Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menggunakan kapal sebagai sarana transportasi utama dalam pengangkutan maupun pengiriman barang dari pulau ke pulau. Secara otomatis kapal sebagai sarana transportasi utama akan tumbuh seiring bertambahnya waktu. Berdasarkan INSA, jumlah armada kapal di Indonesia meningkat sejak berlakunya asas cabotage pada tahun 2005. Dengan begitu banyak kapal yang berusia lebih dari 25 tahun sehingga untuk kapal-kapal yang sudah lebih dari umur tersebut menjadi tidak ekonomis. Salah satu cara untuk membuat kapal yang sudah tua memiliki nilai ekonomis yaitu dengan dilakukannya proses recycling atau daur ulang dengan mengambil dan mengolah kembali material kapal tersebut. Tetapi pada proses recycling salah satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur International Maritime Organization’s HongKong Convention. Oleh karena itu, penting untuk limbah-limbah yang dihasilkan suatu kapal diproses dengan ramah lingkungan. Hal tersebut dapat tercapai jika industri pengolahan limbah mengikuti regulasi yang ada dan terintegrasi satu sama lain dengan galangan ship recycling. Penelitian ini akan mengidentifikasi industri pengolahan limbah di Indonesia dan menentukan lokasi yang layak menjadi kawasan ship recycling terintegrasi.

---

As the world largest archipelago state, Indonesia uses ships as the main means of transportation for delivering goods between the islands. Therefore the ship fleet grow significantly over time. According to Indonesian National Ship-owners Association (INSA), the amount of the Indonesian flagged ships keep on increasing since the implementation of Cabotage principle in 2006. But there are many ships over 25 years old, which are uneconomical to be operated and sooner or later need to be replaced by the new or younger ones. A way to make use of old ships are by sending them to the ship recycling yards, so that the ship parts and components can be reprocessed and reused. However, in the recycling process one aspect that needs attention is its negative aspects to the environment as regulated by the International Maritime Organization’s Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Therefore identification of available and suitable waste treatment facilities as required by the convention is very important, in order the ship recycling process is considered comply with the convention’s regulation. The research will identify the type and capacity of waste treatment facility including its location which will suit the proposed integrated green ship recycling estate comply to the Hong Kong Convention."

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."