Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedekatan antara negara dengan tindakan eksklusi sosial telah menjadi realitas yang dihadapi oleh agama lokal di Indonesia. Sebelum hadirnya negara telah terjadi eksklusi sosial oleh Belanda dan misionaris Kristen ke Tanah Batak dalam melemahkan dan memarginalkan kekuasaan tradisional Ugamo Malim. Kemudian, negara hadir memformalisasi defenisi agama dan mendiskriminasi kelompok agama lokal. Pada rezim orde baru justru agama lokal mengalami banyak pelanggaran HAM meliputi: represif, pelarangan ritual, pemaksaan afiliasi agama resmi dan eksklusi sosial. Keadaan ini mengindikasikan penganut agama lokal telah terbatas mengekspresikan identitasnya dan tidakberdaya memiliki identitasnya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kelompok yang dieksklusi dapat melakukan resistensi maupun pasif terhadap kelompok mayoritas (penguasa). Keleluasaan agar keluar dari eksklusi sosial telah dilakukan sejak awal reformasi. Kemudian, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan legitimasi dan memperkuat posisi agama lokal di Indonesia. Pada penelitian ini memberikan kebaruan bahwa kelompok minoritas justru memiliki kesadaran memanfaatkan peluang untuk beradaptasi terhadap negara dan agama mayoritas. Ugamo Malim beradaptasi dengan mereksontruksi identitas melalui ketentuan nilai dan kesamaan identitas dengan negara dan agama mayoritas. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara mendalam serta melakukan observasi di lokasi penelitian.

---

The closeness between countries and acts of social exclusion has become a reality faced by local religions in Indonesia. Before the presence of the state there had been a social exclusion by the Dutch and Christian missionaries to the Land of the Batak in weakening and marginalizing Ugamo Malim traditional power.Then, the state is present to formalize the definition of religion and discriminate against local religion groups. In the new order regime instead of local religious experience many human rights violations include: repressive, banning the ritual, the imposition of formal religious affiliation and social exclusion. This situation indicates local religions have limited express their identity and powerless to have their identities. The freedom to get out of social exclusion has been carried out since the beginning of the reform. Then, after the decision of the Constitutional Court (MK) gave legitimacy and strengthened the position of local religion in Indonesia. In this study provide novelty that minority groups have awareness utilize the opportunity to adapt to the state and majority religion. Ugamo Malim adapted to reconstructing identity through provisions of value and similarity of identity with the state and religion of the majority. In this study using qualitative methods and in-depth interviews and conducting observations at the study site."

"Fleksibilitas ekonomi global yang ditunjang teknologi komunikasi dan informasi telah menciptakan mekanisme eksklusifitas yang mengoneksikan orang atau kelompok dengan nilai dan kepentingan yang sama, serta mengeksklusikan kelompok lainnya. Hal ini mendorong kembali kemunculan identitas berbasis agama maupun etnisitas di sejumlah wilayah sebagai bentuk pertahanan diri. Identitas tersebut muncul ketika negara dianggap tidak bisa lagi memegang kendali atas krisis ekonomi dan politik yang muncul akibat globalisasi. Namun kemunculan identitas kolektif ini memiliki dinamika tersendiri ketika dihadapkan dengan kepentingan elite politik. Tesis ini bertujuan menguraikan rekonstruksi identitas kolektif yang terjadi dalam era masyarakat informasi dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa identitas dari Manuel Castells serta teori masyarakat informasi dari Frank Webster, tesis ini ingin melihat bagaimana Keislaman dan Kesundaan diposisikan ulang di Purwakarta untuk membangun identitas kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan identitas Purwakarta dengan memposisikan ulang identitas Keislaman dan Kesundaan merupakan konstruksi identitas yang didorong oleh imajinasi personal tokoh politik melalui penggunaan perangkat negara di tingkat lokal dan media digital yang menghasilkan wujud mengarah pada bekerjanya legitimizing identity yang mendominasi kembali identifikasi Kesundaan dan Keislaman. Penelitian ini melengkapi sejumlah studi tentang identitas Islam dan Sunda yang dilakukan sebelumnya yang melihat bahwa sinkretisme Sunda dan Islam tidak hanya melibatkan debat filosofis, tapi juga perubahan konteks politik serta politisasi dalam praktik sehari-hari. Kebaruan dalam penelitian ini adalah temuan bahwa jejaring sosial berbasis informasi yang terbentuk dalam teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet turut mendorong dan memperkuat kemunculan kembali identitas tersebut.

---

The global economic flexibility underpinned by communications and information technology has created an exclusive mechanism that links people or groups with equal values and interests, and excludes other groups. This has led to the re-emergence of religious and ethnicity-based identities in some areas as a form of self-defense. The identity arises when the state is considered to be no longer in control of the economic and political crises arising from globalization. But the emergence of this collective identity has its own dynamics when confronted with the interests of the political elite.

This thesis aims to understand the construction of collective identity that occurs in the information society by taking a case study in Purwakarta, West Java.Using a qualitative approach with identity analysis from Manuel Castells and information society theory from Frank Webster, this thesis would like to see how Islam and Sunda were repositioned in Purwakarta to establish the identity of the district.

This research found that the development of Purwakarta identity by repositioning the identity of Islam and Sunda is an identity construction that is driven by the personal imagination of political figures through the use of state apparatus at the local level and digital media that result in the form of legitimizing identity that dominates the identification of Sunda and Islam.

This study completes a number of studies on the earlier identities of Islam and Sunda that see that Sundanese syncretism and Islam not only involve philosophical debate, but also the changing political context and politicization in everyday practice. The novelty in this study is the finding that the information-based social network formed in the Internet-based information and communication technology helped to boost and re-emerge the identity."