Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Operasi pada sektor Hulu Migas banyak memberi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meningkatnya pengawasan terhadap lingkungan secara global membuat ?Green? menjadi sebuah inovasi yang diadopsi oleh berbagai perusahaan di dunia. Green Supply Chain Management (GSCM) merupakan inovasi dengan menaikan efisiensi pada ekologi. Penelitian dilakukan pada satu perusahaan hulu migas dimana difokuskan pada faktor-faktor yang terdapat dalam proses SCM perusahaan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan hasil identifikasi proses mana saja pada SCM Hulu Migas yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan ramah lingkungan, mendapatkan strategi dalam penerapan GSCM pada Industri Hulu Migas serta menggambarkan urutan prioritas penerapannya berdasarkan variabel yang dominan. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan survey pakar untuk mendapatkan variabel yang signifikan. Pengolahan data dilakukan dengan metode Interpretive Structural Modeling (ISM) dimana hubungan antara variabel diuraikan secara spesifik.ISM merupakan suatu teknik permodelan yang memberikan gambaran tentang hubungan antar elemen dan struktur hierarki guna menyusun suatu perencanaan strategis. Hasil pengolahan data dianalisa dengan metode MICMAC dengan menepatkan variabel pada empat kuadran sesuai nilai driver power dan dependence. Hasil identifikasi proses GSCM pada hulu migas yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan lingkungan adalah Procurement, Inventory, Logistic/ Warehouse, dan Complience&Strategic. Terdapat 13 variabel untuk perumusan strategi GSCM berdasarkan urutan driver power paling tinggi. Variabel yang menjadi elemen kunci adalah peraturan atau regulasi terkait ramah lingkungan yang berada pada kuadran IV. ......Upstream operation give impact to social, economy & environment. Increment of environment controlling in global makes ?green? as a new trend which is currently being adopted by several companies in the world. Green supply management is one of innovation that increase the efficiency of ecology. The research carried on upstream oil and gas industry according to factors in their SCM process. Research objective is to get indentification of wich function in SCM oil and gas industri can be applied with enviromentall friendly, get the strategy to implementing GSCM, and describe the number of priority based on dominant variable. Research is done with literature review and survey from expert to identify variable in GSCM strategy. Data processing to be done with intrepretative Structural Modelling (ISM) where relation between variables outlines specificcaly. ISM is modelling technique that give descriptions of relationship between variables and structure hierarchy planning to drow up the strategy. The result of data processing analysis by MICMAC that places the variables into four sector base on their driver power and dependence. The Result of identification on SCM process that will be approached with environment aspect are procurement, inventory, logistic/ warehouse and compliance & strategic. There are 13 variables to formulated the GSCM stategic in upstrem oil and gas industry and the priority that shown base on their driver power. The key variablein system is ?Regulation related to environment friendly? wich available at quadrant IV

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan membahas mengenai keikutsertaan empat BUMD dalam participating interest Blok Cepu. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengertian participating interest, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengalihan participating interest khususnya kepada BUMD, dan perlunya suatu kebijakan mengenai fasilitas pembiyaan khusus bagi BUMD yang mengambil participating interest. ......The focus of this study is Participating Interest (PI) in upstream oil and gas industry from Regional Autonomy. PI from regional autonomy is meant to focus on the participation of BUMD in upstream oil and gas industry by getting PI. Participating Interest is the proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement. This study also analyze about PI implementation in Cepu Block, where Contractors transferred 10% PI to four BUMD. Results from this study suggest that the government shall clarify definition of participating interest, make regulation about the mechanism of participating interest transfer, and make policy for refinancing facilities, especially for BUMD which take participating interest.

Abstrak :
Sifat kegiatan migas adalah beresiko tinggi, temiasuk resiko terjadinya tumpahan minyak, dilain pihak Iebih dari 50% kegiatan migas di Indonesia beroperasi di Iepas pantai. Meskipun perusahaan migas sudah melengkapi kegiatannya dengan sistem kesiagaan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan (PTMP), namun masih sering terdengar adanya tumpahan minyak bahkan tumpahan yang sampai ke pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing kesiagan PTMP, mengetahui gap implementasi antara existing kesiagaan PTMP dengan pedoman yang ada, dan memberikan usulan perbaikan temadap kesiagaan PTMP maupun terhadap pedoman itu sendiri. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kasus tumpahan, sebagai alat ukur evaluasi ini mengacu kepada Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS No. Kpts : 112 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan, Oil Spill Response Guide yang disusun o/eh Robert J Meyer, Research Pianning /nsritut Inc dan sumber Iain yang relevan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa kesiagaan PTMP yang ada sudah memenuhi kebutuhan minimum, kecuali untuk panjang oil boom apabila penentuan panjang minimumnya menggunakan metoda tiga kali panjang kapal. Implementasi dilapangan memperlihatkan bahwa metoda analisa resiko (risk assesment) lebih di rekomendasikan untuk penentuan kebutuhan minimum kesiagaan PTMP.

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Abstrak :
Pemilihan pembangkit listrik di usaha hulu migas sangat tergantung dengan ketersediaan gas dari produksi sendiri untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik kebutuhan sendiri. Wilayah kerja migas yang pada umumnya berada di daerah terpencil sangat jauh dari infrastruktur umum seperti jaringan listrik, sehingga apabila sumber energi dari sumur migas tidak mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit, maka pilihan pembangkit listrik cenderung kepada pembangkit listrik tenaga diesel. Penelitian ini membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya sebagai alternatif pasokan listrik di usaha hulu migas dengan memanfaatkan ruang terbuka yang kosong di area sumur migas sebagai tempat pemasangan panel surya. Dengan strategi proyek mengikuti jadwal pengembangan dari lapangan migas, sehingga pembangkit listrik tenaga surya mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada Kontraktor Production Sharing dan pendapatan Negara dari sektor migas dibandingkan apabila menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel maupun pembangkit listrik hybrid.

---

The selection of power plants in upstream oil and gas business is highly dependent on the availability of gas from its own production to be used as a source of energy for its own power plants. Oil and gas working areas which are generally located in remote areas are very far from general infrastructure such as power grids, so if the energy source of oil and gas wells is not sufficient to be used as fuel for power plants, then the choice of power plants tend to diesel power plants. This study discusses about solar power generation as an alternative of electricity supply in upstream oil and gas business by utilizing empty open space in area of oil and gas well as place of installation of solar panel. With the project strategy following the development schedule of the oil and gas field, the solar power plant can provide greater benefits to Production Sharing Contractors and State revenues from the oil and gas sector than when using diesel and hybrid power plants.

Abstrak :
Optimisasi dibutuhkan dalam kegiatan hulu migas untuk menekan cost recovery. Saat ini terminal hulu migas di Indonesia mempunyai total 65 unit atau 2 (dua) hingga 3 (tiga) buah kapal tunda di tiap terminal melalui sistem sewa / kontrak untuk menunjang kegiatan lifting migas dengan biaya mencapai US$ 52.8 juta per tahun. Penelitian dilakukan dengan mengelompokkan seluruh terminal hulu migas menjadi beberapa cluster. Dari data lokasi terminal di tiap cluster, jumlah kebutuhan kapal tunda di tiap terminal dan jadwal lifting akan didapatkan jumlah kebutuhan kapal tunda yang optimum untuk dijadikan fasilitas bersama. Metode optimisasi dilakukan dengan menggunakan Algoritma Differential Evolution. Metode ini dipilih karena sudah teruji dapat menyelesaikan permasalahan kombinatorial yang rumit dan waktu penyelesaian yang cepat. Dengan optimisasi dimaksud, terminal digolongkan menjadi 15 cluster dengan total kebutuhan kapal tunda menjadi 55 unit (berkurang 15%) dan penghematan yang bisa dilakukan mencapai US$ 16.8 juta per tahun dari kondisi eksisting. ......Optimization is needed in upstream oil and gas business to reduce. To support oil and gas lifting activity, nowadays upstream oil and gas terminal have totally 65 units or 2 (two) to 3 (three) tugboats in each terminal with contract system and reaches US$ 52.8 million per year cost expense. Research is done by classifying all of upstream oil and gas terminals into few clusters. From data of terminal coordinates in each cluster, requirement of tugboat and lifting schedule, we can get the amount of tugboat that can be used as sharing facility. Optimization method is using Differential Evolution Algorithm. This method is chosen due to have been capable to solve the complicated-combinatorial problem and fast time completion. By using this optimization method, oil and gas terminal will be grouped into 15 clusters with totally have 55 units of tugboat (15% decreasing) and saving approximately US$ 16,8 million per year cost from existing situation.

Abstrak :
Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. ......Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally.