Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2014 dan 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi industri nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan mendirikan industri pengolahan bijih nikel ke tahap selanjutnya. Dengan menggunakan kerangka berpikir domestic sources of foreign policy milik Michael J. Hiscox, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam preferensi aktor dan dinamikanya dalam institusi pada kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dengan pertanyaan penelitian: “Bagaimana preferensi aktor domestik memengaruhi dimunculkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel?” Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran pustaka yang diperkuat dengan wawancara serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor dalam posisi kekuasaan yang berpotensi diuntungkan baik secara material maupun non-material dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor nikel yang mendukung hilirisasi industri nikel. Selanjutnya, potensi keuntungan tersebut memunculkan preferensi aktor yang berproses dalam desain institusi yang longgar.

---

In 2014 and 2020, Indonesia implemented a policy banning nickel exports to encourage the downstream nickel industry. This policy is expected to attract foreign investment and develop the nickel processing industry to the next stage. Using Michael J. Hiscox's domestic sources of foreign policy framework, this research aims to dig deeper into actor preferences and their dynamics within institutions in Indonesia’s nickel exports ban policy with the research question: "How do domestic actor preferences influence the emergence of the nickel export ban policy?" The research method was a literature search reinforced by interviews and direct observation. The research results show that there are actors in positions of power who have the potential to benefit both materially and non-materially from the implementation of the nickel export ban policy which supports the downstream nickel industry. In addition, these potential benefits give rise to actor preferences that proceed within a loose institutional design."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan dukungan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis PE dengan tarif tetap dan tarif nol dapat diimplementasikan sesuai rencana, sedangkan tarif progresif agak sulit diimplementasikan pada situasi harga ekspor aktual lebih rendah dari harga referensi. Hasil analisis menunjukkan secara umum PE mengakibatkan harga ekspor CPO Indonesia tidak kompetitif dan berimplikasi pada peningkatan pasokan CPO di pasar dalam negeri yang mendorong berkembangnya industri hilir sawit. Untuk menjaga stabilitas harga maka pemerintah memberlakukan tarif progresif dan pada kondisi tertentu memberikan fasilitas tarif nol PE CPO dan turunannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PE CPO dan turunannya selama tahun 2018-2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks waktu berlakunya PMK, namun implikasi PMK belum sepenuhnya optimal. Tarif progresif dinilai paling sesuai oleh para pemangku kepentingan, namun perlu rumusan kebijakan yang lebih adaptif. Saat ini harga CPO masih ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Agar dapat berperan sebagai penentu harga, maka perlu dipertimbangkan pembentukan badan pemasaran bersama minyak sawit Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and implications of the 2018-2020 Crude Palm Oil (CPO) Export Levy (PE) policy. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used in this study is obtained by conducting in-depth interviews with several key persons, who are considered relevant to the issues raised, then carrying out a descriptive analysis with the support of secondary data. Based on the analysis of PE with a fixed rate and zero tariff, it can be implemented as planned, while progressive tariffs are somewhat difficult to implement in situations where the actual export price is lower than the reference price. The results of the analysis indicated that in general, PE resulted in the uncompetitive export price of Indonesian CPO and had implications for the increasing supply of CPO in domestic markets that stimulate development of palm oil downstream industries. To maintain price stability, the government applies progressive tariffs and under certain conditions provides zero tariff facilities for PE CPO and its derivatives. In general, this study concludes that the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) related to PE CPO and its derivatives during 2018-2020 can be carried out in accordance with the context of the time the PMK takes effect, but the implications of PMK are not yet fully optimal. Stakeholders consider progressive rates to be the most appropriate tarrifs, but more adaptive policy formulations are required. Currently, the price of CPO is still determined by other parties abroad. In order to play a role as a price setter, it is necessary to consider establishing a joint marketing agency for Indonesian palm oil."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas hilirisasi industri pertambangan nikel serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam proses hilirisasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dalam proses hilirisasi industri pertambangan nikel saat ini belum bisa mengakomodir keperluan industri. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan tax holiday, tarif bea keluar yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar di periode tertentu, tax free existence, serta subsidi.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for downstream in nickel mining industry and to find an alternative policy that relevant to be applied in this industrial downstream. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic.

The result of this research shows that the tax incentive policy which applied in the downstream of nickel mining industry at the moment can not fulfilled the needs of industry. Some of alternatives policy that recommended are: the revised of tax holiday policy, export duty tariff which determined with the condition of market price value in certain period, tax free existence incentive, and subsidies."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materi PP No. 31 Tahun 2007 yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2014 kepada Mahkamah Agung (MA) atas barang hasil pertanian karena bertentangan dengan UU PPN Pasal 4A, dimana pada UU PPN barang hasil pertanian tidak termasuk barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN (terutang PPN). Pada akhirnya uji materil ini dikabulkan oleh MA melalui putusan MA nomor 70p/hum/2014 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pengenaan PPN tersebut pada kapasitas lahan perkebunan kopi Indonesia, nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan (hilirisasi) serta dampak hilirisasi kopi terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari penciptaan output, tenaga kerja dan pendapatan. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square dan Analisis Input Output, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan PPN berdampak negatif pada luasan lahan perkebunan kopi Indonesia. Pada saat terjadi pengenaan PPN, lahan perkebunan kopi Indonesia berkurang, dan semakin bertambah ketika terjadi pembebasan PPN. Sedangkan dampak pengenaan PPN terhadap nilai ekspor biji kopi adalah negatif namun tidak signifikan, tetapi berdampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan hilirisasi yang dilihat dari pengurangan nilai ekspor kopi olahan. Adapun penurunan nilai ekspor biji olahan tersebut akan berpotensi mengurangi output perekonomian dalam negeri, mengurangi tingkat pendapatan rumah tangga dan penyerapan lapangan kerja di sektor yang terkait dengan industri hulu dan hilir tanaman kopi.

---

This research bases on the matter PP no. 31 in 2007 submitted by Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) 2014 to the Supreme Court (MA) of the agricultural products as opposed to the (VAT) Law, Article 4a, where law VAT of the agricultural products, not including goods, that is excluded from the imposition of the owed VAT. In the end the materil granted by Supreme Court through the award of Supreme Court Number 70p/hum/2014 on taxes increase in value over the agricultural products which resulting from agriculture, plantation, and forestry. The purpose of this research is to find the impact of the imposition of VAT the land on the capacity of coffee plantations, export of coffee and the export of coffee processed (downstream process) and the impacts of downstream process of coffee on the economy Indonesia seen from the creation of output, labor and income.

By Using Ordinary Least Square and Input Output methods, the result of this research concluded the VAT has a negative impact on the capacity of coffee land in Indonesia. In the event of the imposition of VAT, Indonesian coffee are reduced, and has been increased when the VAT exemption. While the impact the imposition of VAT on the export value of coffee beans is negative but insignificant, but have a negative impact and significant of the downstream process viewed from reduction value the export of coffee processed. As for reduction in the value of export of processed is to be potential to decrease output domestic economy, reduce the household income and absorption of employment opportunities in sectors related with the the upstream and downstream industries coffee plant."

"ABSTRAKSejak tahun 2006, Industri minyak sawit khususnya Indonesia bertumbuh secara signifikan dan menjadi industri yang sangat penting bagi Indonesia. Besarnya produksi CPO Indonesia berdampak langsung pada peningkatan volume dan nilai ekspor CPO. Selama ini, Indonesia hanya menekankan pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Konsumsi CPO domestik hanya sekitar 30%, sedangkan 70% CPO Indonesia di ekspor ke pasar internasional. Tingginya peluang pasar dan produksi CPO Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dengan cara mengembangkan industri hilir. Dalam mendukung pengembangan industri hilir CPO di Indonesia, pada tahun 2011 pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dengan menerapkan bea keluar pada CPO dan produk turunannya berdasarkan PMK No. 128/11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model pada data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode tahun penelitian 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perusahaan, harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang postif dan signifikan, sedangkan gap harga dan output produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. namun, nilai tukar riil, kebijakan hilirisasi, kebijakan penerapan bea keluar pada CPO dan produk turunannya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO. Hal lain juga ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO domestik adalah industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian dan juga industri minyak makan dan lemak nabati lainnya. Sedangkan industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tidak berpengaruh secara signifikan

---

ABSTRACTSince 2006, the palm oil industry, especially Indonesia, has grown significantly and has become a very important industry for Indonesia. The size of Indonesia's CPO production has a direct impact on increasing the volume and value of CPO exports. So far, Indonesia has only emphasized on CPO exports so that the added value obtained is still low. Domestic CPO consumption is only around 30%, while 70% of Indonesia's CPO is exported to international markets. The high market opportunities and CPO production in Indonesia must be put to good use by Indonesia by developing downstream industries. In supporting the development of the downstream CPO industry in Indonesia, in 2011 the government implemented a downstream policy on the palm oil industry by applying export duties on CPO and its derivative products based on PMK No. 128/11. This study aims to analyze the impact of the downstream policy adopted by the government on CPO consumption in the downstream industry. The analysis technique used in this study is a fixed effect model on panel data from downstream CPO industries with a period of 2000-2015 research. The results showed that the number of companies, international CPO prices had a positive and significant effect, while the price gap and production output of the previous year had a significant negative effect on CPO consumption in the downstream industry. however, the real exchange rate, downstream policy, policy of applying export duty on CPO and its derivative products do not have a significant effect on CPO consumption. Another thing also shown in this study is that industries that have a significant influence in absorbing domestic CPO are the palm cooking oil industry, the animal feed ration industry, the organic basic chemical industry which is sourced from agriculture and also the edible oil and other vegetable fats industry. While the coconut cooking oil industry and the soap industry and household cleaning agents have no significant effect"