Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak regulasi Obat-obat Tertentu OOT yang diterapkan kepada perusahaan farmasi produsen OOT pada tahun 2018 terhadap jumlah produksi OOT. Menggunakan metode pendekatan difference-in-differences DID, penelitian ini melihat pengaruh pada 5 lima kelompok OOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan jumlah produksi OOT sebesar 8.072.811 satuan OOT. Penurunan jumlah produksi OOT ini dipengaruhi oleh adanya regulasi dan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kenaikan harga bahan baku obat bahan aktif obat serta penetapan harga obat jadi untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional yang ketat. Faktor selain regulasi ini mendorong produsen OOT untuk mengurangi jumlah produksi agar tetap mempertahankan skala ekonomi perusahaan. Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan produksi yaitu golongan obat generik untuk sediaan obat bentuk tablet, pada perusahaan yang multiproduk dengan status perusahaan milik negara BUMN. Perbandingan tingkat produksi dengan kebutuhan obat pada tahun sebelum berlakunya regulasi menunjukkan jumlah produksi masih di atas kebutuhan dan setelah berlaku regulasi jumlah produksi di bawah dari jumlah kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan dan harga OOT di sarana pelayanan kesehatan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa regulasi di bidang farmasi akan memberikan dampak salah satunya pada pada keputusan produsen dalam menetapkan jumlah produksi obat. Pengawasan yang efektif perlu mempertimbangkan efisiensi sumber daya dengan tetap menjaga ketersediaan obat untuk kebutuhan terapi.

---

ABSTRACTThis study analyzes estimate the impact of the regulation of Spesific Drugs OOT applied to pharmaceutical companies producing OOT in 2018 on the response of the pharmaceutical industry in the form of OOT production. Using the difference-in-differences DID approach, this study looked at the effect on 5 five OOT groups. The results of this study indicate that there is a general decrease in the amount of OOT production by 8072,811 OOT units. The decrease in the amount of OOT production is not only influenced by the regulation but also by other factors, namely the increase in the price of drug raw materials active ingredients of drugs and the determination of the price of finished drugs for strict national health insurance services. Factors other than this regulation encourage OOT producers to reduce the amount of production to maintain the companys economies of scale. Variables that affect production decline are generic drug classes for tablet drug preparations, in multiproduct companies with state-owned company BUMN status. Comparison of production level with the need for drugs in the year before the enactment of the regulation of the amount of production is still above the requirement and after the regulation of the amount of production is below the amount of demand, this will have an impact on the availability and price of OOT in health care facilities. These results underline that regulations in the pharmaceutical field will have an impact, one of which, on the decision of producers in determining the amount of drug production. Effective supervision needs to consider the efficiency of resources while maintaining the availability of drugs for therapeutic needs."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."

"Industri nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dan rendahnya daya saing yang diduga disebabkan oleh harga gas bumi yang tinggi. Pemerintah melakukan intervensi pada harga gas bumi melalui Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagaimana diatur pada Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Kebijakan HGBT pada perekonomian nasional dengan mempertimbangkan penurunan penerimaan negara sebagai kompensasi atas turunnya harga gas bumi pada industri. Dengan menggunakan model CGE, analisis dilakukan pada berbagai indikator perekonomian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan GDP dalam jangka pendek sebesar 0,076% dan kenaikan GDP dalam jangka panjang sebesar 0,004%.

---

National industry is facing slowing growth and low competitiveness, which is thought to be caused by high natural gas prices. Government intervenes in natural gas prices through the Certain Natural Gas Price Policy or “Kebijakan HGBT” as regulated in Presidential Regulation No. 121 of 2020 concerning Natural Gas Price Determination. This study aims to analyze the impact of HGBT Policy on the national economy by considering the decline in state revenues as compensation for the decline in natural gas prices in the industry. Using CGE model, analysis is carried out on various economic indicators. The results of the analysis show that there is a decrease in GDP in the short term by 0.076% and an increase in GDP in the long term by 0.004%."

"Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana teknologi semakin pesat berkembang sehingga sangat mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Pemberlakuan peraturan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun, pembentukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 mengenai pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik tidak sesuai dengan tata cara peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun peraturan tersebut tetap dilaksanakan. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi peraturan pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan adalah evaluatif yang didasarkan pada pemberlakuan peraturan pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Hasil analisa adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 merupakan langkah awal untuk mengatur pelayanan Hak Tanggungan Elektronik untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi. Apabila ditinjau dengan menggunakan metode RIA, peraturan tersebut dapat diterapkan di Kantor Pertanahan, meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan proses secara bertahap sehingga dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Peraturan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dapat mendukung pemerintah dalam memasuki era revolusi industri 4.0 untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

---

Indonesia has entered the era of industrial revolution 4.0 in which technology is growing rapidly that it greatly affects people's lives in all aspects of life. The Mortgage Right registration performed electronically is enacted with the aim of the services of Mortgage Right that meet the principles of openness, timeliness, speed, convenience, and affordability for public services, as well as to adapt legal developments, technology, and community needs. However, the formation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 5 of 2020 regarding the Integrated Services of Mortgage Right performed electronically is not in accordance with the procedures for the formation of laws and regulations, nevertheless such regulation is being implemented. This study discusses the evaluation of the regulation of Mortgage Right performed electronically by using the method of Regulatory Impact Analysis (RIA) and the evaluation of the implementation of Mortgage Right registration performed electronically which is applied at the Land Office of Cilegon. The writing of this thesis uses a normative juridical research method based on literature research. The typology of the research used is evaluative based on the enforcement of Mortgage Right performed electronically regulations and how such regulations are implemented in the Land Office. The results of the analysis is the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 5 of 2020 is the first step to regulate the service of Mortgage Right performed electronically to be able to adjust with the technology developments. If we reviewed using the RIA method, such regulations can be implemented in the Land Office, although in practice it requires a gradual process thus it can be applied efficiently and effectively. The regulation of Mortgage Right performed electronically can support the government in entering the era of industrial revolution 4.0 to achieve the national development goals."