Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mana dalam proses pemenuhannya dilakukan melalui serangkaian prosedur dan persyaratan. Dalam kenyatannya masih banyak wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat yang masih belum diakui. Satu diantara sekian banyak wilayah adat, ditemukan kasus keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang terletak di Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan pengakuan negara sehingga Hak Pengelolaan Hutannya belum dipenuhi. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada. ......Forests should be managed by involving communities living around forest areas, specifically including Adat Law Community that have existed before Indonesian independence until present day. The existence Adat Law Community in forest management activities has been regulated in Law No. 41 of 1999 on Forestry, which in the compliance process is done through series of procedures and requirements. Yet, thousand hectar areas adat law communitys areas still unrecognized by the government. It is discovered that the existence of Kasepuhan Sinar Resmi Adat Law Community has not gained state recognition, in which, leads to its Forest Management Rights has not been fulfilled. This study attempts to elaborate on the issue and outline the shortcomings in regulation regarding the procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community. The method of writing in this thesis is juridical normative.The results of this study indicate that procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community existing in Indonesian legislation are not synchronized with one another.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang peranan Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming NIVN dalam pendirian Cagar Alam Depok pada 1913. Lembaga tersebut mengupayakan, Hutan Depok seluas enam hektare yang sebelumnya dijaga pelestariannya oleh komunitas masyarakat Depok Gemeente Depok selama lebih dari dua abad, menjadi sebuah cagar alam. Mereka melakukan sejumlah aktivitas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh pengelola terdahulu, pihak Gemeente Depok, di antaranya membangun sarana dan prasarana cagar alam, seperti pagar keliling dan jalan setapak, juga melakukan sejumlah penelitian konservasi. Keberadaan Hutan Depok yang berubah statusnya menjadi cagar alam itu akhirnya diakui oleh pihak luar, baik di pihak swasta maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda, sebagai tempat penelitian dan perlindungan alam yang mesti dijaga kelestariannya. Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACT
This thesis explain about the role of Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbsecherming NIVN in the establishment of Depok Nature Conservation in 1913. The institution want to build six hectares Depok Forest, which had been conserved by Depok local communities Gemeente Depok for more than a century, into a nature reserve area. They did activities that had not previously been done by the Gemeente Depok. Activities such as building facilities and infrastructure, including fences and footpaths, and did a number of researches. The existence of Depok Fores has changed its status to a nature reserve was finally recognized by outside parties, both in the private sector and the Dutch East Indies colonial government, as a place of research and nature protection that must be preserved. In the process of this study, using the historical method consists of four stages heuristics, verification, interpretation and historiography.