Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan pemantauan dilapangan, bahwa ada kecenderungan motivasi Para dokter spesialis merawat pasien disuatu rumah sakit atas pertimbangan imbalan finansial disamping aspek pengabdian masyarakat dan dewasa ini di era globalisasi masalah imbalan finansial dipandang sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen suatu organisasi maka pada bulan Mei 1996, Direktur RSVP Dr. Hasan Sadikin membuat kebijakan melalui surat keputusan no. 15A1 DI - 32 1 KU.06.02/ VJ 1996 yang antara lain berisi tentang pemberian imbal jasa ( insentif ) kepada dokter spesialis. Penelitian dilakukan secara "cross sectional" dengan pendekatan kualitatif dan memilih secara acak 45 dokter spesialis (16 % dari total populasi ) sebagai sampel dengan tujuan mengidentifikasi sistem imbal jasa dan mengetahui pandangan dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa yang berlaku sekarang. Didalam mengidentifikasi sistem imbal jasa tersebut, peneliti mencari data mengenai BOR kelas Utama, I dan II; penerimaan fungsional kelas utama, I dan II serta faktor SDM dokter spesialis, sedangkan untuk mengetahui pandangan dokter spesialis peneliti mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan pendapat dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa BOR kelas utama tahun 1996 ( 56,69 %) menurun dibanding BOR tahun 1996 ( 74,83 % ), BOR kelas I selalu dibawah 60 % sejak tahun 1992 sampai tahun 1996 dan BOR kelas II relatif tidak ada peningkatan yaitu sekitar 65 %. Penerimaan fungsional relatif tetap berkisar 676.000.000.rupiah dari kelas utama, dari kelas I, 980.000.000. rupiah dan dari kelas II, 1.4 milyar rupiah. Sebagian besar dokter spesialis ( 86,66 % ) setuju dengan adanya imbal jasa bagi mereka tetapi 71,11 % diantaranya merasakan ketidak adilan terhadap sistem imbal jasa yang berjalan sekarang dan 51, 11 % dokter spesialis menginginkan adanya pengurangan besarnya potongan jasa medis. Peneliti menyarankan agar dibentuk suatu unit kerja khusus yang melibatkan dokter spesialis dalam membuat sistem imbal jasa dan merubah porsi pembagian jasa medis yang 70 % menjadi 80 % untuk jasa medis dokter spesialis. ......Working as a pediatrician for years at Hasan Sadikin Provincial Hospital, it is felt that many medical specialists ( OB Gynt, surgeons, pediatricians, neurologist etc ) in this hospital are not quite satisfied with the new regulation on incentives for medical specialists. The regulation was declarated in 1996 through a letter of decree Na I5AIDI-32 I KU.06.021 V/1996 issued by the hospital director. In general it is said that every medical specialist working as a full timer and government employee at the hospital receives Rp 100.000, 1 month incentive; without differentiating whether she or he sent or took care of any single patient. This study intended to portray and analyze factor related to the incentive system for medical specialists and at once also find out details on the unsatisfactory conditions felt by these specialist using a cross sectional survey design, 45 out of 225 medical specialists (16 % of total medical specialists ) were interviewed. The flow of income from various resources received by the hospital, how, where and what proportion goes to the incentives, were 'described and analyzed. Bed Occupancy Rate (BOR ), the number & qualification of the medical specialists are other 2 factors, beside income, which are theoretically related to the incentive system for medical specialists at Hasan Sadikin Provincial Hospital. The study found that the BOR at the VIP class tends to decrease from 74.83 % in the year 1995 to 56.69 % in the year 1996; at the first class the BOR is always below 60 % and no improvement at all for BOR at the 3rd class. The hospital income tends to remain unchanged in 1966, with total of Rp 676.000.000,- from VIP class; Rp 980.000.000,- from first class and 1.4 million from the 2nd class inpatient wards. This means that the BOR which is still below the MOH standard of BOR ( 60 % ) and the revenue of the Hasan Sadikin Provincial Hospital must and is necessary to be increased. Majorly of the medical specialists ( 86.66 % ) agrees that incentives must be arranged through regulation, however; 71.11 % is unsatisfied with the current rule. 51,11 % of them suggests the director to reviset the rule and make changes for more fair deal. The researcher suggests 1) the director to establish a functional team who will work continuously on this matter; 2) to increase medical incentives for medical specialists who refers to and take care their patients at the Hasan Sadikin Hospital. The latter suggestion in the long run is expected to increase the BOR and the revenue of Hasan Sadikin Hospital.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh imbal jasa audit abnormal terhadap opini audit dan kualitas audit pada perusahaan di lima negara ASEAN. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand selama periode tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan hasil model regresi terdapat pengaruh antara imbal jasa audit abnormal dengan discretionary accruals sebagai proksi atas manajemen laba untuk mengukur kualitas audit dimana pemberian imbal jasa audit abnormal mempengaruhi upaya kerja auditor, sedangkan untuk pemberian imbal jasa audit abnormal terhadap peningkatan probabilitas perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian hasilnya tidak terdapat pengaruh yang membuat auditor menurunkan independensi dan objektifitasnya sehingga memberikan opini yang diinginkan oleh perusahaan. ......This study examines the effect of Abnormal audi fee on audit opinion and audit quality in five countries in ASEAN. The sample used on this study is all of the companies listed on the stock exchanges of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand during 2010-2014. Based on the results of the regression model, there is a relationship between abnormal audit fee and discretionary accruals as a proxy on earnings management to measure audit quality where the provision of abnormal audit fee affect the auditor's work effort. Then for the provision of abnormal audit fee to the the probability of the company to get an unqualified opinion there is no relationship that can makes lower the auditor independence and objectivity to provide the opinion desired by the company.

Abstrak :
Sampai saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Rumah Sakit A dan memanfaatkan kemampuannya, serta memanfaatkan produk unggulan. Meskipun RS A adalah rumah sakit pemerintah dan berstatus non profit, namun dalam operasionalnya tetap memerlukan pembiayaan, dalam hal ini pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di unit radiodiagnostik RS A, khususnya dalam pemeliharaan alat MRI. Unit radiodiagnostik RS A bekerja sama dengan bagian marketing RS A menerapkan imbal jasa bagi dokter rumah sakit lain/perusahaan/praktek yang mengirimkan pasien ke unit radiodiagnostik RS A. Ini dikarenakan sejak krisis moneter, pemakaian alat ini menurun, terlihat dari jumlah pasien yang datang ke unit radiodiagnostik, padahal dalam pemeliharaan alat ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tujuan penelitian adalah mendapatkan gambaran tentang imbal jasa dokter pengirim rumah sakit lain/perusahaan/praktek. Metode penelitian yang dipakai, yaitu dengan wawancara mendalam dengan metoda kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa bagian marketing RS A yang bekerja sama dengan instalasi radiodiagnostik RS A dalam memasarkan produk MRI, maupun produk yang lain kurang optimal. Ini didapat dari wawancara mendalam terhadap dokter-dokter rumah sakit lain/perusahaan/praktek yang mengirimkan - pasien ke instalasi radiodiagnostik RS A. Adanya pemberian imbal jasa kepada dokter-dokter rumah sakit lain/perusahaan/praktek, diharapkan akan dapat meningkatkan pasien radiodagnostik khususnya untuk pemertksaan MRI, sehingga dapat membantu rumah sakit dalam hal ini instalasi radiodiagnostik dalam menanggulangi biaya pemeliharaan alat tersebut. ......Up until now there are not many people that know the existence of Hospital A and not many people that benefit from its service and its excellent products. Even thought the Hospital A is a public hospital and a non-profit organization, however, in its operation it also needs expenditure, which in this case is for facilities and infrastructure maintenance that are available in the radio diagnostic unit of Hospital A, especially in maintenance of MRI equipment. The radio diagnostic unit of Hospital A cooperates with marketing division of Hospital A gives rewards to doctors fon other hospitals, companies and practices that send patients to radio diagnostic unit in Hospital A. Since monetary crisis the utilization of the instrument has decreased which can be seen from number of patients that visit the radio diagnostic unit, meanwhile maintenance of the instrument needs a large amount of money. The purpose of this survey is to obtain description of compensation of doctors that the patients or other hospital, companies and practicing doctors. The survey method used is in-depth interview with qualitative method. This survey result found out that in marketing division of Hospital A that cooperates with the radio diagnostic installation of Hospital A in selling the MRI product, even though other product is less optimum. This is obtained from in depth interview of other hospital, companies or practicing doctors that send patients to radio diagnostic installation of Hospital A. With the compensation for the doctors of other hospital, companies or practicing doctors, it is expected that it will increase the radio diagnostic patients especially for MRI examination. As a result, it will help the hospital in this case the radio diagnostic installation in covering the maintenance cost of the instrument.

Abstrak :
Perubahan status kepemilikan membuat PT. Bank Danamon Indonesia, Thk perlu melakukan transformasi. Transformasi yang dilakukan suatu perusahaan tidak selalu sukses, ada hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu kemungkinan terjadinya penolakan terhadap pembahan. Ketika bisnis berobah organisasi berubah maka sistem pengukuran kinerja dan imbal jasa juga harus memiliki kelincahan untuk bertransfonnasi sesuai dengan arahan barn perusahaan. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk menggunakan metode imbal jasa berbasis kinerja sebagai suatu metode untuk memacu perubahan perilaku karyawannya dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru kepada dengan mengacu kepada ukuran target utama kinerja (Key Performance Indicator) Apakah Metode imbal jasa berbasis kinerja karyawan dapat menjadi faktor pendorong transformasi yang akan memacu perubahan perUaku karyawan? Bagaimana komwlikasl internal perubahan tersebut dilaksanakan sehingga metode imbal jasa berbasis kinerja dapat segera dlpahami dan diadaptasi oleh karyawan?. Tesis ini juga membs:has bagaimana suatu proses komunikasi herjaJan pada era transformasi di suatu perusahaan, dimana hal yang dlkomunikasikan adalah suatu metode (imbal Jasa Berbasis Kinerja) yang dipercaya sebagai faktor pendorong seorang karyawan dapat mempercepat proses adaptasi dan menerima perubahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. untuk mengungkapkan bagaimana suatu proses komunikasi, dan bagaimana seseorang merubah perilakunya serta metode imbal jasa berbasis kinerja sebagal faktor perubah seseorang. ......Status change has to make PT. Bank Danamon Indonesia, Thk to transform. Transformation not always success in execution, there are important things to be considered, where there are resistance to change. When business change, organization also change then performance measurements and pay for performance should follow to transform by new direction from company. PT. Bank Danamon Indonesia.. tbk is using pay for performance method as a new method to change the employee behavior from old to new routine due to new key performance indicator. Is pay for performance method for employee can be a push factor to transform the change in employee behavior? How the internal communication is executed so the pay for performance method is aware and adopt by the employee. It describes bow the communication process in transformation era at the company where this method (Pay for Performance) is believed as a push factor for an employee in order to rapid adaptation process in accepting the changes in the company. This research is talking the qualitative method with descriptive design. Research result is stated how the communication process execute, and people behavior, pay for performance method as a push factor.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan akuntansi berbasis nilai wajar terhadap imbal jasa audit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan Singapore Exchange pada tahun 2010-2012. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan nilai wajar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap imbal jasa audit yang diberikan kepada auditor yang artinya imbal jasa audit pada perusahaan yang menggunakan nilai wajar secara signifikan lebih tinggi dari perusahaan yang tidak menggunakan nilai wajar. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada imbal jasa audit antara perusahaan yang melakukan penilaian aset dengan nilai wajar oleh manajemen dan oleh external appraisal. Penelitian juga memberikan hasil perusahaan yang melakukan upward revaluation dan frekuensi perusahaan melakukan revaluasi tidak berpengaruh signifikan terhadap imbal jasa audit. ...... This study aims to analyze the effect of fair value accounting on the audit fee paid by companies that listed in Indonesia, Malaysia, and Singapore stock exchange during 2010 - 2012. The result shows that the use of fair value accounting has a significant positive effect on the audit fee, which means that company who uses fair value accounting will pay higher audit fee compare to company that uses historical cost. This study also provides evidence that there is no significant difference in the audit fee between companies whose asset revaluation are conducted by the management or by external appraisal. The research also shows that upward revaluation and the frequency revaluation have no significant effect on audit fee.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan imbal jasa audit dan besaran imbal jasa audit abnormal terhadap kualitas audit yang diproksikan oleh akrual diskresioner. Penelitian ini juga meneliti apakah ukuran KAP memoderasi pengaruh tersebut. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 - 2014. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan imbal jasa audit tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit. Imbal jasa audit abnormal baik positif maupun negatif terbukti menurunkan kualitas audit yang berarti pembayaran jasa audit yang tidak wajar menyebabkan penurunan kualitas audit. Pengujian ukuran KAP sebagai variabel pemoderasi menunjukkan pengaruh negatif imbal jasa audit abnormal terhadap kualitas audit hanya terjadi pada KAP Non BIG 4. Pada KAP BIG 4, baik pengungkapan imbal jasa audit maupun imbal jasa audit abnormal tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. ......This study investigates the effect of audit fee disclosure and abnormal audit fee on audit quality proxied by discretionary accruals. This study also investigates the effect of audit firm size as moderating variable. This study used sample of listed non financial companies in BEI using data from 2012 - 2014. The results of this study shows that disclosure audit fee is not associated with audit quality. Abnormal audit fee whether it?s signed positive or negative, impair audit quality. Unusually audit fees can lead to decreased audit quality. Therefore, the effect of abnormal audit fee on audit quality only happened in Non BIG 4 audit firm. The effect of disclosure audit fee and abnormal audit fee isn?t associated in BIG 4 Audit Firm.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penggunaan nilai wajar aset tidak lancar aset tetap dan properti investasi dan aset keuangan terhadap imbal jasa audit dengan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan nilai wajar pada aset keuangan berpengaruh negatif terhadap imbal jasa audit. Sedangkan penggunaan nilai wajar pada aset tidak lancar tidak terbukti berpengaruh terhadap imbal jasa audit. Kualitas komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap imbal jasa audit. Namun kualitas komite audit tidak terbukti memiliki pengaruh pemoderasi terhadap hubungan antara penggunaan nilai wajar aset tidak lancar dan aset keuangan terhadap imbal jasa audit.

---

This study aims to investigate the effect of fair value accounting of non current assets fixed assets and investments property and financial assets to audit fee with the audit committee as moderating variables. The sampel used is a non financial listed company in Indonesia Stock Exchange in 2014 and 2015. The study found that the use of fair value of financial assets has negatif effect on audit fee. And the use of fair value of non current assets has not been proven to effect audit fee. Quality of the committee audit has positive effect on audit fee, however the audit committee has not been proven to have a moderating effect on the relationship between the use of fair value accounting and audit fee.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kapitalisasi biaya riset dan pengembangan terhadap imbal jasa audit di 3 negara di ASEAN yaitu di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI , Kuala Lumpur Stock Exchange KLSE dan Singapore Exchange SGX pada tahun 2013 - 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kapitalisasi biaya riset dan pengembangan terbukti berpengaruh terhadap imbal jasa audit di ASEAN khususnya pada negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kapitalisasi biaya riset dan pengembangan memengaruhi imbal jasa audit. Temuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya auditor melihat bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan biaya riset dan pengembangan sebagai alat manajemen laba yang meningkatkan risiko audit

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of capitalization research and development on audit fee in three ASEAN countries, that is Indonesia, Malaysia and Singapore. Sample in this study is listed firms on Indonesia Stock Exchange IDX , Kuala Lumpur Stock Exchange KLSE , and Singapore Exchange SGX in 2013 2015. This result showed that capitalization research and development costs has proven to effect on audit fee in ASEAN especially Indonesia, Malaysia and Singapore. Overall, this study suggests that capitalization research and development costs affect audit fee. These findings suggest that auditors basically see that firms tend to use capitalize on research and development costs as a earnings management tool that increases audit risk.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh abnormal audit fee positif dan abnormal audit fee negatif terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi atas manajemen laba untuk mengukur kualitas audit. Penelitian ini menemukan bahwa abnormal audit fee positif dan abnormal audit fee negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa abnormal audit fee positif dan negatif mempengaruhi independensi auditor yang dapat berdampak pada kualitas audit. Hal ini menunjukan bahwa walau menerima audit fee di atas normal atau audit fee di bawah normal, kualitas audit yang dihasilkan auditor tetap terjaga. ......This study examines the effect of positive abnormal audit fees and negative abnormal audit fees on audit quality. This study used sample of listed non financial companies in Indonesia Stock Exchange using data from 2015 to 2017. This study uses discretionary accruals as a proxy for earnings management to measure audit quality. This study found that positive abnormal audit fees and negative abnormal audit fees did not significantly influence audit quality. In this study it is not proven that the positive abnormal audit fees and negative abnormal audit fees affect auditor independence which can have an impact on audit quality. This shows that even though the auditor receives an audit fee above the normal fee or an audit fee below the normal fee, the audit quality produced by the auditor is maintained.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh manajerial overconfidence terhadap imbal jasa audit di Indonesia. Penelitian ini juga menguji pengaruh komite audit sebagai variabel pemoderasi dampak manajerial overconfidence terhadap imbal jasa audit di Indonesia. Manajerial overconfidence adalah manajer yang memprediksi arus kas yang terlalu optimistis atau terlalu meremehkan kemungkinan rugi perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajerial overconfidence terbukti berpengaruh negatif terhadap imbal jasa audit di Indonesia karena hubris effect atas pelaporan keuangan mendominasi efek risiko pelaporan keuangan. Komite audit tidak terbukti mampu berperan sebagai pemoderasi pengaruh manajerial overconfidence terhadap imbal jasa audit di Indonesia.

---

ABSTRACT
This purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect managerial overconfidence on audit fee in Indonesia. This research also examines the influence of audit committee as the moderator effect of managerial overconfidence on audit fee in Indonesia. Managerial overconfidence is managers tend to overestimate the projected future cash flows of projects but underestimate the impact of adverse events. Sample in this study is listed firms on Indonesia Stock Exchange on 2014 and 2015. This result showed that managerial overconfidence has negative effect on audit fee in Indonesia because the hubris effect dominates the financial reporting risk effect. There is no evidence that audit committee can act as a moderating effect of managerial overconfidence on audit fee in Indonesia.