Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan kesehatan menuju visi " Indonesia Sehat 2010 " adalah meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya rnasyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan lingkungan yang sehat. Dimana salah satu program unggulannya adalah Program Pencegahan Penyakit Menular (P2M) termasuk imunisasi. Departemen Kesehatan menetapkan suatu indikator cakupan imunisasi terutama untuk Universal Child Immunitation (UCI) desa adalah 100 % tahun 2000. Di Kabupaten Pelalawan terdiri 10 kecamatan dan memiliki 88 desa, dari jumlah desa tersebut ternyata yang belum mencapai UCI adalah 38 desa atau sekitar 43,2 %. Masih banyaknya desa - desa yang belum mencapai UCI ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah manajemen Puskesmas khususnya manajemen program imunisasi, faktor petugas, pemakai dan faktor eksternal.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang fungsi manajemen Puskesmas yang terdiri dari Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2) dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3) dalam program imunisasi serta hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan fungsi manajemen Puskesmas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap informan penanggungjawab program imunisasi, kepala tata usaha dan Kepala Puskesmas pada Puskesmas Pkl. Kerinci dan Puskesmas Ukui serta Kepala seksi imunisasi Dinas Kesehatan. Sebagai triangulasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metoda. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam. Analisis yang dilakukan adalah analisis isi, yaitu analisis sesuai topik atau masalah dan setiap wawancara dibagi menjadi kategori topik. Peneliti membaca hasil wawancara dan identifikasi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai perencanaan sudah cukup baik. Sebagian besar informan menganggap bahwa kegiatan perencanaan adalah sangat penting dan bermanfaat. Dari telaah dokumen, ternyata Puskesmas Pkl.Kerinci memiliki dokumen perencanaan yang lebih lengkap dibanding Ukui. Pemahaman informan di kedua Puskesmas tentang lokakarya mini masih sangat sederhana sekali dan belum mengerti betul sebagaimana yang tercantum dalam pedoman lokakarya mini yang dimaksud oleh Depkes. Diketahui juga bahwa kedua Puskesmas tidak melaksanakan lokakarya mini. Informan kedua Puskesmas juga berpendapat bahwa kegiatan pengawasan, pengendalian dan penilaian sangat perlu. Dari telaah dokumen terlihat Puskesmas Pkl.Kerinci memiliki dokumen stratifikasi yang lebih lengkap dibanding Puskesmas Ukui. Pembinaan dari Dinas Kesehatan dalarn rangka melaksanakan manajemen Puskesmas masih kurang terutama pada Puskesmas Ukui yang letak geografinya tidak mendukung, tenaga dan sarana kurang, Terlihat bahwa fungsi manajemen Puskesmas berpengaruh terhadap hasil cakupan program imunisasi.Disarankan agar Dinas Kesehatan dapat meninjau pelaksanaan manajemen Puskesmas secara cermat, meninjau kebijakan tentang kegiatan lokakarya mini Puskesmas yang tidak dilaksanakan dan meningkatkan frekuensi supervisi dan bimbingan pada petugas kesehatan di Puskesmas khususnya mengenai pelaksanaan fungsi manajemen Puskesmas dalam program imunisasi.

---

The Study of Management Function of Public Health Center in Immunization Program in Palalawan District - Riau 2003The goal of health development in the vision of "Healthy Indonesia 2010" is to increase the awareness and eagerness of living healthy for every one in order to obtain the optimum level of public health which is characterized by the community and nation living in healthy behavior and environment. One of the famous program is Prevention from Communicable Disease (PCD) including immunization. The Ministry of Health has determined an indicator of immunization coverage mainly Universal Child Immunization (UCI) villages that is 100 % in 2000. The District of Palalawan has 10 sub districts and 88 villages. Thirty three from the villages or 43.2 % not reaching UCI yet. It can be caused by several factors such as Public Health Center management especially management of immunization program, staff, user, and external factor.

This research was conducted to obtain information about management function of Public Health Center that involves Planning (P), Implementation (I), Supervision (S), Control (C) and Assessment (A) in the program of immunization and other driving and constraint factors in the implementation of management function of Public Health Center.

This research applied qualitative approach by using in-depth interview to the informants administering immunization program, the administrational head and the heads of Pkl. Kerinci and Ukui Public Health Centers, and the head of Immunization Section in the District Health Office. As a triangulation, it used source and method triangulation method. Data processing were made in form of matrix that were acquired from in-depth interview. The analysis made was a content analysis, and in each interview is devided in in categoral topics. The writer read the result of interview and identify topics.

The result of the research showed that the understanding of informants about planning was well enough. Most of them considered that planning is very important and useful. From the document studies, it was known that the Public Health Center of Pkl. Kerinci has more complete planning document than Ukui. The informants' understanding in the both centers about mini workshops is still very limited and they do not really understand the guidance as expected by the Distric Health Office. It was also known that both centers did not carry out the workshop. Informants from the both centers expressed that supervision, control and assessment is necessary. Development program from Health Office about the implementation of Public Health Center Management was still limited, especially in Ukui Health Center, which geographically was located in a very not supporting area, where its staff and facilities was still limited. It is found that the center's management function may affect the coverage result of immunization program.

It is suggested to the District of Health Office to evaluate the implementation of the Center's management, the Center's policy about not conducting mini workshop and to increase the frequency of supervision and guidance to the health personnels in the Center especially about the implementation of the Center's management functions in immunization program."

"Pembangunan Kesehatan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memecahkan berbagai masalah khususnya masalah kesehatan di masa yang akan datang. Dalam rangka pencapaian ke arah tersebut berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pencegahan sampai pada rehabilitasi. Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan yaitu pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), karena pelaksanaan imunisasi rutin yang sudah dilaksanakan dirasakan belum memadai dan belum dapat mengeliminir penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi khususnya difteri dan tetanus toxoid. BIAS ini telah dilakukan oleh pemerintah di seluruh Indonesia sejak tahun 1998. Adapun tujuan BIAS adalah untuk memberikan dan meningkatkan kekebalan bagi seluruh siswa SD dan MI untuk melawan penyakit difteri dan tetanus toxoid. Dalam pelaksanaan BIAS ini tidak bisa berlangsung dengan lancar, hat ini tergambar dengan terjadinya beberapa kejadian yang diakibatkan pelaksanaan imunisasi (BIAS).Kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tertinggi dalam pelaksanaan BIAS tahun 1999 untuk Sawa Tengah terdapat di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 34,4 %, sehingga perlu dilihat penyebabnya. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebabnya adalah faktor kepatuhan petugas BIAS dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan.Penelitian tentang kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, dilakukan secara cross-sectional dengan sampel sebanyak 102 orang petugas yang diambit secara acak sederhana (simple random sampling) dari 270 orang petugas yang berasal dari 30 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Grobogan.Untuk mengetahui kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, dilihat dari faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor internal, terlihat variabel yang memiliki hubungan yang bermakna adalah pendidikan (p<0,05). Hubungan pendidikan dengan kepatuhan, terungkap bahwa petugas yang berpendidikan medis lebih patuh bila dibandingkan dengan petugas yang berpendidikan nonmedis. Selain itu faktor internal yang memiliki nilai p<0,25, menjadi kandidat model, hal tersebut terlihat pada variabel lama kerja, dimana lama kerja < 7 tahun lebih patuh (1,4 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki masa kerja > 7 tahun. Demikian pula halnya dengan motivasi, petugas yang memiliki motivasi tinggi lebih patuh bila dibandingkan dengan petugas memiliki motivasi rendah. Selanjutnya untuk tingkat pengetahuan, petugas yang memiliki pengetahuan baik, lebih patuh (1,05 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki pengetahuan rendah. Dalam pelaksanaan BIAS ini terlihat pula bahwa pelatihan petugas jarang dilakukan, pahal pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas.Kemudian faktor eksternal yang memiliki hubungan yang bermakna terhadap kepatuhan adalah jabatan petugas. Disini terlihat bahwa petugas yang memiliki jabatan paramedis lebih patuh (3 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki jabatan non paramedis. Seperti halnya faktor internal, pada faktor eksternal terdapat juga variabel yang memiliki nilai p< 0,25 yaitu sumber daya yang menjadi kandidat dalam model.Hasil menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang cukup, petugas lebih patuh bila dibandingkan dengan sumber daya kurang. Selanjutnya dilihat dari kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, kepatuhan yang terbaik terjadi pada penanganan vaksin sedangkan kepatuhan yang paling rendah terjadi pada proses sterilisasi.Melihat hasil di atas, pada pelaksanaan BIAS yang akan datang perlu ditinjau kembali adanya alokasi biaya untuk pelatihan petugas imunisasi khususnya agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat serta didukung dengan tenaga medis untuk menghindari terjadinya KIPI.Daftar bacaan : 32 (1979 --- 1999)

---

Factor related with Officer Obedient on Immunization Program Operational Standard (BIAS Implementation in Grobogan District, Central Java) Year 1999The health development are directed to improve human resources quality capable to dissolve many kind of problems specially in coming years. To fulfill those direction, step are taken from prevention to rehabilitation. One of the anticipation is BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah; School Children Immunization Month, 5C1'N), because of the routine immunization program is not quite proper to eliminate disease specially difteri and tetanus toxoid. SCIM are implemented all over Indonesia by the Indonesian government since 1998. The goals of SCIM is to give and improve immunity on School children to fight against difteri and tetanus toxoid. In implementation of SCIM there are some point where it didn't work well specially in immunization procedure implementation.The highest Kejadian Ikutan Pasca imunisasi (KIPI; Post Immunization Succeed Event, PISE) in 1999 SCIM implementation on Central Java is Grobogan for 34.4 %, therefore we have to find the problem. From research , we found out that one of the motive is SCIM officer Obedient factor on implementing the standard procedure.The research on officer obedient in implementing SOP, are held with cross-sectional and samples of 102 officer randomly pick (simple random sampling) from 270 officer of 30 Puskesmas (Public Health Center) scattered in Grobogan.To find out Officer Obedient in SOP implementation, are divided into internal and external factor. The research shows that the significant related variable is education (p<0,5). Relation between Education and Obedient is that officers with medical education background are more obedient than those who didn't have any medical education background.Beside that internal factor which own value of p<0.25, become model candidate, it shows on work experience variable, where experience <7 years are more obedient (1.4 more) if compared to officer with experience more than 7 years. Also in motivation, where officer with higher motivation are more obedient than those with lower motivation. Officer with good comprehension, are more obedient (1.05 times) if compared to those with lower comprehension. In SCIM showed that officer training are seldom although training is very important to improve officer comprehension and skill.External factor that related to Obedient is Officer ranking. Officer with paramedical rank are more obedient (3 times) compared to officer with non paramedical rank. Like internal factor, external factor also have variable with value of p