Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan negara kesejahteraan. Tesis ini membahas urgensi dari batas waktu penyusunan peraturan delegasi undang-undang. Motode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis menganalisis sumber kepustakaan dengan fakta yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil wawancara. Tolak ukur pada tesis kali ini ialah pada peraturan delegasi undang-undang pada perlindungan anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dimana negara wajib memberikan perlindungan. Pada proses penyusunan peraturan delegasi terkait dengan perlindungan anak banyak yang tertunda atau membutuhkan waktu yang lama. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dampak yang tidak efektif pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengingat Teori Efektifitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum maka diperlukan batas waktu dalam penyusunan peraturan delegasi undang-undang.

---

ABSTRACT

Legislation is one means to achieve legal certainty. The implement the law which has the characteristic of regulating general terms, will need the formulation of delegation rules. The drafting of delegation rules will be conducted by the legislative authority in the executive branch. The legislative authority is granted by the state to its executive body to support its duty in order to attain the welfare state. This thesis discusses the urgency of the time limitation in the formulation of delegation rules. The research method used is qualitative method, by which, the writer analyze multiple sources of bibliographies along with updated facts collected from data and interviews. The benchmark used for this thesis is the delegation rules on the Law on Child Protection. It is implied by the law that children are regarded as the next generation of the nation where the state is obliged to provide protection. In the process of formulating the delegation rules related to Law on Child Protection, there has been many pending that often requires a significant number of time. The formulation of delegation rules is not regulated in Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations has resulted ineffective impact on the drafting of legislation. In conclusion, in regard to the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Legal Certainty, the time limitation in formulating delegation rules is more likely to be implemented. Keywords The Limitation, Formulation of Delegation Rules Act, Effect of Law on Child Protection."

"System is any identifiable assemble of element (object person activities information records etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as on organizational entity generating on observable (or something merely inferable) product (ryans 1968)."

"Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi, terlebih ketika anak dihadapkan pada permasalahan hukum pidana. Sejumlah kebijakan telah ditetapkan pemerintah untuk melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu kebijakan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ Korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Banda Aceh serta menganalisis hambatan dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan paradigma constructivist/interpretivist dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan juga studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Banda Aceh, khususnya Perkap Nomor 3 Tahun 2008, belum optimal. Polresta Banda Aceh belum mampu menyediakan ruang pelayanan khusus yang memadai dan kualitas serta kuantitas personel unit PPA Satreskrim masih terbatas. Kemudian masalah yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polresta Banda Aceh terdiri dari masalah sumberdaya terutama kurang anggaran, personel dan fasilitas RPK. Hambatan lainnya terletak pada sosialisasi kebijakan, karakteristik organisasi Unit PPA Satreskrim yang memiliki struktur organisasi kecil untuk menanggung beban kerja yang banyak. Kondisi Sosial dan politik yang dinamis juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan di Polresta Banda Aceh, mengakibatkan proses tersebut tidak mencapai tingkat ideal yang diharapkan.

---

Children are a vulnerable group that must be protected, especially when they face criminal legal issues. The government has established several policies to protect Children in Conflict with the Law (CICL). One such policy is Perkap Number 3 of 2008 concerning the Establishment of Special Service Rooms and Procedures for Examining Witnesses and/or Victims. This study aims to understand how the policy of protecting children in conflict with the law is implemented in Polresta Banda Aceh and to analyze the obstacles and challenges faced. This research uses a constructivist/interpretivist paradigm with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and document studies. The results show that the implementation of the policy for protecting children in conflict with the law in Polresta Banda Aceh, especially Perkap Number 3 of 2008, has not been optimal. Polresta Banda Aceh has not been able to provide adequate special service rooms, and the quality and quantity of personnel in the PPA Satreskrim unit are still limited. The problems faced in implementing the policy for protecting children in conflict with the law in Polresta Banda Aceh consist of resource issues, especially insufficient budget, personnel, and RPK facilities. Other obstacles include policy socialization and the characteristics of the PPA Satreskrim Unit's organization, which has a small structure to handle a significant workload. The dynamic social and political conditions also hinder the policy implementation in Polresta Banda Aceh, causing the process to not reach the expected ideal level."