Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan permukiman liar telah menjadi kontradiksi di kalangan pemerhati kota dan bagaimana masa depannya masih merupakan tanda tanya yang besar. Permukiman ini seringkali terletak pada lokasi-lokasi yang berada di luar peruntukannya Letak lokasinya dan kualitas ruang yang tercipta memberikan dampak negatif pada ekologi perkotaan, pencitraan sebuah kota, sekaligus keselamatan penghuni pemukiman itu sendiri. Namun pula pada sisi lain disadari bahwa keberadaanya telah memberikan kontribusi dalam penyediaan perumahan murah yang hingga kini belum dapat diakomodasi oleh otoritas kota. Kontradiksi ini akan senantiasa menimbulkan kerancuan yang menyebabkan kebingungan dalam bagaimana menyikapi keberadaannya di perkotaan. Oleh karena itu, suatu cara pandang-yang melihat formasi fisik sebagai bagian dari proses-diperkenalkan untuk dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru mengenai permasalahan ini. Dalam cara pandang ini permukiman liar terkonstruksi oleh dan sekaligus mereproduksi dinamika sosial masyarakatnya.Suatu kerangka teoritis multidisipliner yang melibatkan konsep reproduksi sosial, habitus, dan vita aktiva digunakan untuk mengungkap dinamika sosial yang tersirat dari data yang ditangkap melalui observasi partisipan di Kontrakan Marpaung, Situ Rawa Besar, Depok. Dengan analisis ditemukan bahwa praktik pemukiman liar merupakan hasil pergumulan agen-agen dengan kuasa tertentu dimana pihak pemukim liar itu sendiri lebih menjadi yang terdominasi oleh pihak-pihak lainnya dalam sistem sosial mikro maupun makro. Kemudian, praktik-praktik lain (i.e. sektor informal) yang muncul dari dualisme kota dalam konteks lokal secara langsung berkaitan erat dengan formasi ruang yang terbentuk.Habitus pemukim liar itu sendiri terwujud dalam praktik bertinggal masyarakat miskin yang membentuk sub-budaya yang khusus yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Dari situ, kontradiksi dapat dikatakan timbul oleh derajat pencitraan yang berbeda-beda dari tiap agen yang berkepentingan. Citra dapat dilihat sebagai suatu hal yang memicu perubahan kepentingan agen yang kemudian berdampak pada reproduksi sosial. Reproduksi sosial itulah yang kemudian memberi jalan pada apropriasi ruang permukiman liar. Pemahaman mengenai ini akan mengajak semua pihak untuk merefleksi realitas-realitas yang tercerap, sehingga perumusan solusi (apropriasi ruang) dapat sejalan dengan dinamika sosial masyarakat terdominasi."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan proses pengembangan modal sosial Komunitas Anak Kali Ciliwung (KAKC), dan juga mendeskripsikan mengenai manfaat modal sosial bagi KAKC dalam aktifitas penataan kampung. Latar Belakang dari penelitian ini berupa maraknya fenomena relokasi pemukiman di DKI Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan relokasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai dalih seperti kepentingan umum, kebersihan lingkungan, hingga sampai legalitas bermukim. Salah satu contoh kebijakan relokasi itu tertuang dalam bentuk kebijakan normalisasi Sungai Ciliwung, dimana terdapat kehidupan kampung kota dibawah naungan KAKC. Penelitian Kualitatif ini menunjukan adanya proses pengembangan modal sosial yang diawali dari implementasi kebijakan normalisasi sungai yang mengancam eksistensi KAKC dalam bermukim di bantaran sungai, hingga akhirnya timbul respon berupa pelaksanaan aktifitas penataan kampung bersama. Selain itu, ditunjukkan pula mengenai manfaat modal sosial yang diperoleh KAKC berupa meningkatnya akses relasi, informasi dan keterampilan, kesadaran akan kebersihan  lingkungan, serta kepercayaan dari pemerintah.

---

This study aims to explain the formation of social capital of the Komunitas Anak Kali Ciliwung (KAKC), and also describe the benefits of social capital for KAKC in village structuring activities. The background of this study is the rampant phenomenon of relocation of settlements in DKI Jakarta carried out by the government. The relocation policy brought by government with various concern such as public interest, environmental cleanliness, and also the housing legality . One example of the relocation policy is contained in the normalization policy of the Ciliwung River, where there is Urban Kampong life under the auspices of the KAKC. This Qualitative Research shows that there is a process of forming social capital which starts from the implementation of river normalization policies that threaten the existence of KAKC in settling on the banks of the river, until finally a response occurs in the form of joint village arrangement activities. In addition, it also shows the benefits of social capital obtained by KAKC in the form of increased access to relations, information and skills, awareness of environmental cleanliness, and trust from the government.

 

"