Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In order to control Antibacterial Resistance at the hospital in Indonesia, the Government of Indonesia established an Antibiotics Resistance Control Committee and issued a Regulation from the Ministry of Health, regulation no 8/2015 on an antibiotics resistance control program at the hospital. This is an investigation on the Antibacterial Resistance Control Program (ARCP) at the Hospital, which compares its implementation at a government hospital and a private hospital, Persahabatan Central General Hospital (CGH) and Bogor Indonesian Red Cross Hospital (BIRCH). This was a descriptive study with a qualitative analysis obtained through indepth interviews and documentary research. We discovered that the ARCP was implemented better at Persahabatan CGH compared to BIRCH. Problems include ineffective communication, limited resources, lack of an antibiotic guideline (at BIRCH), lack of coordination between organizations, lack of supervision from the government, and the lack of motivation to implement the policy. These issues can be solved by intensifying the socialization of the policy, conducting more workshops and trainings for private and government hospitals that has not received any, providing an incentive for them to implement the program, such as including ARC into hospital accreditation indicators, and clarifying the benefits of the program to the stakeholders.

---

Salah satu upaya pengendalian resistensi antibiotika di Indonesia adalah pembentukan pembentukan Komite Pengendalian Resisten Antibiotika (KPRA) dan diterbitkannya Permenkes no. 8 Tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antibiotika (PPRA) di rumah sakit (RS). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan PPRA di RS dibandingkan antara RS pemerintah dengan RS swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PPRA di RS Pemerintah lebih baik dari RS Swasta. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan kesadaran akan pentingnya PPRA, terutama bagi RS."

"Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach.The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital."