Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pelaksanaan manajemen pencegahan penggunaan dokumen perjalanan palsu pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana penggunaan dokumen perjalanan palsu pada tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, permasalahan prosedur yang terdapat dalam penanganan penggunaan dokumen perjalanan palsu ditinjau dari aspek manajemen sekuriti serta mencari solusi kongkrit dan efektif yang dapat diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode Observasi. Dengan melakukan pengungkapan kompleksitas realitas sosial terhadap fenomena yang diteliti. Untuk memahami kondisi faktual yang teijadi pengamatan dilakukan dengan cara mengamati setiap gejala terhadap objek yang diteliti dan dilakukan dengan pengamatan terlibat. Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa globalisasi menjadi faktor yang memengaruhi teijadinya migrasi illegal karena semakin terbukanya akses terhadap informasi juga sebagai dampak buruk dari globalisasi itu sendiri yaitu semakin terbatasnya sumber-sumber dan pengaruh dari isu keamanan dunia. Negara Indonesia digunakan sebagai jalur transit maupun tujuan dari migrasi illegal tersebut dan melibatkan organisasi pendukung migrasi illegal tersebut. Hal ini terbukti dari temuan kasus-kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu yang digunakan dengan motif, illegal worker, Illegal Entry, dan Illegal Stay. Permasalahan dalam tesis ini adalah lemahnya peran pemeriksaan keimigrasian terhadap dokumen perjalanan sehingga sering terjadi penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak mampu dideteksi. Hal ini selain disebabkan lemahnya kualitas pemahaman petugas terhadap pengetahuan identifikasi dokumen palsu, terbatasnya sarana dan prasarana pemeriksaan dokumen dan prosedur yang tidak mengenai sasaran dan tidak sistematis. Permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan membuat standar operasi prosedur yang dapat menjadi pedoman dalam kegiatan teknis penanganan penggunaan dokumen perjalanan palsu, yang mencakup, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem dan teknologi pendukung serta mengatur tentang pengembangan informasi dan pengetahuan tentang temuan kasus-kasus dokumen perjalanan palsu agar dapat digunakan untuk memberikan pemahaman terkait dokumen perjalanan palsu, tindakan yang perlu dilakukan dan sebagai bahan dalam informasi berguna bagi organisasi. ...... This thesis will examine the implementation of the management of counterfeit travel document usage prevention at the Soekarno-Hatta Airport Immigration Checkpoint. The purpose of the research is to be acquainted with the usage of counterfeit travel document: what and how the practice of counterfeit travel document at the Soekarno-Hatta Immigration Checkpoint, also to indentified the procedure problem occurred in dealing with the counterfeit travel document use regards to the security management aspect, also to find a tangible and effective solution that can be implemented. The research is a qualitative research and draw on observation method by explaining the social fact complexity on the phenomenon that is researched. For identifying the factual circumstance that occurred, the observation is conducted by examining each indication toward the object of the research and conducted by engaged observation. It has been found from the research that globalization is the factor determined the illegal migration since its enhanced the information access, also as the downside of globalization itself that limits the resources and global security issue. Indonesia has been targeted as either the transit pathway or destination for the illegal migration which also involved the illegal migration encouraging organ ization. It has been proved from the finding cases of counterfeit travel document usages by various motives: illegal worker, illegal entry and illegal stay.

Abstrak :
Kebijakan Australia yang menolak masuknya Kapal Motor Tampa berbendera Norwegia yang membawa ratusan orang yang terdampar di perairan dekat wilayah Australia pada tahun 2001 telah menimbulkan berbagai kritikan dari dalam dan luar negeri. Peristiwa yang lebih dikenal dengan "Kasus Tampa" tersebut telah menimbulkan kritik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional mengenai kebijakan Australia yang dianggap telah mengabaikan aspek kemanusiaan. Kasus tersebut menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat adanya hubungan antara kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan PM. John Howard pada tahun 1996-2001, dengan tekanan internasional dan tekanan domestik. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan pluralisme, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik dengan kebijakan luar negeri Australia dalam masalah imigran gelap. Kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal merupakan kebijakan yang ditujukan kepada negara asal dan negara transit imigran gelap. Selain itu kebijakan tersebut merupakan respon terhadap kecenderungan masuknya imigran gelap ke Australia yang memanfaatkan kebijakan Australia mengenai pemberian suaka politik. Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara adalah teori Howard H. Lemtner mengenai foreign and domestic determinants on foreign policy. Tekanan masyarakat merupakan salah satu faktor domestik panting, yang dalam konsep domestic determinants dari Howard K. Lemtner dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam kategori ini, maka peranan faktor domestik tersebut hanya bersifat sementara, berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, dan didukung oleh faktor eksternal yang sejalan. Faktor eksternal yang turut mendukung pengaruh tekanan domestik tersebut adalah adanya tekanan masyarakat internasional yang kuat pada saat yang bersamaan, yang menuduh Australia telah melanggar tanggung jawab internasional sesuai dengan Konvensi mengenai pengungsi. Kemampuan Howard memanfaatkan momentum pemilihan umum telah memberikan kontribusi bagi terbentuknya kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Perubahan kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan Howard mempunyai kaitan dengan tekanan internasional dan tekanan publik Australia terhadap pemerintab. Dengan mengambil kebijakan yang tegas dalam mencegah dan menghalau imigran gelap, maka Howard mempunyai peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai figur pemimpin yang mampu melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, sehingga mendorong Howard dalam memenangkan pemilihan umum 2001.