Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status aset dan hutang pihak ketiga. Berdasarkan aturan, akad nikah yang tidak tercatat membuat akad nikah tidak sah, karena tidak memenuhi asas publisitas. Dengan menggunakan metode penulisan normatif, makalah ini akan membahas tentang perjanjian nikah yang tidak tercatat dalam akta nikah dengan menganalisis Putusan Nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. Dapat disimpulkan bahwa akad nikah siri akan membatalkan akad nikah yang tidak mengikat pihak ketiga. Namun keberadaan akad nikah tetap berlaku bagi pihak yang membuatnya. Penulis menyarankan kepada hakim untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan dan pencatatan akad nikah serta mempertimbangkan pula untuk menentukan perpanjangan atau pembaharuan akad nikah.

---

The marriage agreement is made to regulate the property belonging to the husband and wife. Marriage agreements that have been made must be registered at the Population and Civil Registry Service together with the registration of a marriage certificate. However, in practice, the parties making the marriage contract do not attach the marriage contract at the time of registration of marriage. The importance of record-keeping has an impact on the asset and debt status of third parties. Based on the regulations, an unregistered marriage contract invalidates the marriage contract, because it does not fulfill the principle of publicity. By using the normative writing method, this paper will discuss about marriage agreements that are not recorded in the marriage certificate by analyzing Decision Number 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. It can be concluded that the siri nikah contract will cancel the marriage contract that is not binding on a third party. However, the existence of the marriage contract still applies to the party who made it. The author suggests the judge to provide socialization to the public regarding the procedures for making and recording marriage contracts and also considering determining the extension or renewal of the marriage contract."

"Perjanjian Pernikahan adalah perjanjian tentang properti suami dan istri selama pernikahan, yang menyimpang dari prinsip atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tesis ini akan membahas bagaimana mengatur pelanggaran perjanjian pernikahan yang dibuat oleh salah satu pihak dan apakah penilaian hakim terhadap keputusan nomor 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto nomor 578 / PDT / 2017 / PT. DKI benar dan sesuai dengan unsur-unsur Undang-Undang Melanggar Hukum untuk pelanggaran Perjanjian Pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengaturan pelanggaran perjanjian pernikahan yang dibuat oleh salah satu pihak tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, dan UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam Pasal 51 bahwa pelanggaran perjanjian pernikahan dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan dan sebagai alasan perceraian. Jika diselidiki lebih lanjut, perjanjian pernikahan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Jadi, jika ada pelanggaran dalam perjanjian, itu bisa merujuk ke Buku III KUHPerdata tentang Perjanjian. Selain itu, putusan hakim dalam surat keputusan nomor 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto nomor 578 / PDT / 2017 / PT.DKI sesuai dan sesuai dengan unsur-unsur tindakan ilegal atas pelanggaran perjanjian pernikahan. Penulis menyarankan bahwa pemerintah harus mengatur pelanggaran perjanjian pernikahan secara lebih rinci untuk meminimalkan pelanggaran perjanjian pernikahan.

---

A marriage agreement is an agreement about husband and wife property during a marriage, which deviates from the principle or pattern stipulated by the law. This thesis will discuss how to arrange a violation of the marriage agreement made by one of the parties and whether the judge's assessment of the decision number 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto number 578 / PDT / 2017 / PT. DKI is correct and in accordance with the elements of the Law Violating the Law for violations of the Marriage Agreement. The research method used is normative juridical, with data sources obtained through literature study and interviews. This type of research is descriptive research. Research results obtained from the regulation of violations of marriage agreements made by one of the parties are not specifically regulated in the Civil Code, and Marriage Law. In the Compilation of Islamic Law, it is stated in Article 51 that violation of the marriage agreement can be a reason for the cancellation of the marriage and as a reason for divorce. If investigated further, the marriage agreement is basically the same as the agreement in general. So, if there is a violation in the agreement, it can refer to Book III of the Civil Code on the Agreement. In addition, the judge's decision in the decision letter number 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto number 578 / PDT / 2017 / PT.DKI is appropriate and in accordance with the elements of illegal actions for violations of the marriage agreement. The author suggests that the government should regulate violations of marriage agreements in more detail to minimize violations of marriage agreements."

"Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan menurut hukum Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario , dengan melakukan analisis terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan di Belanda yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW , serta peraturan di Kanada Ontario yaitu Family Law Act 1990.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada peraturan dari masing-masing negara ini, terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan di Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario, dengan tujuan untuk memperbaiki pengaturan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

This research discusses about comparison of regulation for postnuptial agreement in Indonesia, Netherland and Canada Ontario by doing analysis on Indonesia rsquo s regulation such as Indonesian Civil Code KUHPerdata and Law No. 1 1974 about Marriage, Netherlands rsquo regulation such as Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW and Canada rsquo s Ontario regulation such as Family Law Act 1990.This is a normative juridical research using qualitative approach method. Among those countries rsquo regulations, the Author found some similarities and differences regarding postnuptial agreement among those countries.This research shows how is postnuptial agreement regulated in Indonesia, Netherland and Canada Ontario in order to find suggestions to amend regulation regarding postnuptial agreement in Indonesia."

"Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Tentunya prosedur pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti perjanjian tersebut harus dibuat pada saat atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dibuat dengan akta notaris, dan harus didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Begitu juga dengan masalah perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihaknya. Perjanjian perkawinan hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinnan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan.

---

Prenuptial agreement is a written contract between two people who are about to marry that concerns about various financial issues. It covers the control and possession of property and other assets taken into the marriage and later obtained during the marriage either individually or jointly, as well as the couple's future earnings, and how such property or assets will be distributed in the event of divorce or death. These agreements are fairly common if either or both parties have substantial assets, children from a prior marriage, potential inheritances or earn high incomes. The writer of this thesis analyze the impact of law protection on prenuptial agreement against the financial issues in a marriage with prenuptial agreement and how the protection takes place on the prenuptial agreement which has been changed after the marriage. As a result of the recent high number of divorces which ended with problems, pre-nuptial agreement is expected to minimized those problems in advance. However, the procedure on creating the prenuptial agreement has to be made by law which would bound the two parties legally. Furthermore, any changes on the prenuptial agreement after the marriage has also be done by law to make it remain valid legally."