Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dan belum seluruh daerahnya menikmati energi listrik. Sebagian besar daerah yang belum menikmati energi listrik tersebut berada pada daerah terpencil disebabkan oleh tidak adanya jaringan listrik dari pusat. Jaringan listrik dari pusat tidak tersedia karena pada daerah terpencil kebutuhan energi listrik sedikit sehingga harga listrik per kWh jadi lebih mahal. Indonesia memiliki karakteristik geografis pegunungan dan berbukit. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro menjadi pilihan energi listrik pada daerah terpencil. Sebelumnya telah dilakukan perancangan turbin mikrohidro dengan head total setinggi 2 m, yaitu turbin air openflume dengan rasio hub-to-tip sebesar 0,4 dengan free vortex theory. Tulisan ini menampilkan verifikasi data hasil perancangan sebelumnya dengan metode numerik melalui simulasi CFD (Computational Fluid Dynamics). Modifikasi dilakukan pada rancangan turbin yang sebelumnya dengan merubah besar sudut sudu pada bagian masuk dan keluar. Simulasi CFD pada turbin openflume ini dilakukan menggunakan software ANSYS Fluent 15.0 dengan model turbulensi k- dan mendefinisikan model simulasi dengan turbo-topology. Tulisan ini membandingkan karakteristik performa dari turbin awal dan turbin modifikasi dengan melihat debit aliran, torsi, dan daya poros pada tiap RPM yang dihasilkan. Efisiensi turbin tertinggi dari turbin adalah 62.47% pada kecepatan putar 600 RPM dengan sudut sudu bagian masuk 72.3o dan bagian keluar 76.5o.

---

Indonesia is one of developing country in South East Asia yet ironically parts of its region cannot derive the luxury of electricity. Most area without electricity yet is located in remote areas which is caused by the inexistence of electrical transmision from central. Electrical transmision from central is not avalailable because the needs of electricity in remote areas are minimum, so that the price of electricity are more expensive per kWh. Indonesia has major geographical characteristics with its mountains and highlands. Therefore, a power plant powered by microhydro plant has been chosen as electricity source in such place. Beforehand, micro-hydro turbine design has been carried out with total head 2 m, that is openflume propeller turbine with 0,4 hub-to-tip ratio with the free vortex theory. This writing represents the verification of designing results with numeric method accomplished by CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation. Modification is applied on the previous turbine design with changing the blade angle on inlet and outlet. The simulation of CFD on this openflume turbine propeller was performed using ANSYS Fluent 15.0 software with k- turbulence model and defining the simulation model with turbo-topology. This writing compares the performance characteristics of the original turbine and the modified turbine with flow capacity, torsion and shaft power at each RPM produced. The highest turbine efficiency is 62.47% at 600 RPM with inlet blade angle 72.3o and outlet blade angle 76.5o."

"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.

---

The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."