Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Izin kawin bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang

Undang-undang perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang suami hanya dapat mempunya seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu dengen persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari seorang. Pengadilan agam dalam...

Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3 Juni 1995 : 219-226, 1995

HUPE-25-3-Jun1995-219

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Farah Khalisah, author

Batasan hukum, agama, dan kesusilaan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia = Limitation of law, religion, and morality in marriage agreement in Indonesia

ABSTRAK
Salah satu cara mencegah konflik dalam perkawinan adalah membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan dalam membuat perjanjian tersebut, yakni batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun tidak ada penjelasan lebih...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ahrum Hoerudin, author

Pengadilan agama : bahasan tentang pengertian, pengajuan perkara dan kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya undang-undang no.7 tahun1989 tentang peradilan agama

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

347.01 AHR p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fenny Marlinda, author

Perceraian dan perkawinan antaragama melalui penundukkan sementara terhadap agama lain studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel = Inter religion divorce and marriage through temporary conformation to another religion theory with case study from the south jakarta district court verdict No 904/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel

Dalam hukum perkawinan nasional, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Berdasarkan penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maka hukum agama yang berlaku di Indonesia adalah Islam,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46266

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Rahmani, author

Aspek hukum perkawinan antar warga negara Indonesia yang berbeda agama (Islam dengan Kristen) yang dilakukan di Indonesia (Penetapan Pengadilan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST)

ABSTRAK
Semakin majunya perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan pergaulan sosial masyarakat menyebabkan tingginya kemungkinan anggotanya untuk melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang sulit untuk dihindari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, timbul beberapa masalah dalam melaksanakan perkawinan beda agama, yaitu mengapa...

2006

T36815

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Djarot Nugroho, author

Perkawinan beda agama (Studi Kasus - Pemikiran Zainun Kamal versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia) = Marriage different religion (Case Studies - Zainun Kamal Thinking Versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Tesis ini membahas tentang perkawinan beda agama yang dilematis karena terjadi perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk memberi pengertian secara akademis tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan Ruang lingkup penelitian hanya sebatas ijtihad Zainun...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009

T26823

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian