Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
H. Muhammad Prasetyo, author
MI Publishing, 2017
363.23 MUH m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
H. Muhammad Prasetyo, author
MI Publishing, 2017
347.01 MUH k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mochtar Kusumaatmadja, author
Bandung: Alumni, 2006
340 MOC k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Pembinaan pendidikan tinggi hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapat dilepaskan dari pendidikan tinggi hukum saat ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970). Dari pengalaman sejarah kita mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui UUD...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3 Juni 1995 : 195-218, 1995
HUPE-25-3-Jun1995-195
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 4 Agustus 1995 : 291-309, 1995
HUPE-25-4-Agt1995-291
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Shidarta, contributor
Jakarta: Epistema Institute, 2012
340.359 8 MOC
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2018
320.9 IND s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ilham Yuli Isdiyanto, author
Abstrak
Kajian ini mengambil istilah baru gen hukum untuk menjelaskan tentang peta kesejarahan secara turun menurun atas model hukum di Indonesia. Metode berpikir gen tersebut kemudian dipadukan dengan metode historis-normatif sehingga bisa diperoleh unsur preskriptif sebagai hasil akhir dari kajian ini. Hasilnya adalah penelusuran gen hukum di Indonesia masih jauh dari...
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:3 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fandy William Songgo, author
Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib.
Tesis ini berupaya menganalisa...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43049
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dionysius Damas Pradiptya, author
Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25981
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
