Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Hak Tanggungan Atas Sekuritisasi Aset Kredit Perumahan di Indonesia, Pemerintah berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 mendirikan lembaga pembiayaan Sekunder Perumahan bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang bagi bank penerbit KPR dan program sekuritisasi aset kredit perumahan. Perlunya dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah bertujuan untuk menelaah kedudukan lembaga jaminan hak tanggungan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan hukum bagi investor apabila terjadi wanprestasi oleh debitur KPR beserta kendalakendalanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum karena dilakukan penelitian terhadap hukum positif tertulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jaminan hak tanggungan dalam Perjanjian kredit tidak mempengaruhi eksekusi apabila debitur wanprestasi, karena pada dasarnya jaminan hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pemberian KPR antara Penerbit KPR dengan debitur KPR, serta berdasarkan asas dari lembaga jaminan hak tanggungan Droit de suit, bahwa jaminan hak tanggungan tetap mengikuti objek jaminan KPR, meskipun telah beralih ke kreditur baru yakni pihak investor. Dengan demikian apabila terjadi kredit macet atau cidera janji oleh nasabah KPR, maka yang akan dieksekusi adalah hak tanggungan atas objek KPR.

---

This thesis discuss about Judicial Review of Indonesian Security Rights Over Land on Asset Securitization of Housing Credit in Indonesia. PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) established by Government based on Perpres No.19 tahun 2005 with the purposes to raise funds on housing. PT. SMF activities cover of lending mid/long term housing loan to Banks who provide housing loan and to manage the program of the asset securitization of housing credit. The need to research the implemantion of the process asset securitization of housing credit program is to analyze the legal standing of Indonesian Security Rights Over Land as the rights to protect of investor legal interest if theres a default and also the obstacles of the implementation process from asset securitization of housing credit program.

Research methods of this study is a normative legal research methods refel to the legal norms which is contained in the legislation tha is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principal found in the legislation and legal doctrin.

The conclusion of this research thats legal standing of Indonesian Security Rights Over Land in credit agreement will not change the privillage rights from the new lender to execute if theres a deault, because of the agreement is accesoir or following the main agreement, also based on the principal of Indonesian Security Rights Over Land, that rights follow the credit object, even already trasfer to the new lender. Therefore if theres a deafult the object of the credit agreement can be execute."

"Penelitian ini mengkaji kemampuan tingkat daya beli masyarakat serta faktor faktor yang mempengaruhinya terhadap Rumah Sejahtera Tapak yang layak huni dan terjangkau di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan perhitungan angsuran yang digunakan bank pada umumnya yang layak memperoleh Kredit Pemilikan Rumah untuk estimasi daya beli dan regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat daya beli masyarakat terhadap Rumah Sejahtera Tapak sebesar Rp. 675.167 untuk angsuran per bulan dengan harga jual rumah sebesar Rp.79,905,000dengan asumsi uang muka 10% dan suku bunga 7,5% serta faktor yang mempengaruhi daya beli rumah sejahtera tapak adalah angsuran terjangkau, jarak ke tempat kerja, bantuan uang muka serta kualitas bangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterjangkauan daya beli rumah sejahtera tapak, dalam penelitian ini perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan keterjangkuan daya beli rumah dengan cara memperinganangsuran KPR serta menekan harga jual rumah sejahtera tapak, atau menambah komposisi dana pemerintah pada blended financing Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan sektor perbankan untuk lebih menekan tingkat suku bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau.

---

This study discusses the landed housing affordability of decent at Tangerang Region. The research method in this thesis is a descriptive research method and banking credit installment analysis to estimate housing affordability and to analyze housing affodability influencing factorsvalue is used multiple regression analysis. The result of this study concluded that the housing affordability of landed housing trough housing welfare mortgage programme is Rp 675.167 (monthly mortgage installment) with assumption, 10% mortgage installment and interest rate is 7,25%. The housing price projected is Rp.79.905.000 and the influencing factors are affordable monthly mortgage installment, distance to working place, initial installment and the house quality. Therefore to solve these housing affordability problems in this study suggest the need for the role of government to lower monthly mortgage installment and landed housing selling price. It also needed to raise government share of composition in blended financing with banking sector to lower monthly mortgage installment in order to support low-income people affordability."