Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) adalah kunci membangun peradaban Indonesia masa depan. Karenanya, Konstitusi mengamanatkan pengembangan Iptek sebagai tugas pemerintah. Konstitusi juga mengamanatkan, pemajuan Iptek itu harus berbasis nilai nilai, utamanya nilai nilai agama dan persatuan bangsa serta ditujukan untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Hal itu dilandasi kesadaran pengembangan Iptek bersifat ambivalen, bisa memajukan namun sekaligus bisa menghancurkan kemanusiaan dan kehidupan. Karena itu, Iptek tidaklah bisa sepenuhnya bebas nilai. Secara ontologis, metode pengembangan Iptek tetap otonom lewat metode ilmiah, namun secara aksiologis atau sisi pemanfaatan Iptek, diperlukan panduan nilai. Bagi pengembangan Iptek di Indonesia, nilai nilai Pancasilalah yang harus dijadikan sebagai aksiologi dan dasar kultural. Ada lima prinsip nilai Pancasila yang harus dijadikan visi pengembangan Iptek Indonesia di masa depan yaitu ketuhanan, kemanusiaan/internasionalisme, kesatuan kebangsaan, kerakyatan (demokrasi politik) dan keadilan sosial (demokrasi ekonomi).

Abstrak :
Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi berbagai sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki pembatasan-pembatasan tertentu. Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan rekayasa balik (reverse engineering) (RE) program komputer. Rekayasa balik merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis mengenai apakah rekayasa balik yang dilakukan dengan metode jailbreak ini apakah merupakan sebuah pelanggaran dalam bidang hukum hak cipta atau Undang Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban hukum yang melindungi kepentingan pengguna perangkat lunak di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan 1). Bagaimana pengaturan rekayasa balik program komputer dalam sistem hukum di Indonesia 2). Bagaimana peran hukum dalam menentukan keseimbangan antara hak pemilik program komputer dengan kebutuhan peningkatan teknologi dan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. ...... The development of sophisticated computer technology has brought enormous enefits to human life in which their use involves avariety of sectors. This circumstances potentially monopolistic actions. Monopolistic actions, although associated with the same results but still have certain limitations. One form of limitation on the copyright monopoly actions, especially computer programs can be done by reverse engineering (RE) computer program. Reverse engineering is a process of discovering technological principles of a product and then try to create tools / products or new programs that are superior without any of the original copy. But RE in this computer program does not specifically regulated in the Act. This thesis discusses the juridical analysis whether reverse engineering is done with the jailbreak method is a violation of copyright law or Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. This thesis research using research methods that are descriptive normative juridical approach to legislation supported by the comparison of concepts and approaches namely by examining and reviewing the statutory provisions such as the Law Number 19 Year 2002 on Copyright and Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, and compare it with the theory of law and legal systems in other countries to know the legal liability system which protects the interests of software users in Indonesia. Seeing these conditions, the study will answer the problem 1). How to setup reverse engineering a computer program in the legal system in Indonesia 2). What is the role of law in determining the balance between the rights of computer program owners with the need for increased public access to technology and science and technolog.

Abstrak :
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari kebijaksanaan modernisasi Cina pada saat ini. Kebijaksanaan modernisasi Cina diharapkan dapat membentuk Cina sebagai negara yang kuat dan modern. Kebijaksanaan ini diambil juga untuk memperbaiki sistem ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Mao Cina sebenarnya telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi sangat dipengaruhi oleh keputusan politik dari pemerintah Cina.