Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh model pengelolaan konvensional bersamaan dengan masalah keberlanjutan pasokan bahan baku kayu industri. Melalui kebijakan, pemerintah telah berupaya mendukung pembangunannya. Beberapa fakta menunjukan potensi kayu hutan rakyat bernilai di bawah tegakan normal mengindikasikan belum tercapainya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan: 1 menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dari aspek kerjasama sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu beserta implementasinya, 2 menganalisis pengelolaan tegakan hutan rakyat kemitraan berdasarkan kriteria silvikultur, pendapatan petani dan pengendalian tebang butuh, dan 3 merumuskan kebijakan hutan rakyat kemitraan yang berkelanjutan. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi seluruh produk kebijakan terkait, evaluasi implementasi dianalisis menggunakan metode evaluasi formal. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan tegakan di lokasi penelitian dan Analitical Hierarchy Process AHP sebagai metode dalam merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan saat ini lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerjasama. Tingkat implementasi kebijakan tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28 sementara 43,75 hutan rakyat kemitraan di lokasi penelitian tidak berkelanjutan dilihat dari potensi tegakannya. Analisis pengelolaan tegakan menunjukan silvikultur memiliki peran dominan dengan nilai skala kriteria paling tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendampingan petani menjadi kunci utama dalam mengembangkan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan.

---

ABSTRACTAs a new strategy to solve socio economic problems faced by conventional private forest management along with sustainability issue of industrial wood supply, government has issued policies to support the development of private forest partnership between forest farmers group and timber based industry. Some facts showed private forest partnership has low standing stock that indicates the private forest sustainability has not been reached yet. This research is aimed to 1 analyze private forest partnership policy and its implementation between forest farmer group and timber based industry in terms of cooperation aspects production facilities and infrastructure, fostering, financial support and timber market 2 analyze wood standing stock management based on criteria of silviculture, cutting needs behavior and farmers income and 3 formulate the sustainable private forest partnership policy. Content analysis was utilized to identify all policies related to private forestry partnerships, while the policy implementation was analyzed by the formal evaluation method. Descriptive method was implemented to analyze the standing stock management and Analytical Hierarchy Process AHP as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at low grade, it was only reached 16,28 , while 43,75 of private forest partnerships in the research area are not sustainable due to the low of its standing stock. Analysis of wood standing stock management indicated that silviculture play dominant role with its highest value on scale of standing stock management criteria. This research also proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy."

"Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang positif dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri nasional. Sertifikasi SVLK hutan rakyat terus didorong oleh pemerintah agar tidak menjadi celah pada sistem legalitas kayu yang telah dibangun secara multi-pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya sertifikasi SVLK hutan rakyat; menganalisis kemampuan dan kemauan membayar petani hutan rakyat; menganalisis pengaruh hutan rakyat serta manfaat SVLK terhadap pendapatan dan matapencaharian petani; menganalisis manfaat sertifikasi SVLK terhadap volume panen kayu; dan memperoleh konsep sertifikasi SVLK bagi hutan rakyat yang berkelanjutan dengan pendekatan kemampuan membayar petani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode gabungan. Pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara dilakukan kepada petani hutan, perwakilan pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar dan keinginan membayar pada kedua KTH rendah terhadap biaya sertifikasi SVLK sehingga disimpulkan kelompok petani hutan belum mampu membayar biaya tambahan sertifikasi SVLK dalam pengusahaan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan membayar terhadap sertifikasi SVLK oleh petani mempengaruhi keberlanjutan penerapan sertifikasi SVLK sehingga diperlukan dukungan dari pasar dan peran mitra.

---

Logs production from private forests has made a positive contribution to meeting the demand for raw material supplies for the national industry. The government continues to encourage private forest to SVLK certification so that it does not become a gap in the timber legality system that has been developed in a multi-stakeholder manner. This study aims to analyze the costs of community forest SVLK certification; analyzing the ability and willingness to pay of forest farmers; analyze the effect of SVLK certification on farmers’ income and livelihood; analyze the effect of SVLK certification on timber harvest volume; and obtaining the concept of SVLK certification for sustainable private forests using approach of farmers' ability to pay. The research was conducted using a quantitative approach and a combined method. Data were collected through questionnaires and interviews with forest farmers, government representatives and private sector. Result showed that ability to pay and willingness to pay of SVLK certification in both KTH were low, so it was concluded that private forest farmer groups not been able to pay SVLK certification as an additional cost of log business. The conclusion of this study is that the ability to pay for SVLK certification by farmers affects the sustainability of the application of SVLK certification so that support from the market and role of partners is needed."