Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keamanan maritim merupakan isu yang terus berkembang. Namun, sampai tulisan ini dibuat, pembahasan mengenai keamanan maritim dalam Ilmu Hubungan Internasional masih terhitung sedikit. Pada kenyataannya, keamanan maritim merupakan bagian yang penting dari studi keamanan. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji mengenai keamanan maritim secara mendalam. Pengkajian keamanan maritim dalam tulisan ini menggunakan metode kronologis yang terbagi menjadi beberapa periode. Periode-periode tersebut termasuk periode 1609-1890, periode 1900-2000, dan periode pasca 2001. Penjelasan periode 1609-1890 dimulai dengan mengkaji tema mengenai keamanan tradisional yang termasuk hukum laut dan kekuatan laut. Setelahnya, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan dari periode 1900-2000 dan pasca 2001 yang menunjukkan adanya perkembangan konsep keamanan maritim meliputi isu keamanan nontradisional. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan bahwa pembahasan mengenai konsep keamanan maritim harus diperluas agar dapat mencakup banyak isu internasional. Alasan dari hal tersebut ialah perluasan konsep keamanan maritim dapat memudahkan pembentukan solusi atas isu keamanan maritim internasional.

---

Maritime security is an issue that always evolving. However, until this paper`s been made, the discussion about maritime security in International Relation Studies still a few. In fact, maritime security is an important part of security studies. Thus, this paper analyzes the maritime security deeply. The analysis of maritime security in this paper is using chronological method which divided into some periods. These periods including period 1609-1980, period 1900-2000, and period post 2001. The explanation of period 1609-1890 starts with analyzing themes of traditional security which includes law of the sea and sea power. Afterwards, the explanation continues with the discussion of periods 1900-2000 and post 2001 which shows an evolution of maritime security concept that involve the nontraditional security form. Furthermore, this paper explains that the discussion about maritime security concept should be expanded to cover many international issues. The reason of that is the act of expanding maritime security concept could facilitate the forming of solution to handle international maritime security issues.

Abstrak :
Ilmu Hubungan Internasional telah berkembang pesat sejak Aberystwyth dan semakin banyak ditawarkan sebagai program studi di universitas-universitas di seluruh penjuru dunia. Sebagai kegiatan utama di dalam diseminasi Ilmu Hubungan Internasional, kegiatan belajar mengajar belum mendapat perhatian yang sesuai dalam pembahasan Ilmu Hubungan Internasional arusutama. Untuk membuka ‘kotak hitam’ kegiatan ini, penulis mengkaji 70 artikel dalam jurnal internasional yang terkait dengan pedagogi ilmu Hubungan Internasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, penulis membagi badan kajian menjadi empat kategori yaitu (1) desain pedagogi ilmu Hubungan Internasional, (2) strategi pedagogi ilmu Hubungan Internasional, (3) konteks pedagogi ilmu Hubungan Internasional, dan (4) kehidupan keilmuan Hubungan Internasional. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengidentifikasi bahwa tiap aspek tersebut saling terhubung satu sama lain. Sebagai sintesis, penulis menyusun rantai kausal desain dan strategi pedagogi ilmu Hubungan Internasional dan memberikan kerangka pemikiran untuk memahami signifikansi pedagogi dalam ilmu Hubungan Internasional. Penulis juga memberikan refleksi atas kajian mengenai pedagogi ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini ditutup dengan rekomendasi untuk kajian pedagogi ilmu Hubungan Internasional di masa depan. ......International Relations has developed rapidly since its conception in Aberystwyth, and it is increasingly being offered as a course at universities worldwide. Even though pedagogy is the main avenue to disseminate International Relations knowledge, it has not received appropriate attention in the mainstream International Relations discourse. To open this ‘black box’, the author reviews 70 articles in international journals related to the pedagogy of International Relations. The author divides the body of knowledge by using the taxonomic method, resulting in four categories: (1) the pedagogical design of International Relations, (2) the pedagogical strategies of International Relations, (3) the pedagogical context of International Relations, and (4) the intellectual activities of International Relations. In this literature review, the author identifies that these aspects are interconnected. As a synthesis, the author compiles causal chains of pedagogical design and strategy in International Relations and provides a framework to understand the significance of pedagogy in International Relations. The author also reflects on the current state of literature in International Relations pedagogy. This paper concludes with recommendations for future research in International Relations pedagogy.

Abstrak :
Agama dan kepercayaan, termasuk di dalamnya Islam, telah menjadi sumber power dan legitimasi kekuasaan bagi umat manusia sejak dahulu. Agama sebagai seperangkat nilai mampu mempengaruhi pilihan yang diambil dan perilaku aktor-aktor politik. Sebagai sebuah ilmu yang lahir dari dan berkembang dalam sekularisme Barat/Utara, Hubungan Internasional, khususnya pendekatan positivistik, abai memperhatikan agama sebagai salah satu faktor yang menentukan rasionalitas serta agensi aktor internasional. Revolusi Islam yang terjadi di Iran pada 1979, gelombang Islamisasi pasca tuntuhnya tatanan Komunisme global pada akhir 1980-an, hingga 9/11 sampai menangnya rezim Taliban di Afghanistan menandai bagaimana Islam eksis dalam politik internasional hingga saat ini. Dalam menjembatani senjang tersebut. melalui penelaahan menggunakan metode taksonomi terhadap 46 literatur yang terdiri dari 9 monograf, 8 bab dalam edited volume, dan 29 artikel jurnal, tulisan ini berusaha untuk mengkaji bagaimana sebenarnya kedudukan Islam dalam ilmu Hubungan Internasional baik dalam ranah (1) diskursus ilmu pengetahuan; (2) sebagai identitas aktor transnasional; maupun (3) sebagai fenomena global itu sendiri. Penulis menemukan bahwa Islam masih dikontestasikan kedudukannya dalam ilmu HI, yang mana perdebatan mengenainya terbagi di sepanjang lini perbedaan paradigmatik dan identitas religius para ahli yang menulis tentangnya. Tulisan ini juga akan menyoroti senjang dan senyap lain berdasar literatur yang telah dipetakan serta memberikan rekomendasi untuk melakukan kodifikasi teori HI Islami dan untuk membuktikan eksepsionalisme Islam yang jadi asumsi dasar banyak literatur yang berbicara tentangnya. ......Since its conception, religion and religious belief, Islam included, have influenced human courses of action as a source of ideational power and legitimacy. Islam has proven its influence over transnational political actors’ behaviour and the practice of international politics in general through many observable instances throughout the later half of 20th century–namely, the Iran 1979 Revolution, the Islamization of many Middle-Eastern and South-East Asian Nations, the 9/11, and the recent successful cooptation of Afghani Government by the Taliban. However, mainstream positivistic International Relations, as a discipline that is risen in the cradle of secularism, stubbornly insisted that Islam is not the cause behind those unravelled events. This writing is trying to scrutinize that claim by employing the taxonomy method to 46 literature consisting of 9 monographs, 8 chapters of an edited volume, and 29 journal articles, and observing how Islam interacts with the international relations field, whether (1) in a conceptual discourse setting; (2) as an identity for international actors; or (3) as a global phenomenon itself. Among the findings noted in this literatutre is that the contesting opinion regarding the place of Islam in international relations discourse is divided among paradigms and scholars’ religious identity lines. Through the mapping of literature cited in this work, this paper will also shows what the concensus, debate, gap, and silence among the writings is and will be concluded by a recommendation on doing further research to codify the scattered so-called Islamic IR theories, and to discuss even further the Islamic exceptionalism that is widely cited as a justification in singling out Islam over the rest of global religion by a wide array of literature referred in this paper.

Abstrak :
Dalam tatanan dunia yang anarki, negara adalah aktor rasional yang berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi negaranya. Namun, terdapat sebuah anomali, sebuah negara dengan sengaja menolak mengembangkan kekuatan militer yang dapat melindungi dan mempertahankan negaranya. Jepang mengesahkan Pasal 9 dalam konstitusinya pada tahun 1947. Pasal tersebut menolak perang dan menolak hak untuk mengembangkan kekuatan militer atau segala sesuatu yang dapat memicu perang, menjadikan Jepang sebagai sebuah negara pasifis. Melihat anomali tersebut, tulisan ini hendak meninjau bagaimana perkembangan perdebatan dari Pasal 9 dan melihat konteks serta implikasi yang dihasilkan dari perkembangan pasal tersebut.Tinjauan literatur ini dibuat menggunakan metode kronologis dengan meninjau sebanyak 47 literatur akademik. Literatur yang terkumpul dikategorisasikan menjadi tiga tema besar, yang meliputi: (1) perkembangan perdebatan Pasal 9 Konstitusi Jepang, (2) respons terhadap Pasal 9, dan (3) implikasi yang dihasilkan dari Pasal 9. Dalam ketiga tema besar tersebut, penulis mengelompokkan literatur berdasarkan periode waktu (Perang Dingin, Pasca Perang Dingin, dan Pasca 9/11), konteks internal dan eksternal, serta klasifikasi dampak secara teoritik. Penulis menemukan bahwa Pasal 9 dan nilai-nilainya bergeser, yang disebabkan oleh tekanan struktural dan perubahan kondisi domestik. Akan tetapi, Pasal 9 sendiri tidak berubah, melainkan diinterpretasi ulang secara berbeda. ......Based on the anarchy world order, the state is a rational actor whose sole purpose is to maintain the survival and existence of the nation. Still, there is a state that renounced military power and the nation's right of belligerency knowing it could jeopardize its own survival ability, an anomaly amongst others. In 1947, Article 9 of the Japanese Constitution came into effect, renouncing war and the use of force as means of settling disputes. Thus, making Japan a pacifist state. The author considers that the abnormal situation of Japan is still happening but slowly shifting towards a different direction. Therefore, this literature review aims to look over the debate development of the Article 9 of the Constitution of Japan and how it affects the nation: to understand the internal and external contexts that exist upon the evolution. This literature review utilizes the chronology method to review 47 accredited academic writings, which are categorized into three major themes: (1) the debate development of Article 9, (2) the response to the development of the article, and (3) the implications caused by the article development. The three major themes are also detailed in timestamps, internal and external context, and theoretical classification of the implications. This literature review finds that Article 9 and its values are shifting, prompted by the changing international environment and internal affairs. However, Article 9 itself has never been changed or replaced. In reality, the shift happened because of the reinterpretation of the Article 9 of the Japanese Constitution.