai fecal coliform melebihi baku mutu. Korelasi antara persentase warga yang terkena diare dengan persentase sampel air di rumah warga yang melebihi baku mutu adalah negatif (r = -1). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan pewadahan air dan penambahan klorin untuk mengurangi pencemaran.

---

ABSTRACTWater has potential contamination affected by the conditions of distribution tools and water storage containers. The quality of drinking water relate to human health. Waterborne disease is a disease that can be spread by water from other organisms and may cause nausea, vomiting, fever, and diarrhea (Washtenaw Country Departement of Public Health, 2012). The purpose of this study was to determine the microbiological quality of water in public hydrants, distributed by jerrycans, and containers at homes in Penjaringan, North Jakarta also determine the relationship between citizen diarrheal disease with the quality of the water. The method for testing fecal coliform of the samples is by Multiple Tube Fermentation (MTF). The test results compared with the Regulation of Minister Health of Republic Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010 in the amount of 0 MPN/100mL of fecal coliform. The test results showed that there is one water sample in public hydrant, one water sample in jerrycan, 60% water sample at houses in Penjaringan and 41.67% water sample at houses in Kamal Muara that has a value of fecal coliform exceeded the water quality standard. Correlation between the percentage of people that has diarrhea with percentage of water samples at homes exceeded quality standard is negative (r = -1). That?s why, it?s needed to manage the water container and add chlorine to reduce the contamination."

"Artikel ini menyelidiki peran penting pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam menyediakan air bersih untuk wilayah Batavia antara tahun 1918 hingga 1930. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini menganalisis langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah kolonial dalam memperbaiki infrastruktur air di Batavia dan upaya mereka dalam mengatasi masalah ketersediaan air bersih. Analisis meliputi kebijakan, proyek konstruksi, dan peran institusi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang dampak kolonialisme terhadap infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah jajahan Belanda, serta implikasinya terhadap masyarakat Batavia. Sumber yang digunakan mencakup surat kabar sezaman, majalah/laporan sezaman seperti Publicaties der Gemeente Batavia dan Verslag van Toestand der Gemeente Batavia, serta catatan rapat Gemeente Batavia, buku, dan artikel tentang pengelolaan air bersih di wilayah Batavia dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penelitian menemukan bahwa pembangunan perpipaan untuk Batavia tidak berlangsung cepat dan melibatkan berbagai diskusi, akuisisi, serta menghadapi hambatan dalam peremajaan pipa akibat kerusakan dan tunggakan pembayaran biaya air bersih oleh masyarakat. ......This article investigates the important role of the Dutch colonial government in providing clean water for the Batavia region between 1918 and 1930. Using a historical approach, this research analyzes the concrete steps taken by the colonial government in improving water infrastructure in Batavia and their efforts in overcoming the problem of availability. clean water. The analysis includes policies, construction projects, and the role of government institutions in water resources management. This article also aims to provide insight into the impact of colonialism on infrastructure and public services in the Dutch colony, as well as its implications for the people of Batavia. Sources used include contemporary newspapers, contemporary magazines/reports such as Publicaties der Gemeente Batavia and Verslag van Toestand der Gemeente Batavia, as well as Gemeente Batavia meeting notes, books and articles about clean water management in the Batavia region from the National Library of the Republic of Indonesia. Research found that the construction of pipes for Batavia did not proceed quickly and involved various discussions, acquisitions, and faced obstacles in renovating pipes due to damage and arrears in paying clean water fees by the community."