Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"Penelitian ini melibatkan variabel pengaruh paparan selektif dan prediksi afektif terhadap polarisasi politik. Penelitian menggunakan desain eksperimental. Partisipan penelitian adalah masyarakat umum dengan kriteria usia di atas 17 tahun dan pernah berpartisipasi dalam kegiatan politik masif di Indonesia seperti PilPres dan PilLeg ( N = 242). Instrumen yang digunakan adalah Political Ideology Scale dan Positive Affect Negative Affect Schedule. Hasil analisis Mixed ANOVA menunjukan polarisasi politik atau penguatan sikap awal partisipan setelah pemberian informasi yang berlawanan pada kategori kelompok Eksperimen-“Tidak”/kontra LGBT, Eksperimen-Konservatif dan Liberal- Konservatif. Hasil analisis Hayes Macro Process menemukan pengaruh moderasi prediksi afektif dalam pengaruh paparan selektif terhadap perubahan sikap ideologi politik.

---

This study involve effect of selective exposure and affective forecasting on political polarization. This study have experimental design. Participants of this study are general public that have criterion age above 17 years old and at least once participated in general public leaders election like Presidential election or Legislative election at Indonesia (N = 242). The instruments used in this study are Political Ideology Scale and Positive Affect Negative Affect Schedule.

The results of Mixed ANOVA showed that political polarization or strengthening of initial attitude that participants have after exposure of opposing view happen in group category Experiment-Contra LGBT, Experiment- Conservative and Control-Conservative. Hayes Macro Process Analysis results found that there is moderation effect of affective forecasting on the effect of selective exposure to change in political ideology."

"Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan interaksi antara sistem internasional dengan faktor domestik. Berbeda dari teori kebijakan luar negeri konvensional lainnya, seperti neorealisme dan liberalisme, neorealisme klasik neoclassical realism menawarkan pendekatan integratif yang melihat bahwa sistem internasional tidak langsung menghasilkan kebijakan luar negeri melainkan difilter oleh faktor domestik. Sebagai negara dengan letak geopolitik yang strategis, Ukraina melihat Rusia dan Uni Eropa dapat memberikan ancaman atau peluang dalam waktu bersamaan. Berbeda dari presiden sebelumnya yang cenderung mendekatkan diri dengan Rusia, Viktor Yushchenko justru menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat, yaitu terintegrasi dengan Uni Eropa dan NATO. Tulisan ini lebih lanjut berargumen bahwa terdapat tiga 3 faktor domestik yang membentuk kebijakan pro-Barat Ukraina tersebut, yaitu: 1 persepsi Yushchenko sebagai elite liberal dan reformis, 2 kebangkitan masyarakat pada Revolusi Oranye dan peran LSM negara Barat, dan 3 dukungan oligarki serta elite politik pro-Barat terhadap Yushchenko. Penemuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri perlu mengindahkan analisis pada tingkat domestik.

---

Foreign policy is the result of interaction between international system and domestic factors. Unlike other conventional foreign policy theories, such as neorealism and liberalism, neoclassical realism offers an integrative approach in which international system does not directly produce foreign policy but is filtered through domestic factors. As a country with strategic geopolitical position, Ukraine sees both Russia and European Union as actors who can provide threats or opportunities at the same time. When the previous presidents tended to get closer to Russia, Yushchenko decided to pursue a Western foreign policy which aim to integrate Ukraine in European Union and NATO. This paper further argues that there are three 3 domestic factors that contribute to Ukraine rsquo s Western foreign policy 1 Yushchenko 39 s perception as a liberal and reformist elite, 2 the rise of civil society in Orange Revolution and the role of Western NGOs, and 3 the support of pro Western oligarchs and political elite during Yushchenko. The finding of this paper indicates that foreign policy needs to incriminate the analysis of domestic level."