Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), apabila persyaratan jual beli tidak terpenuhi maka peralihan hak tidak dapat terlaksana. Dalam perjanjian jual beli harus terpenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, harus pula memenuhi syarat materiil dan syarat formiil. Dalam kasus ini akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dengan dihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yang kemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab PPAT hanya terbatas kepada kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh para penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat memintakan ganti rugi dan PPAT tidak dapat disalahkan apabila PPAT tersebut dapat membuktikan tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut.

---

To condutct a process of transfer of right on the land through selling and purchasing before the Land Titles Registrar, there are obligations to be performed by the seller and the buyer to be able to sign the deed of purchasing. If the requirements of the selling and not completed, the transfer of the right cannot be performed. In land rights transaction there are 4 (four) requirements of a legal agreement under Article 1320 Civil Code. Besides must fulfilled the legal terms of agreement, in land rights transaction also required to fulfilled the material and formal requirements. In this case the sale and Purchase deed by PPAT was made with the presence of the parties claiming to be the owner of the land that was then been discovered that the parties are falsifying their identity. This research uses juridical normative research methods with research typology is descriptive analytical. The outputs of this research stated that PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity of the parties. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages and the PPAT can not be blamed if the PPAT can prove if they are not involved in the deliberation."

"Perjanjian jual beli wajib dilakukan oleh pihak yang berwewenang agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Saat melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Selain syarat terang dan tunai, harus terpenuhi 4 (empat) syarat sah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan pada saat proses penjualan jual beli tanah, adapun kasus yang diangkat diambil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pdt/2020. Dalam kasus ini, yang datang menghadap saat dilakukannya jual beli bukan merupakan pemilik yang sebenarnya, melainkan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dengan menggunakan berkas-berkas identitas yang dipalsukan. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian yuridis normatif terhadap data sekunder dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisa dari penelitian ini adalah Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan identitas batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi dan kepemilikan objek jual beli tidak beralih; dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2020 kurang tepat. Hal ini karena pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan syarat-syarat sah perjanjian yang telah dilanggar.

---

The sale and purchase agreement must be carried out by the authorized party so that the agreement is valid and not null and void by law. When carrying out a process of transferring land rights by buying and selling before the Land Deed Making Officer, there are obligations that must be fulfilled by both the seller and the buyer to be able to sign the deed of purchasing. In the society, sale and purchase of land and building transactions is held publicly and cased based, other than that, there are 4 (four) other requirements of a legal agreement under Article 1320 of the Civil Code. The problem raised in this study is the existence of identity falsification carried out during the process of selling and buying land, while the case raised was taken from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1076 K/Pdt/2020. The problem raised in this study is the existence of identity falsification carried out during the process of selling and buying land, while the case raised was taken from the Putusan Mahkamah Agung Indonesia Number 1076 K/Pdt/2020. In this case, the sale and purchase deed by PPAT was made with the presence of the seller claiming to be the owner of the land that was then been discovered that the party are falsifying all the personal data required. In answering these problems, a normative juridical research form is used on secondary data with the type of explanatory research. The output of this study is that are the Sale and Purchase Deed which contains identity falsification, null and void so that it is considered never to have occurred and the ownership of the object of sale and purchase does not change; not only that, the consideration of the Panel of Judges in the Supreme Court's Decision Number 1076 K/Pdt/2020 is also not right. This is because the considerations do not take into account the legal terms of the agreement that have been violated."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Akan tetapi terdapat Notaris sebagai Pejabat Umum karena pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 371/Pid.B/2018/PnSDA. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab dan sanksi hukum bagi notaris atas pemalsuan identitas dari para pihak. Selain itu juga perlindungan hukum bagi notaris akibat adanya pemalsuan identitas dari para penghadap dalam kasus yang diteliti. Medote penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang–undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dalam pembuatan akta autentik tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris selama notaris tidak melanggar UUJN, tidak melanggar teknik pembuatan akta maupun peraturan perundang–undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu belum diatur di dalam UUJN. Perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh Notaris itu sendiri adalah dengan menambahkan Pasal yang menjadi payung hukum untuk Notaris itu sendiri. Kemudian Notaris juga mendapatkan perlindungan hukum dari Putusan Mahkamah Agung bahwa kebenaran Materil bukanlah menjadi suatu kewajiban untuk Notaris dalam membuat akta autentik

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. In carrying out its obligations, a notary must act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of the parties in legal actions in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a UUJN. However, there is a Notary as a Public Official due to the falsification of the photo identity submitted by the parties which is used as the basis for making an authentic deed as contained in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 371/Pid.B/2018/PnSDA. This research was conducted by raising issues related to the responsibilities and legal sanctions for notaries for falsifying the identities of the parties. In addition, legal protection for notaries due to identity falsification of the appearers in the case under study. This research method is in the form of normative juridical using a law approach and a case approach. The results of this study indicate that the notary's responsibility for falsification of identity photos submitted by the parties in making an authentic deed cannot be accounted for by the notary as long as the notary does not violate UUJN, does not violate the technique of making the deed or applicable laws and regulations. Legal protection for notaries for false information, identity, and or documents has not been regulated in the UUJN. Legal protection that can be sought by the Notary itself is to add Articles that become the legal umbrella for the Notary himself. Then the Notary also gets legal protection from the Supreme Court's decision that the material truth is not an obligation for the Notary in making an authentic deed. "

"Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI, hakim justru mengabulkan gugatan dari penggugat selaku pembeli dari tanah, yang sebelumnya merupakan milik dari tergugat yang identitasnya dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak nya berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI yang tidak membatalkan peristiwa jual beli yang berdasarkan pemalsuan identitas, serta peran dan tanggung jawab PPAT untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sehingga perlu adanya perubahan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan identitas dalam peralihan hak atas tanah. Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat pada satu permasalahan dan alat bukti saja, melainkan seharusnya melihat kepada seluruh aspek yang ada dalam suatu perkara. PPAT dalam jabatannya juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, dan mencocokan identitas para pihak dengan yang asli dalam pembuatan akta, serta menolak pembuatan akta, jika diketahui ada itikad tidak baik dari para  pihak yang akan ada dalam akta tersebut, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

---

Legal Protection for Landowners Due to IdentityFalsification Based on PP 24/1997 concerning Land Registration and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (Analysis of DKI Jakarta High Court Decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI) The existence of falsification of identity in buying and selling land, makes it necessary to have a strong legal protection for land owners. The problem of falsification of identity when the sale and purchase deed of land was carried out before the PPAT, caused the real party whose identity was falsified to suffer material and immaterial losses. As in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 317/Pdt/2020/PT DKI, the judge actually granted the plaintiff's claim as the buyer of the land, which previously belonged to the defendant whose identity was falsified. This study uses a doctrinal research method, meaning that this research is viewed from all legal secondary data to answer questions regarding legal protection for landowners who have lost their rights based on Government Regulation 24 of 1997 concerning Land Registration jo. Government Regulation Number 18 of 2021 and Law 27 of 2022 concerning personal data protection, and judges' considerations in decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI which do not cancel buying and selling events based on identity falsification, as well as PPAT's roles and responsibilities for prevent identity fraud. The result of this research is that Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided preventive legal protection, so there is a need for changes to regulate strict sanctions against identity abuse in the transfer of land rights. Judges should not only look at one problem and evidence in deciding a case, but should look at all aspects of a case. The PPAT in his position also has the role of providing legal counseling, and matching the identity of the parties with the original in making the deed, and rejecting the making of the deed, if it is known that there is bad faith from the parties that will be in the deed, so that problems like this do not happen again in the future.

 

Key Words: Legal Protection of Land Owners, Deed of Sale and Purchase of Land, Officers who make Land Deeds, False Identity."